Revisi UU BUMN Hanya 4 Hari, Mengejutkan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menteri Hukum Supartman Andi Agtas saat menyerahkan draft RUU BUMN kepada Komisi VI DPR RI.
Menteri Hukum Supartman Andi Agtas saat menyerahkan draft RUU BUMN kepada Komisi VI DPR RI.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Proses pembahasan revisi Undang-Undang BUMN hanya berlangsung 4 hari. Peristiwa mengejutkan ini diakui Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.  Supratman mengatakan hal itu lantaran adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan masukan-masukan dari masyarakat.

"Bukan soal cepat atau tidak. Satu, karena ada putusan MK yang harus kita ikuti. Masuk dalam kumulatif terbuka seharusnya juga," kata Supratman usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Dia mengatakan revisi UU BUMN juga masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dia mengatakan DPR dan pemerintah juga telah menerima masukan publik sehingga proses pembahasan revisi UU BUMN hanya memakan waktu sekitar 4 hari.

"Semua masukan publik itu semua sudah diterima, dan teman-teman di Komisi VI sudah melakukan meaningful participation," ucapnya.

Dia menjamin saran publik telah didengar. Dia mengatakan pemerintah dan DPR terbuka terhadap suara publik.

"Nah karena itu terbuka, semua dilakukan, mendengar para ahli dan semua masukan masyarakat sipil itu sudah didengar, dan hasilnya hari ini itu membuktikan bahwa apa yang disuarakan publik, hari ini didengar oleh pemerintah dan DPR," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi VI DPR dan pemerintah menggelar rapat pengambilan tingkat I terhadap revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seluruh fraksi di Komisi VI DPR menyatakan sepakat RUU BUMN dilanjutkan ke paripurna.

Ketua Panja RUU BUMN Andre Rosiade mengatakan terdapat 84 pasal yang diubah dalam RUU tentang perubahan keempat UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Andre mengatakan poin-poin yang diubah di antaranya status Kementerian BUMN, hingga pelarangan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri di BUMN.

"Jadi tadi namanya Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN," kata Andre.

Kemudian, dalam RUU itu juga mengatur pelarangan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri. Andre mengatakan larangan rangkap jabatan itu berlaku sejak putusan MK dibacakan.

"Larangan rangkap jabatan untuk Menteri dan Wakil Menteri pada direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025," ujarnya.

Sebagai informasi, RUU BUMN masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026 yang telah disahkan dalam rapat paripurna. Sementara itu, rapat perdana pembahasan RUU BUMN dimulai pada Selasa (23/9), dan kemudian disepakati untuk dibawa ke paripurna pada Jumat (26/9). n erc/jk/rmc

Berita Terbaru

Samsung Laundry, Solusi Praktis untuk Beragam Kebutuhan Rumah Tangga

Samsung Laundry, Solusi Praktis untuk Beragam Kebutuhan Rumah Tangga

Minggu, 22 Nov 2026 21:19 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 21:19 WIB

SurabayaPagi, Jakarta - Memilih mesin cuci sering kali melibatkan banyak pertimbangan, mulai dari kapasitas, durasi pencucian, pilihan siklus, jenis instalasi,…

DPO Curanmor yang Sempat Buron di Lumajang Ditangkap saat Bekerja sebagai Tukang Bangunan di Bali

DPO Curanmor yang Sempat Buron di Lumajang Ditangkap saat Bekerja sebagai Tukang Bangunan di Bali

Minggu, 22 Nov 2026 19:14 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 19:14 WIB

  LUMAJANG – Pelarian IR (37), tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang masuk daftar pencarian orang (DPO) Polres Lumajang, akhirnya be…

Rajut Kebersamaan Lintas Generasi melalui Program Samsung Share the Moments

Rajut Kebersamaan Lintas Generasi melalui Program Samsung Share the Moments

Minggu, 22 Nov 2026 16:15 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 16:15 WIB

SurabayaPagi, Jakarta – Di tengah kehidupan yang semakin dinamis, meluangkan waktu untuk berbincang, berbagi cerita, dan melakukan aktivitas bersama dapat m…

Genjot Kualitas UMKM Kriya Tembus Pasar Global, Pemkab Madiun Gencarkan Pelatihan

Genjot Kualitas UMKM Kriya Tembus Pasar Global, Pemkab Madiun Gencarkan Pelatihan

Minggu, 22 Nov 2026 15:03 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 15:03 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, terus berupaya meningkatkan kualitas pelaku UMKM di sektor kriya agar mampu menembus pasar…

Perluas Akses Layanan Hukum Masyarakat, Pemkab Bangkalan Bentuk Posbakum

Perluas Akses Layanan Hukum Masyarakat, Pemkab Bangkalan Bentuk Posbakum

Minggu, 22 Nov 2026 14:27 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 14:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bangkalan - Guna memperluas pendidikan dan akses layanan hukum kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan membentuk Posbakum…

Cegah Resistensi Antimikroba, Pemkot Masifkan Kampanye Bijak Antibiotik di 1.360 RW

Cegah Resistensi Antimikroba, Pemkot Masifkan Kampanye Bijak Antibiotik di 1.360 RW

Minggu, 22 Nov 2026 13:55 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 13:55 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan antibiotik secara tepat dan rasional sekaligus mencegah resistensi…