SURABAYAPAGI.com - Saat ini, Netizen tengah ramai membandingkan pelayanan kesehatan antara rumah sakit di Indonesia vs luar negeri. Ini berawal dari content creator Fahira Almira yang mengunggah pengalaman berobat usus buntu, lalu berujung tudingan endorsement dari RS di Penang, Malaysia.
Perbedaan diagnosis usus buntu antara tiga rumah sakit di Indonesia dan RS Penang berakhir menjadi spekulasi publik soal dugaan “black campaign” yang dilakukan kreator tersebut. Sebagian kalangan meyakini, konten tersebut merupakan iklan terselubung.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespons hal ini dengan mengatakan pihaknya belum melihat dan akan mengecek terlebih dahulu konten video tersebut.
Kokten itu dinilai bisa mencederai citra profesi dokter, unggahan tersebut jadi sorotan banyak pihak.
Salah satunya dari dokter sekaligus pakar Global Health Security, dr Dicky Budiman.
Menurut dr Dicky, perlu ada investigasi lebih lanjut terhadap kasus ini. Kementerian Kesehatan RI, menurutnya perlu mendalami kontroversi ini agar tidak menjatuhkan reputasi dokter Indonesia.
“Saran saya, ya, investigasi resmi dari Kemenkes supaya ada langkah proporsional dan tepat, ya, untuk memverifikasi apakah ini kritik jujur berbasis fakta medis atau kampanye komersial terselebung,” kata dr Dicky, Selasa (11/8/2026).
Ia menambahkan, Kemenkes dapat melakukan verifikasi dengan meminta rekaman medis resmi jika ada keraguan diagnosis. “Saya belum lihat, tapi nanti saya akan catat, nanti aku cari,” ujar Menkes Budi pada wartawan saat ditemui di Puskesmas Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Polemik Konten Selebgram Fahira
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin buka suara soal polemik konten selebgram Fahira Almira yang membandingkan diagnosis tiga dokter di Indonesia dengan dokter di Malaysia terkait pengakuannya mengidap usus buntu.
Budi menyesalkan narasi yang berkembang karena dinilai berpotensi mendiskreditkan kemampuan dokter Indonesia. Ia menegaskan kompetensi dokter dalam negeri tidak kalah dengan dokter di luar negeri.
“Kalau saya bilang nomor satu, dokter-dokter kita nggak kalah lah sama dokter Indonesia,” kata Budi, Kamis (13/8/2026). Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan media sosial sebagai rujukan untuk memastikan diagnosis penyakit.
“Kalau ada penyakit, bahasannya jangan di sosial media. Kan harus benar-benar dicek di RS, apakah itu benar atau nggak,” ujarnya menanyakan kebenaran informasi yang disebar.
Menurut Budi, pemerintah juga terus melengkapi fasilitas dan peralatan kesehatan agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang optimal di dalam negeri. “Dokter-dokter kita nggak kalah dengan yang di luar negeri. Alat-alatnya saja kita lengkappin,” katanya.
Konten Fahira juga disorot karena mencantumkan nama rumah sakit di Penang dan mengajak masyarakat mencari second opinion seperti yang dilakukannya. Menkes menilai promosi dengan cara yang berpotensi menyudutkan layanan kesehatan Indonesia tidak tepat jika memang benar merupakan bagian dari endorsement.
Bandingkan Pelayanan Medis di Indonesia
“ Tidak pantas endorse dilakukan seperti itu,” tegasnya.
Dalam konten yang viral, Fahira mengaku mendapat diagnosis usus buntu dari tiga rumah sakit di Indonesia. Namun, saat memeriksakan diri ke Penang, Malaysia, ia mengaku dinyatakan tidak mengalami usus buntu.
Pengalaman tersebut kemudian dibandingkan dengan pelayanan medis di Indonesia dan memicu perdebatan di media sosial. Sejumlah pihak mempertanyakan diagnosis dokter Indonesia, sementara tenaga medis menilai kondisi klinis pasien tidak dapat dinilai hanya dari potongan cerita di media sosial.
Sorotan juga muncul terkait dugaan promosi rumah sakit di Penang. Sejumlah warganet bahkan meminta Kemenkes menginvestigasi apakah konten tersebut merupakan pengalaman pribadi atau bagian dari iklan. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi mengenai adanya kerja sama komersial atau endorsement antara Fahira dan rumah sakit di Penang.
“Coba @kemenkes_ri @bgsadiki investigasi terkait postingan seperti ini, apakah asli atau memang hanya iklan dari RS di Malaysia. Kalau hanya iklan, seharusnya dari Kementerian bisa memberikan protes dengan negative campaign seperti ini,” komentar salah satu warganet.
“Dibayar berapa endorsenya? How much did you pay for this black campaign?” timpal yang lain. erc/ec
Editor : Redaksi
