SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Provinsi Jawa Timur, pegang rekor kasus baru Corona (Covid-19) terbanyak di Indonesia. Sejak Jumat (26/6/2020), ada tambahan 356 pasien terkonfirmasi positif. Dengan demikian, total pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Jawa Timur mencapai 10.901.
Jumlah pasien positif Corona COVID-19 ini melebihi DKI Jakarta. Jumat kemarin, DKI Jakarta hanya mencatatkan tambahan kasus baru sebanyak 205 pasien terkonfirmasi positif Covid-19.
Baca Juga: Dokter Paru Mereaksi Jokowi Soal Endemi
Jadi total pasien konfirmasi positif Corona COVID-19 di DKI Jakarta mencapai 10.796 orang.
Berdasarkan rilis Covid-19 dari BNPB pada 26 Juni 2020 pukul 12.00 WIB, pasien sembuh dari Covid-19 di Jawa Timur bertambah 193 orang, sehingga menjadi 3.236 orang. Sementara, pasien meninggal bertambah 32 orang menjadi 796 orang hingga 26 Juni 2020.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur dr Sutrisno menuturkan, tingginya angka kasus positif Covid-19 karena penularan di masyarakat cukup tinggi. "Virus ini menyebar dengan penularan berlipat-lipat,” ujar Sutrisno, Jumat (26/6/2020).
Selain itu, menurut Sutrisno, screening atau tes berjalan di masyarakat semakin banyak sehingga akan dapat ditemukan banyak kasus positif. Sutrisno menilai, hal tersebut baik karena menemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19.
“Screening lebih banyak cerminkan situasi riil. Kalau screening banyak tapi mengharapkan tambahan kasus positif tidak banyak maka itu tidak tepat. Screening makin luas akan menemukan banyak kasus,”ujar dia.
Sutrisno juga menuturkan, kepatuhan masyarakat juga semakin berkurang dalam hal menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun.
Ia pun membenarkan, kalau disiplin masyarat dalam menggunakan masker dan menjaga jarak juga masih kurang. Hal ini ditunjukkan dari survei-survei yang dilakukan pihak kepolisian dan gugus tugas.
"Iya betul, di jalan raya, di keramaian, tidak disipin, tidak jaga jarak. Banyak survei, mulai tim gugus tugas, polres, sepakat kalau tingkat kepatuhan rendah,” ujar dia.
Ia menambahkan, ada episentrum baru seperti pasar terutama di Surabaya dan Malang juga berkontribusi dengan peningkatan kasus konfirmasi positif Covid-19.”Potensi banyak orang itu maka kasus positif akan berlipat,” tutur dia.
Baca Juga: Awas Covid-19 Varian Kraken, Tingkat Penularannya Cepat
Khofifah akan Optimal
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin menekan angka penularan Covid-19 di Jawa Timur.
"Sejak awal, kami sangat serius dalam menangani ini (Covid-19-red). Semua daya upaya akan kami kerahkan untuk menekan angka penularannya," ungkap Khofifah usai rapat koordinasi bersama Presiden Joko Widodo di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6/2020).
Khofifah menerangkan, selama ini seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jatim diambil dengan terlebih dahulu melihat data dan fakta di lapangan. Masukan dari para pakar epidemiologi juga dijadikan pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan.
Masih Belum Disiplin
Baca Juga: PPKM Dicabut, Dinkes Kabupaten Mojokerto Tetap Siagakan Ruang Isolasi
Lebih lanjut Khofifah membeberkan fakta bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat Jatim dalam penerapan protokol kesehatan menurut survey IKA FKM UNAIR masih kurang maksimal. Inilah yang menurut pakar merupakan salah satu penyebab munculnya klaster baru dan terus bertambahnya jumlah pasien Covid-19 di Jatim.
Berdasarkan temuan survey tersebut didapati fakta bahwa masih banyak pasar tradisional dan tempat cangkrukan yang sebagian besar belum menggunakan masker dan belum menjaga jarak yg aman.
Pun, saat Idul Fitri himbauan untuk bersilaturahmi sementara agar dilakukan secara virtual pun juga dampaknya kurang maksimal. Bagi mereka silaturahmi tanpa bertemu dianggap kurang afdol.
Khofifah mengungkapkan, menuntaskan pandemi ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Butuh sinergitas bersama seluruh elemen masyarakat agar rantai penularan Covid-19 ini bisa diputus. "Termasuk di level pemerintahan itu sendiri. Dari pusat, hingga ke level Provinsi dan berlanjut ke Kabupaten/Kota hingga desa harus linier. Tidak bisa beda-beda dan sendiri-sendiri. Selain itu, butuh dukungan yang kuat pula dari semua elemen masyarakat. Mulai dari forkopimda, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, ulama, pengusaha, dan juga media. Intinya tidak bisa sendiri-sendiri," tambah dia. adt
Editor : Moch Ilham
