SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) menugaskan Perum Bulog untuk menyiapkan pasokan cadangan beras minimal sebanyak 1,2 juta ton untuk melakukan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau operasi pasar beras selama sepanjang tahun. Hal tersebut sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak harga dan pasokan beras seperti yang terjadi akhir 2022.
Penugasan itu dituangkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat konsumen Tahun 2023.
Baca Juga: Penyerapan Beras dalam Negeri Belum Optimal, Bulog: Kita Sangat Andalkan Impor
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, petunjuk tersebut memuat mekanisme pelaksanaan SPHP beras diantaranya target penyaluran, waktu dan lokasi pelaksanaan, serta harga penjualan.
Ia menjelaskan, secara umum pelaksanaan SPHP Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 akan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog.
“Pelaksanaan SPHP beras akan dilakukan di seluruh Indonesia melalui Bulog dengan target penyaluran minimal 1,2 juta ton atau disesuaikan dengan kondisi pasar,” kata Arief di Jakarta, Senin (9/1/2023).
Beras tersebut berasal dari pembelian langsung, baik yang dibeli dengan menggunakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), harga fleksibilitas, pengalihan stok komersial, maupun pengadaan dari luar atas penugasan pemerintah.
Menurut dia, SPHP beras tahun 2023 akan dilaksanakan sepanjang tahun dari Januari sampai Desember 2023 dengan intensitas pelaksanaan per bulan mengacu kepada perkembangan rata-rata harga beras secara nasional yang dihimpun dari laporan perangkat daerah.
Melalui SPHP beras ini, Bulog melakukan penyaluran beras dengan harga Rp8.300-8.900 per kg disesuaikan dengan pembagian zonasi.
Baca Juga: Stabilkan Harga, Pemkot Batu Salurkan 91,29 Ton Beras CPP
"Ada Program SPHP, Bulog Bakal Salurkan 1,2 Juta Ton Beras Seharga Rp8.300-8.900 per Kg,” ujarnya.
Untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Rp 8.300 per kg, Wilayah Sumatera kecuali Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Rp 8.600 per kg, dan Wilayah Maluku dan Papua sebesar Rp 8.900 per kg.
Harga tersebut merupakan harga pembelian di gudang Bulog dan berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pangan Nasional yang mengatur tentang kebijakan harga eceran beras.
"Saat ini penetapan harga eceran menjadi wilayah kerja Badan Pangan Nasional, kita juga sedang lakukan review untuk memperbaharui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk beras,” tuturnya.
Baca Juga: Ngabuburit di 'Kebon Ramadhan' KBS: Berburu Jajanan Takjil hingga Sembako BULOG
Lebih lanjut, Arief menambahkan, Bulog dapat melaksanakan SPHP melalui operasi pasar secara langsung di tingkat eceran atau melalui distributor dan mitra yang ada di pasar tradisional atau modern serta tempat-tempat yang mudah di jangkau lainnya.
Melihat tingginya keterkaitan beras terhadap kepentingan publik, menurutnya, membuat pemerintah tentunya sangat berkepentingan menjaga stabilitas stok dan harga beras.
"Kenaikan harga beras secara makro akan berdampak pada inflasi dan tingkat kemiskinan, sedangkan secara mikro akan berdampak pada besarnya pengeluaran keluarga atau rumah tangga atas beras yang akan mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga," terangnya.
Berdasarkan data Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, beras berkontribusi 5,20 persen terhadap jumlah pengeluaran, angkanya bahkan meningkat menjadi 25,87 persen bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Pada tahun 2022, beras menyumbang bobot inflasi sebesar 3,33 persen. jk
Editor : Redaksi
