Analisis Berita

Diplomasi Hutang ala Xi Jinping, Indonesia Bisa Dicaplok China

Dr. H. Tatang Istiawan

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Ada seorang akademisi berkebangsaan India pada awal tahun 2017, menulis tentang “diplomasi hutang”. Analisisnya ini tepat ketika Cina masih menjadi pusat perhatian dunia.

Istilah ini merujuk pada ‘diplomasi hutang’—di bawah kerangka diplomasi ekonomi—melalui pemberian pinjaman dari negara pemberi pinjaman (lender) pada negara penerima pinjaman (borrower), yang baik disengaja maupun tidak. Hutang semacam ini akan menjerumuskan negara borrower pada kondisi terperangkap dalam hutangnya sendiri (debt-trap).

Fenomena tersebut sebenarnya bukan hal baru bagi negara-negara di dunia, namun kasus antara Cina dengan Sri Lanka dalam proyek pelabuhan laut Hambantota sempat menjadi sorotan banyak pihak internasional.

Kasus yang memperlihatkan betapa jauhnya jarak kekuatan antara Cina dengan Sri Lanka ini kemudian dimanfaatkan oleh pihak oposisi politik kedua pihak untuk membentuk opini global bahwa Cina telah melakukan ‘kejahatan’ dengan instrumen China’s ‘debt-trap diplomacy’ sekaligus menunjukkan keprihatinannya pada nasib Sri Lanka. Menariknya, praktik ‘diplomasi hutang’ oleh Cina sebenarnya telah diterapkan pada masa Hu Jintao, pemimpin Cina sebelum Xi Jinping. Namun, model diplomasi ekonomi baru dengan dalih pemberian bantuan pembangunan, pinjaman, hingga tanggungan finansial dengan angka yang fantastis di era Xi Jinping membuat banyak pihak bertanya-tanya akan maksud dari tindakan Cina tersebut. Termasuk pinjaman ke Indonesia. Ini disebut China’s ‘debt-trap diplomacy’.

Sejarah mencatat praktik ‘diplomasi hutang’ oleh Cina sebenarnya telah diterapkan pada masa Hu Jintao, pemimpin Cina sebelum Xi Jinping. Namun, model diplomasi ekonomi baru dengan dalih pemberian bantuan pembangunan, pinjaman, hingga tanggungan finansial dengan angka yang fantastis di era Xi Jinping membuat banyak pihak bertanya-tanya akan maksud dari tindakan Cina tersebut. Tak salah banyak ekonom dunia beranggapan bahwa perilaku ‘diplomasi hutang’ secara implisit telah menjadi salah satu bagian dari strategi politik luar negeri Cina. ‘Diplomasi hutang’ tentu akan menjadi ‘suplemen’ yang sangat baik, karena tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi Cina secara ekonomi, namun juga secara politik. Misalnya mendorong Cina untuk meraih Chinese Dream maupun merealisasikan inisiasi One Belt, One Road (OBOR).

Melalui studi kasus kerja sama antara Cina dengan Sri Lanka dalam proyek pelabuhan laut Hambantota, seorang ekonom China berusaha menimbang kekuatan kedua aktor dengan konsep Structural Power. sekaligus menunjukkan mekanisme debt-trap yang terbentuk akibat interaksi kekuatan antara Cina dengan Sri Lanka.

Debt-Trap ini akhirnya dianggap sebagai komponen dari konsep bisnis itu sendiri. juga oleh sejumlah ekonom digunakan untuk menentukan konsekuensi yang terjadi, khususnya bagi pihak borrower yang lebih banyak merugi. Bagaimanapun, ‘diplomasi hutang’ dan China’s ‘debt-trap diplomacy’ merupakan sebuah strategi. Hal itu wajar bagi Cina untuk menerapkannya. Mengingat di satu sisi, Sri Lanka dengan Cina merupakan dua negara yang masih saling membutuhkan dan di sisi lain Cina tidak akan pernah lupa bahwa dirinya pernah menjadi ‘korban’ dalam Abad Penghinaan.

 

***

Ekonom dunia, menganggap China dikenal sebagai negara besar yang sering dipandang kontroversial.

Selain dengan kemunculan virus corona yang diduga berasal dari negeri tirai bambu ini, China juga dicap sebagai negara licik.

China dituding suka 'menjajah' negara-negara yang lebih kecil dengan meminjamkan sejumlah besar uang yang tidak akan sanggup mereka dibayar.

Maka negara ini dituduh memanfaatkan pinjaman besar-besaran agar dapat merebut aset dan membangun pangkalan militer di negara-negara kecil dunia ketiga.

The Sun, edisi Agustus menulis memang sudah ada negara yang menunggak hutang dan dipaksa untuk menyerahkan kendali aset negaranya atau harus mengizinkan China untuk mempunyai pangkalan militer di negara tersebut.

Praktik semacam ini ada yang menyebutnya "diplomasi jebakan utang" atau "kolonialisme utang."

China menawarkan pinjaman bagi negara-negara yang tidak mampu membayar, dan kemudian menuntut konsesi ketika mereka gagal.

 

Pada bulan Maret 2021 lalu, mantan Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson mengatakan bahwa Beijing melakukan praktik peminjaman predator, dan transaksi korup untuk menjadikan negara-negara kecil terbelit utang untuk kemudian melemahkan kedaulatan mereka.

Baru-baru ini, diplomasi jebakan utang ini bahkan telah meluas hingga ke Pasifik.

Beijing membuat pulau-pulau buatan manusia di Laut Cina Selatan dan hal itu dikhawatirkan akan digunakan sebagai pangkalan militer.

 

The Times juga melaporkan bahwa secara efektif China akan meningkatkan kehadiran militernya di pintu gerbang utama ke pantai timur Australia.

Di antara proyek-proyek yang didanai uang ini adalah dermaga terbesar di Pasifik Selatan yang dianggap mampu mengakomodasi kapal induk.

 

***

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat total utang luar negeri Indonesia ke China pada 2011 lalu cuma sebesar US$3,7 miliar.

Namun, per April 2021 utang Indonesia ke China meningkat menjadi US$21,44 miliar atau setara dengan Rp310 triliun (asusmsi kurs Rp14.454 per dolar AS). Artinya, dalam kurun waktu sekitar sepuluh tahun, utang Indonesia ke China naik 479,45 persen.

Pada akhir 2019 lalu, utang Indonesia ke China menjadi US$19,99 miliar. Memasuki akhir 2020, utang Indonesia ke China tembus angka US$20,65 miliar. Per April 2021, China merupakan negara terbesar keempat penyumbang utang ke Indonesia.

Secara total, utang luar negeri per April 2021 Indonesia mencapai US$417,95 miliar, setara dengan Rp6.041 triliun.

Makanya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mewanti-wanti pemerintah terkait peningkatan utang, terutama dengan China selama masa pandemi covid-19. Pasalnya, kerentanan utang Indonesia pada 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan Dana Moneter Internasional (IMF) dan atau International Debt Relief (IDR).

Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2020 menunjukkan rasio debt service terhadap penerimaan telah mencapai 46,77 persen.

"Melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35 persen," tulis BPK dalam ringkasan eksekutif LHP LKPP 2020 dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (23/6).

Kini, Indonesia semakin bergantung terhadap China. Hal ini dapat membawa akibat ekonomi dan politik yang negatif bagi negara ini.

Selama beberapa tahun terakhir, utang Indonesia ke China naik cukup signifikan. Selain itu, Indonesia mulai meningkatkan penggunaan mata uang Cina, Yuan, dalam transaksi luar negerinya.

Kedua hal tersebut menghadirkan risiko yang perlu diantisipasi Indonesia agar tidak mengalami kasus seperti Sri Lanka yang harus kehilangan mayoritas sahamnya di sebuah proyek pelabuhan karena gagal membayar utang kepada China.

Selain kasus Srilangka, ada kisah pahit negara yang gagal membayar utang dari utang luar negeri yaitu Zimbabwe yang memiliki utang sebesar 40 juta dollar AS kepada China.

Dan Zimbabwe tak mampu membayarkan utangnya kepada China, Hingga akhirnya harus mengganti mata uangnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang.

Penggantian mata uang itu berlaku sejak 1 Januari 2016, setelah Zimbabwe tidak mampu membayar utang jatuh tempo pada akhir Desember 2015.

Praktis, catatan yang ada di Kemenkeu, selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, China telah menjadi salah satu investor terbesar Indonesia. Ini terlihat dari gencarnya pendanaan proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang digalakkan oleh China di Indonesia sebagai bagian dari program Belt and Road Initiatives (BRI).

Pada peringatan 70 tahun hubungan bilateral Indonesia dan China, kedua negara telah sepakat untuk saling memperluas ikatan yang terjalin tidak hanya di bidang investasi dan perdagangan, tapi juga di bidang budaya. Bahkan, kerja sama China dan Indonesia juga merambah ke sektor kesehatan. Termasuk akan membangun pabrik vaksin di Indonesia.

China telah berjanji untuk meningkatkan kerja sama dengan Indonesia dalam memerangi COVID-19, termasuk mendukung rencana untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi vaksin buatan China.

Peran China yang semakin kuat dalam perekonomian Indonesia saat ini membuat beberapa pengamat ekonomi percaya bahwa Indonesia semakin bergantung pada Negeri Tirai Bambu tersebut. Pertanyaannya akankah nasib Indonesia sama dengan Srilangka dan Zimbabwe? Wait and See. ([email protected])