SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Proyek ikonik di Surabaya era kepemimpinan Tri Rismaharini, Jembatan Joyoboyo sejak awal Januari 2021 lalu, dikabarkan akan diresmikan akhir Maret 2021. Namun, hingga minggu ketiga Maret, belum ada tanda-tanda dibuka. Padahal, pembangunan jembatan yang menghabiskan Rp 39 Miliar ini sudah menjalani dua kali uji kelayakan. Alhasil, jembatan yang memiliki panjang 150 meter dan lebar 17 meter serta ketinggian tower pilon mencapai 20 meter, masih dijadikan ajang selfie.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Sambut Delegasi Perdagangan dari Tiongkok
Hal ini pun memantik kembali reaksi dari DPRD Kota Surabaya. Para wakil rakyat pun meminta agar jembatan yang menjadi ikon baru Kota Surabaya itu segera dibuka agar bisa dinikmati oleh warga kota Surabaya.
Salah satunya anggota komisi C DPRD Surabaya dari PPP, Buchori Imron. Buchori meminta Jembatan Suroboyo harus segera diresmikan. “Contohnya Jembatan Suroboyo sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan oleh warga Kota Surabaya,” ujar Buchori Imron.
Ia menjelaskan, Komisi C sebagai mitra Pemkot Surabaya di sektor pembangunan banyak menyoroti soal proyek jembatan yang sudah selesai dibangun. Misalkan, kata Buchori Imron, Jembatan Joyoboyo yang sudah selesai dibangun namun belum bisa digunakan oleh publik.
“Jadi harus nyata bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Bukannya pembangunan itu utamanya untuk kepentingan masyarakat, begitu juga dengan Jembatan Joyoboyo. Sepertinya miris saya melihat pembangunan yang tidak dimanfaatkan oleh publik,” tegasnya.
Buchori Imron menerangkan, setiap proyek pembangunan yang sudah selesai tentu ada biaya maintenance atau perawatan. Alhasil, jika dibiarkan tidak digunakan masyarakat anggaran perawatan akan tetap keluar.
Kedua, jelas politisi gaek PPP Kota Surabaya ini, tujuan utama dibangun Jembatan Joyoboyo adalah untuk mengurangi kemacetan di sekitar Wonokromo, Joyoboyo, atau arus lalu lintas dari arah selatan yaitu A. yani yang akan masuk ke Jalan Darmo atau Jalan Diponegoro.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi C Baktiono. Menurutnya, banyak warga yang kecewa karena jembatan Joyoboyo belum difungsikan. "Banyak warga yang kecele. Sebaiknya memang jembatan ini segera difungsikan karena katanya sudah diuji layak. Makanya kami ingin juga mengetahui hasil uji fungsi ini," kata Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono.
Diuji Ulang
Sedangkan Anggota Komisi C asal PSI, William Wirakusuma, meminta agar Pemkot untuk melakukan uji ulang kondisi fisik jembatan tersebut. Menurut William, meski sudah diuji oleh tim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), namun masih kurang. "Seharusnya diuji dengan truk misalnya truk bertonase 100-200 ton, baru itu namanya the riil tes," katanya, Minggu (21/03/2021).
Jadi, menurut William, uji coba bukan hanya sekadar tes alat baru bisa dikatakan Jembatan Joyoboyo sudah layak difungsikan. Jembatan Joyoboyo harus dites dengan truk berkekuatan tonase sesuai kekuatan jembatan tersebut. “Pastinya Jembatan Joyoboyo sudah tertera berapa kekuatannya, namun tetap harus diuji coba kekuatannya," ujarnya.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah Tinjau Pencairan Marbot Musala dan Penjaga Rumah Ibadah
William mengatakan, pihaknya belum tahu alasan Pemkot Surabaya belum juga memfungsikan Jembatan Joyoboyo. Terkait informasi bahwa pemkot belum membayar sisa biaya ke kontraktor Jembatan Joyoboyo sebesar Rp 4,5 miliar, William mengatakan tidak tahu.
Politisi asal PSI itu mengatakan mungkin saja belum dibukanya Jembatan Joyoboyo karena beberapa kali ada penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga Pemkot Surabaya masih enggan membuka Jembatan Joyoboyo.
Untuk itu, William kembali menyarankan Pemkot Surabaya sebelum membuka Jembatan Joyoboyo harus yakin terlebih dahulu kekuatan tonase jembatan tersebut. "Jangan sampai baru dibuka nanti ada insiden yang tidak kita inginkan, jadi sebaiknya kembali dites dahulu Jembatan Joyoboyo sebelum digunakan masyarakat," katanya.
Persoalan Administrasi
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (DPUBMP) Surabaya Erna Purnawati menjelaskan, untuk pembangunan fisik Jembatan Joyoboyo itu sudah 100 persen selesai. Akan tetapi saat ini pihaknya sedang menunggu kelengkapan administrasi. "Karena itu salah satu persyaratan harus diperiksa inspektorat dulu. Untuk kekuatan bebannya oleh pakar dari ITS," katanya.
Merespon hal itu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pun langsung bertindak. Eri meminta kepada jajaran OPD terkait untuk serius menyelesaikan administrasi Jembatan Joyoboyo, salah satunya terkait sisa pembayaran sebesar Rp 4,5 Miliar. "Saya sudah sampaikan, segera dicairkan bulan ini sehingga bisa diresmikan terkait Jembatan Joyoboyo," terang Eri, Minggu kemarin.
Baca Juga: Manfaatkan Aset, Pemkot Surabaya Bangun 8 Lokasi Wisata Rakyat
Namun, Erna mengklaim, semua urusan administrasi Jembatan Joyoboyo telah dituntaskan. Artinya, jembatan di depan Terminal Joyoboyo itu siap dibuka pada akhir Maret. ”Iya sudah selesai urusan administrasinya,” tuturnya pada Sabtu (20/3/2021).
Bahkan, Erna memaparkan, sebelum dibuka, jembatan tersebut harus melalui uji beban. Erna mengungkapkan, uji beban sudah tuntas oleh ahli dari Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS). ”Uji beban sudah tuntas. Akhir bulan ini bisa dibuka,” ungkap Erna.
Diketahui Jembatan Joyoboyo diuji coba dengan dua truk seberat 100 ton pada 19 Februari 2021. Uji coba itu dilakukan oleh tim ITS. Ada beberapa tahapan untuk memastikan kekuatan jembatan yang terletak di sisi selatan Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) itu.
Pakar Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Prof Dr Ir Putu Raka mengatakan dari pengujian tersebut pihaknya mendata hasil dari pemantauannya yaitu ukuran lendutan. Lendutan atau defleksi adalah perubahan bentuk pada benda karena tertimpa beban.
Oleh sebab itu, untuk konstruksi aspal beton, seperti Jembatan Joyoboyo, batasan kelendutan 1/800. Artinya dari hasil pemeriksaan secara keseluruhan, defleksinya itu sudah memenuhi standar.
"Jadi jembatan ini sudah memiliki kemampuan layanan ketika menerima beban kendaraan atau beban yang lewat," katanya. alq/ana/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
