Ingkar Janji Jokowi Swasembada Pangan Kedelai: Lagi-Lagi Impor!

author surabayapagi.com

- Pewarta

Rabu, 23 Feb 2022 12:13 WIB

Ingkar Janji Jokowi Swasembada Pangan Kedelai: Lagi-Lagi Impor!

i

Presiden Joko Widodo (Jokowi)/ Foto: Biro Pers Kepresidenan RI

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Memasuki tahun 2022, polemik demi polemik di bidang pangan mulai muncul di permukaan. Belum selesai masalah kelangkaan minyak goreng, kini muncul lagi masalah harga kedelai sebagai bahan produksi tempe tahu yang melambung tinggi di pasaran.

Naiknya harga bahan produksi tempe tahu merupakan implikasi dari harga impor kedelai yang melambung. Data dari Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia, harga kedelai saat ini telah mencapai Rp 12.000 per kilogram. Padahal, harga kedelai impor sebelumnya hanya Rp 9.500 sampai Rp 10.000 per kilogram.

Baca Juga: Gibran dan Bobby Nasution Dijadwal Hadir di Otoda 2024, Pemkot Surabaya Perketat Keamanan

Harga Rp12.000 per kilo ini merupakan harga ditingkat produsen. Namun ditingkatan pengecer, harganya naik mencapai Rp20.000 per kilogram.

Implikasinya, sejumlah pengrajin kedelai melakukan aksi mogok produksi tempe tahu selama 3 hari. Tehitung sejak, 21 Februari 2022 lalu hingga hari ini, Rabu (23/02/2022).

Bila melihat data yang dilaporkan Kementerian Perdagangan (Kemendag), harga kedelai pada minggu pertama Februari 2022, mencapai 15,77 dollar AS per bushel atau berkisar di Rp 11.240 per kilogram.

Kemendag juga memprediksi dalam waktu dekat harga tempe dan tahu akan mengalami kenaikan di tingkat masyarakat karena makin mahalnya harga kedelai impor.

Masih dari Kementerian Perdagangan, Indonesia setiap tahunnya rutin mengimpor kedelai dari Benua Amerika. Total kedelai impor Indonesia berada di kisaran 2,5 juta ton per tahun. Kurang lebih sekitar 1,92 juta ton kedelai dikirim dari Amerika Serikat (AS) dan sisanya berasal dari Kanada, Uruguai, Argentina, dan Perancis.

Janji Swasembada

Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019), dengan nada tegas ia sampaikan akan membawa Indonesia menjadi negara swasenbada kedelai dalam kurun waktu 3 tahun.

Melalui program Nawacitanya, ia memasukan 3 komuditas pangan dalam proyek cepat swasembada pangan. Kedelai masuk dalam prioritas tersebut. Sisanya ada padi dan jagung. Ketiga komuditas ini kemudian disingkat menjadi Pajale.

Tak berhenti sampe di sini, mantan Walikota Solo ini juga berjanji akan memecat Menteri Pertanian saat itu yakni Amran Sulaiman, bila swasembada Pajale tidak dilaksanakan dalam periode waktu 3 tahun.

Mundur sedikit ke belakang, tatkala Jokowi dan pasangannya Jusuf Kalla hendak berkampanye memperebutkan kursi RI 1 dan 2. Sekitar bulan Juli 2014, dihadapan warga Cianjur Jawa barat yang mayoritasnya petani, Jokowi dengan gagahnya berkomitmen akan menghentikan impor pangan.

Hal ini menurutnya sangat penting, karena Indonesia merupakan negara agraris namun mirisnya harus impor bahan pangan.

"Kalau ke depan Jokowi-JK yang jadi, kita harus berani setop impor pangan, setop impor beras, setop impor daging, bawang, kedelai, sayur buah, ikan, karena semua itu kita punya," kata Jokowi dinukil dari Antara.

Impor Jalan Terus

Namun apakah hal tersebut terlaksana? Jika kita menghitung 3 tahun dari janji Jokowi di tahun 2014, seharusnya Indonesia telah menjadi negara swasembada padi, jagung dan kedelai (Pajale) pada tahun 2017 akhir atau awal 2018.

Baca Juga: Jokowi Tersenyum Dinyatakan Bukan Kader PDIP Lagi

Nyatanya eviden di lapangan tidak demikian. Janji tinggal janji, impor kedelai berjalan jua. Ini terlihat dari kenaikan impor pangan khususnya kedelai.

Secara perbandingan data impor kedelai dalam tiga tahun terakhir, menunjukan adanya kenaikan yang sangat signifikan. Di tahun 2018 misalnya, impor kedelai mencapai 2,58 juta ton, kemudian jumlahnya naik di tahun 2019 menjadi 2,67 juta ton.

Sementara untuk tahun 2020, BPS mencatat impor kedelai memang sedikit mengalami penurunan yakni sebesar 2,48 juta ton dengan nilai mencapai US$ 1 miliar. Dan tahun 2021, impor kedelai naik lagi atau sekitar 2,49 juta ton dengan nilai US$ 1,48 miliar pada 2021.

Selama masa tersebut, AS menjadi negara paling banyak yang menyediakan kebutuhan kedelai bagi Indonesia. Kedelai yang diimpor dari dari AS sebanyak 2,2 juta ton.

Selain itu Indonesia juga banyak mengimpor kedelai dari Kanada sebesar 232.009 ton. Kemudian, Indonesia mengimpor kedelai dari Argentina sebanyak 899.510 ton. Ada pula impor kedelai dari Brasil dan Malaysia masing-masing sebanyak 9.238 ton dan 5.547 ton.

Kemendag Tak Dipecat

Selain janji swasembada yang tidak terialisasi, nyataya janji memecat Menteri perdagangan juga tidak dilakukan oleh Jokowi.

Bila melihat catatan digitalnya, Jokowi saat melakukan kunjungan ke almamaternya Universitas Gajah Mada (UGM), mewanti-wanti Mendag Amran Sulaiman (Mendag saat itu) agar target swasembada pangan dapat tercapai dalam 3 tahun pemerintahan. Bila tidak ia akan segera diganti.

Baca Juga: Hari Kamis, Presiden Jokowi Dijadwalkan ke Surabaya

“Saya sudah beri target Menteri Pertanian tiga tahun, tidak boleh lebih. Hati-hati, tiga tahun belum swasembada, saya ganti menterinya,” kata Jokowi

“Itu tidak boleh tidak. Saya sudah memberi target kepada Menteri Pertanian,” ucapnya lagi.

Namun kenyataannya, hingga periode pertama pemerintahannya berakhir, ketiga komoditas tersebut masih dilakukan impor. Amran Sulaiman pun juga tidak dipecat meski gagal memenuhi target tersebut dan tetap menjabat hingga 2019.

Pada dari penelusuran Surabaya pagi, setidaknya pada periode pertama pemerintahan Jokowi, ada 4 kali pergantian kabinet. Bongkar pasang tersebut kemudian dikenal dengan istilah reshuffle kabinet. Reshuffle pertama dilakukan pada 12 Agustus 2015, reshuffle kabinet kedua pada 27 Juli 2016, Reshuffle kabinet ketiga pada 17 Januari 2018 dan reshuffle kabinet terakhir pada 15 Agustus 2018.

Namun lagi-lagi Amran Sulaiman selalu selamat dari pergantian kabinet. Kendati tugas yang diberikan Jokowi tidak dijalankan sama sekali oleh Amran. Mengapa bisa begitu? Hanya Jokowi dan Amran yang tahu. Lagi pula, bongkar pasang kabinet merupakan hak prerogatif presiden. (Sem)

 

 

 

Editor : Redaksi

BERITA TERBARU