SURABAYAPAGI, Surabaya - Sejumlah kepala daerah yang terdiri dari Bupati dan Walikota di Jawa Timur kompak menitipkan mandat kepada Gus Muhaimin untuk memimpin Indonesia di 2024 nanti. para kepala daerah itu menyampaikan permasalahan-permasalahan penting yang masih terjadi di daerahnya masing-masing agar nantinya dapat di tuntaskan jika Gus Muhaimin menjadi Presiden Indonesia.
Acara bertajuk Mandat Daerah untuk Indonesia di Hotel Majapahit Surabaya, Rabu 15 Februari 2023 itu di pandu langsung Budayawan Sudjiwo Tejo. Hadir sedikitnya 11 Bupati Walikota seperti Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Bupati Pamekasan Badrut Tamam, Walikota Probolinggo Habib Hadi Zaenal Abidin, Bupati Bojonegoro Ana Muawanah, Bupati Blitar Rini Sarifah, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf dan Bupati Sidoarjo Achmad Muhdlor. Hadir juga para anggota legislatif seperti Hj Anik Maslachah wakil Ketua DPRD Jatim beserta anggota fraksi PKB kabupaten/kota.
Baca Juga: Anies Akui Prabowo, Keluarga Intelektual Terpandang
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq menyampaikan mandatnya kepada Gus Muhaimin terkait kebijakan khusus terkait peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan. Pasalnya Lumajang sebagai penghasil pasir nomer satu di Indonesia, income ekonomi masyarakat maupun pemerintah tak kunjung naik. “Saya iri dengan kabupaten Bojonegoro,” ujar Thoriq.
Ini karena Bojonegoro punya sumber daya alam seperti minyak dan hasilnya bisa dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat. Serta terbukti berkontribusi kepada pemerintah melalui APBD Bojonegoro. Bahkan APBD Pemkab Bojonegoro memiliki SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) mencapai Rp 3 Triliun. “Itu 3 Triliun silpanya saja. Inilah bukti kalau sumber daya alam diserahkan ke daerah tentu manfaatnya cukup besar,” jelas mantan anggota DPRD Jatim ini.
Sedangkan di Lumajang, kata Thoriq punya SDA yang melimpah seperti pasir termasuk material Gunung Semeru. tapi bedanya, tidak bisa dikelola oleh pemerintah daerah dan masyarakat tertentu saja yang merasakan kesejahteraan dari tambang pasir itu. Pemerintah daerah kesulitan mengangkat SDA berbasis daerah karena lebih banyak diambil oleh pemerintah pusat. “Saya berharap sumber daya alam yang berbasis daerah itu yang diperjuangkan. Sumber daya alam, harus berdampak pada daerah. Itu yang ingin kami mandatkan pada Gus Muhaimin. Keberpihakan pada daerah terkait SDA, yang berakumulasi pada income dan pendapatan daerah yang bermanfaat untuk kesejahteraan ekonomi di daerah,” papar Thoriq.
Baca Juga: Bawaslu Pasrah
Sedangkan Bupati Pamekasan Badrut Tamam menitipkan mandat jika Gus Muhaimin menjadi Presiden nanti, terkait keberpihakan pemerintah kepada petani. Badrut menyebut di Pamekasan memiliki hasil perkebunan Tembakau yang cukup besar. Kemudian daging Sapi dan perikanan laut. Tapi setiap bertemu dengan masyarakat mengeluh karena harga tembakau murah. Lalu bibit tembakau yang tidak murah. “Dari semua itu, saya mohon kepada Gus Muhaimin untuk memperjuangkan nasib petani kita di Madura. Syukur syukur tembakau bisa mahal seperti dulu, ketika tembakau dianggap sebagai Daun Emas,” pintanya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar yang duduk di depan para pemberi mandat menyebut banyaknya persoalan di Provinsi Jawa Timur menjadi agenda nasional masa depan. “Hari ini kita meninventasir dan menerima mandat daerah. yang antara lain, mulai dari persoalan reformasi agraria, pendidikan, konektivitas antar daerah, dan berbagai problem yang muncul. membutuhkan penanganan nasional. “Saya siap menerima dan memperjuangkan mandat dari para kepala daerah ini,” sebut Gus Muhaimin.
Baca Juga: FPI, PA 212, hingga GNPF-Ulama ke MK Dukung Putusan Adil
Menurutnya, Problem-problem yang muncul ini membutuhkan penanganan secara nasional. “Ini saya terima menjadi agenda Indonesia masa depan. Agenda daerah yang terangkum dalam mandat daerah adalah agenda nasional kita," ungkapnya.
Menurut Gus Muhaimin, banyaknya persoalan tersebut sangat penting dan perlu dibuat agenda bersama. Sehingga pemerintahan siapapun nanti yang melanjutkan periode sampai 2024 siap dengan persoalan dan tantangan secara riil. "Sehingga bisa mengatasinya dengan cepat. Nah itulah kira-kira mandat daerah yang meminta supaya beberapa pekerjaan tertunda menjadi prioritas," terangnya. rko
Editor : Mariana Setiawati
