SURABAYA PAGI, Lamongan - Kemelut pembangunan RS Darurat Covid-19 yang berada di sebelah barat gedung Korpri berujung pada penolakan warga Kelurahan Temenggungan Kecamatan Lamongan Kota terus bergulir.
Dewan meminta kepada eksekutif untuk membangun komunikasi dengan warga setempat, karena pembangunan ini dirasa tidak ada sosialisasi sebelumnya, dan kalau memang ada alternatif lokasi lainnya perlu dipertimbangkan.
Baca Juga: Dokter Paru Mereaksi Jokowi Soal Endemi
Hal itu terungkap saat hearing warga Kelurahan Temenggungan bersama Komisi C dan D di ruang Banggar DPRD setempat pada Selasa (5/5/2020).
Keinginan dewan agar pihak-pihak terkait untuk melakukan komunikasi dengan warga Temenggungan cukup beralasan. Karena saat ini, yang ditangkap oleh dewan sudah ada pro dan kontra dalam pembangunan rumah sakit ini, yang belakangan disebut hanya ruang isolasi terkonfirmasi covid-19 bukan RS seperti yang dijelaskan dirut RSUD Dr Soegiri dr Anas.
"Perlu adanya kesepahaman, dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat akan pembangunan rumah sakit ini, jangan sampai masyarakat tidak tahu sehingga mereka saat ini merasa takut," kata Fadli politisi Partai Gerindra.
Ia juga meminta jangan ada korban dalam pembangunan ini. "Saya sudah baca di media massa ada yang pro dan kontra, bahkan sudah ada yang pasang badan, karena itu ini harus dicegah agar tidak ada kesalahan pahaman, jangan masyarakat yang jadi korban," katanya.
Selain itu kata Fadli, kalau dirasa RS ini sangat dibutuhkan karena perkembangan penyebaran covid-19 yang terus mengalami peningkatan, seyoganya tidak salah kiranya dilakukan kajian ulang, kira-kira lokasi yang saat ini sudah tepat atau tidak, dikaitkan dengan rasa ketakutan masyarakat setempat.
Baca Juga: Awas Covid-19 Varian Kraken, Tingkat Penularannya Cepat
"Kalau ada lokasi lain yang represntatif ya perlu dipertimbangkan, makanya kita cari solusi yang tepat," akunya. Abd Shomad pimpinan sidang yang juga ketua komisi D, menyebutkan, dari hasil hearing yang sudah dilakukannya tersebut, dewan menyimpulkan ada beberapa poin yang harus dilakukan.
Dia pembangunan RS darurat covid-19 ini perlu dikaji ulang atau tidak, menolak atau menerima, menstart ulang atau memindahkan RS ini ketempat yang lain bukan di kerumunan padat penduduk. Hal itu ia akan sampaikan dalam rapat pimpinan DPRD, dan ia meminta masyarakat untuk melengkapi data-data alasan kenapa pembangunan rumah sakit ini ditolak, sehingga pihaknya menyampaikan ke pimpinan dewan berdasarkan data dan fakta.
"Setelah ini akan saya sampaikan ke pimpinan dewan kira langkah apa yang harus dilakukan dengan melihat perkembangan situasi saat ini," ungkapnya. Sementara itu, Nursalim, ketua JAMAL Lamongan, mewakili warga Temenggungan tetap menolak pembanguhan rumah sakit covid-19, dan kedatangannya bersama dengan warga ini bukan untuk diskusi seperti saat ini.
Baca Juga: PPKM Dicabut, Dinkes Kabupaten Mojokerto Tetap Siagakan Ruang Isolasi
"Sebenarnya dewan memanggil bupati bukan OPD, kita ini menolak kesewenang wenangan pemkab Lamongan, bukan menghalang halangi, mereka saja yang tidak t nyuwun sewu etika sosialisasi kepada masyarakat. pemda kurang serius menangani covid-19, anggaran 1,3 T itu kemana aja, anggaran covid hanya 70 miliar,"kata Nursalim.
Kepala Dinas Kesehatan dr Taufiq menyebutkan kalau pembangunan RS tersebut sangat dibutuhkan untuk ruang isolasi, mengingat kasus pandemi covid-19 terus tambah. Apalagi potensi Lamongan sangat beresiko berkembangnya covid-19. Karena orang Lamongan yang bekerja di luar daerah sangat tinggi, dan ini beresiko tanpa gejala, yang bekerja di luar kota yang setiap hari pulang pergi juga cukup banyak dan lain sebagainya.
"Kita penyangga Surabaya, pembangunan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, kami dari Dinkes cukup bersyukur adanya pembangunan ini karena semuanya mengikuti standart internasional," pungkasnya.jir
Editor : Aril Darullah
