SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Pemerintah Kota Mojokerto mendapat Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) senilai total Rp. 3,7 miliar dari Pemerintah Pusat.
Bantuan berjenis padat karya tunai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) ini digunakan untuk pemeliharaan atau rehabilitasi drainase dan paving di 10 kelurahan di Kota Mojokerto.
Baca Juga: Gagal Curi Motor, Dua Pemuda di Kota Mojokerto Diringkus Warga saat Sembunyi dari Kejaran Polisi
Diantaranya, Kelurahan Gedongan, Gunung Gedangan, Magersari, Sentanan, Blooto, Kranggan, Mentikan, Miji, Prajurit Kulon dan Surodinawan. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan Program Kotaku tahun 2021 ini merupakan bagian dari skema program pemulihan ekonomi nasional.
"Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi Covid-19 dilibatkan dalam proyek padat karya tunai. Dan persyaratannya memang harus diambil dari warga lingkungan sekitar," ujarnya usai meninjau Program Kotaku di Lingkungan Kemasan RT02,RT03/RW03, tepatnya Jl Kemasan Ampel, Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, Sabtu (28/8/2021).
Didampingi Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto Mashudi, Petinggi Pemkot ini melihat secara langsung proses pekerjaan proyek pembangunan drainase dan jalan paving yang menelan anggaran senilai Rp. 1 miliar.
"Khusus di Blooto, nilai pekerjaanya lebih besar dibanding kelurahan - kelurahan lainnya. Karena jenis pekerjaannya bukan pemeliharaan melainkan pembangunan. Dan jumlah tenaga kerja yang diserap dari warga sekitar pun juga lebih banyak ketimbang yang lainnya," ujarnya
Ia menyebut, dari pembangunan drainase dan jalan paving seluas 1,284 meter dan 360 meter ini menyerap 40 tenaga kerja lokal serta memberi manfaat bagi 275 jiwa atau 84 Kepala Keluarga.
Baca Juga: Ratusan WBP Lapas Mojokerto Terima Remisi Khusus Idul Fitri
"Kontribusinya terhadap pengurangan kekumuhan yakni kondisi jalan dan drainase lingkungan yang tadinya tidak layak nantinya bakal menjadi layak," sebutnya.
Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, Mashudi mengatakan sasaran penerimanya ditentukan dari hasil kajian Tim BPM Kotaku yang sebelumnya melakukan monitoring lapangan guna menentukan suatu kawasan atau kelurahan layak menerima bantuan BPM Kotaku. Hasil monitoring dari 15 kelurahan di Kota Mojokerto terpilih 10 kelurahan di Kota Mojokerto yang mendapat program bantuan BPM Kotaku.
"Alhamdulillah, dari 15 kelurahan itu di tahun ini kita dapat 10 kelurahan dan sumber dana dari APBN yang masuk program pemulihan ekonomi dalam situasi Pandemi," ujarnya.
Masih kata Mashudi, tahun ini, Program Kotaku mendapat alokasi dana senilai total Rp. 3,7 miliar. Masing-masing kelurahan mendapat kucuran dana Rp. 300 juta hingga Rp. 1 milyar.
Baca Juga: Dorong Daya Beli Masyarakat, Kejaksaan dan Pemkot Mojokerto Sinergi Gelar Bazar Sembako Murah
"Yang paling besar program Kotaku di Kelurahan Blooto yakni Rp. 1 milyar. Sedangkan 9 kelurahan lainnya mendapat kucuran dana sebesar Rp. 300 juta," ungkapnya.
Proporsi padat karya untuk 9 Kelurahan ini lanjut Mashudi, 60 persen anggaran diantaranya untuk biaya tenaga kerja sedangkan sisanya sebesar 40 persen untuk pembelian bahan bangunan.
"Karena ini bagian dari program padat karya tunai untuk pemulihan ekonomi nasional jadinya proporsi belanja tenaga kerja dialokasikan lebih besar ktimbang belanja bahan bangunannya," pumgkasnya. Dwy
Editor : Moch Ilham
