Vaksin Impor, Negara Keluarkan Rp 100 Triliun, Vaksin Indonesia Hanya Rp 500 Miliar, Ada Apa?

Mercy Chriesty Barends dan Adrian Napitupulu dalam RDP Komisi VII DPR RI Rabu (16/6/2021). Sp/jak/rmc

Keheranan Anggota Komisi VII DPR-RI saat Rapat Dengar Pendapat dengan Periset Vaksin Nusantara dan peneliti dari Lembaga Biologi Molekular (LBM) Eijkman di Gedung Parlemen Senayan Jakarta

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Penjelasan Prof. Amin Soebandrio, peneliti dari Lembaga Biologi Molekular (LBM) Eijkman terkait biaya yang dibutuhkan untuk membuat hingga menjual vaksin Merah Putih yang hanya mencapai Rp 500 Miliar untuk 400 juta dosis membuat beberapa anggota Komisi VII DPR RI terperangah dan keheranan. Apalagi ditambah dengan pernyataan Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, yang menyebut untuk melakukan pengembangan vaksin Nusantara berbasis sel Dendritik, timnya tidak membutuhkan dana dari pemerintah. Puluhan anggota wakil rakyat itu pun semakin kesal. Pasalnya, hingga saat ini, untuk mendatangkan beberapa vaksin impor, negara harus merogoh kocek hampir Rp 100 Triliun. Ada apa? Anggota parlemen yang kesal menuding impor vaksin gunakan APBN ini dimainkan Mafia vaksin dan kelompok oligarki. Beberapa anggota yang kesal adalah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mercy Chriesty Barends, Adian Napitupulu, Sugeng Suparwoto, Ridlwan Hisyam. Mereka kecewa dengan pemerintah yang dinilai menganaktirikan peluang dan inovasi anak bangsa dalam mengembangkan vaksin Covid-19.

"Melihat penjelasan seperti itu (Prof Amin Soebandrio dan Pak Terawan Agus Putranto bahwa pembuatan vaksin lokal lebih murah ketimbang vaksin impor), sudah seharusnya jangan membatasi pengembangan yang dilakukan oleh anak bangsa. Ini uang kita ambil dari rakyat semua lho, dari pajak dan lain-lain. Jadi konsorsium harus jangan ikut menganaktirikan vaksin Nusantara," pinta Mercy, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Peneliti Vaksin Nusantara dan Tim Konsorsium Vaksin Covid-19 di Komisi VII DPR RI, Rabu (16/6/2021).

Bahkan, politisi asal PDIP itu juga meminta kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko untuk segera memasukkan penelitian vaksin Nusantara masuk dalam agenda pengembangan vaksin yang telah dirancang oleh pemerintah.

Mercy menilai, ada salah satu platform yang berada di bawah naungan konsorsium, telah mengundurkan diri. "Kemarin pak Handoko (Kepala BRIN, red) ada satu platform yang mengundurkan diri. Tidak melanjutkan lagi dalam hal ini. Artinya, ada platform kosong. Apa susahnya memasukkan vaksin Nusantara langsung dan langsung minta persetujuan ke Menko atau langsung ke Presiden. Tolong dari MoU dari tiga pejabat negara dipertimbangkan lagi," lanjut Mercy.

MoU yang dimaksud oleh Mercy Barends adalah MoU antara Menteri Kesehatan (Menkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kepala Staff TNI Angkatan Darat (KSAD). MoU itu berisikan tentang 'Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Virus SARS-CoV-2'.

Nantinya, penelitian dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto dan penelitian tidak dapat dikomersialkan dan tidak perlu persetujuan izin edar. Bahkan, penelitian vaksin berbasis Sel Dendritik ini bukan kelanjutan dari uji klinis adaptif fase 1.

Tak hanya Mercy, yang kaget setelah mendengar penjelasan anggaran pembuatan vaksin di dalam negeri. Rekan separtai Mercy di Komisi VII, Adian Napitupulu juga mempertanyakan kenapa negara masih memperjuangkan untuk mengimpor vaksin bila anggaran pengembangan vaksin hingga pembuatan lebih murah.

Apalagi, Adian juga mempertanyakan adanya pembatasan pengembangan vaksin Nusantara yang dituangkan dalam MoU antara Menkes, BPOM dan KSAD.

"Mendengar perdebatan panjang tentang vaksin Nusantara dan vaksin dari konsorsium. Kenapa susahnya negara untuk mendukung penelitian karya anak bangsa? Apalagi bila kita bandingan dengan riset vaksin dari konsorsium, dari penjelasan Prof Amin, butuh Rp 500 Miliar, dan kini yang cair baru Rp 11 Miliar. Sedangkan yang Rp 7 Miliar,  masih angan-angan. Ada apa dengan negara? Apa yang dikhawatirkan negara dengan riset anak bangsa? Kok yang saya tangkap, seolah-olah negara anti riset, benci riset. Riset itu sesuatu yang berbahaya dan tidak menguntungkan, bahkan justru merugikan dan beban buat anggara negara," kata Adian berapi-api yang dalam RDP Komisi VII itu merasa aman-aman saja setelah disuntik vaksin Nusantara berbasis sel dendritik tiga bulan yang lalu.

Adian kemudian menyoroti nota kesepahaman yang diteken oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito terkait penelitian vaksin Nusantara. Dia meminta ketiga pihak memberikan penjelasan kepada Komisi VII.

"Kita buat BRIN, kita punya Menristekdikti riset lagi, kita cuma gemar kata risetnya tapi kenapa kita takut terhadap risetnya. Kata riset banyak kita pakai di mana-mana. Mungkin tidak biar kita tahu, ini kan yang membuat surat itu KSAD, Menkes, BPOM. Hubungannya Kepala Staf Angkatan Darat sama riset apa ya? Nah saya butuh penjelasan itu. Bisa nggak kita panggil mereka kita dengar sama-sama alasannya ini membahayakan kehidupan umat manusia, bisa terjadi mutasi gen, bisa memecah belah NKRI misalnya," kata dia.

"Nah kalau tidak lalu apa alasannya. Kan kita di sini kaum intelektual juga, kaum cendikia juga, kan kita terganggu dong kalau persoalan riset dilarang seperti ini. Gelisah ya. Mungkin tidak kita rekomendasikan untuk memanggil ketiga orang ini?" sambungnya.

Pernyataan Adian Napitupulu ini juga ditimpali Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto asal Partai Nasdem. Bahkan menurut Sugeng, dianaktirikan karya anak bangsa terutama produk vaksin, ia menduga ada permainan mafia vaksin di dalam negeri.

"Bisa jadi dihambat, mungkin ada mafia vaksin kali yang gak ingin vaksin impor dihambat. Siapa itu? Yah mungkin kelompok oligarki," kata Sugeng Suparwoto dalam RDP Komisi VII Rabu (16/6/2021).

 

Butuh Rp 500 Miliar

Kekagetan Adian dan Mercy, dua politisi dari partai pengusung pemerintah serta Sugeng Suparwoto dari Nasdem saat ini setelah mendengar penjelasan dari Prof. Amin Soebandrio, sebagai peniliti dari LBM Eijkman. Sebagai peneliti vaksin Merah Putih, Prof Amin menjelaskan hingga Juni 2021, untuk proses pre-klinis dan penilitian vaksin Merah Putih yang dibawah Konsorsium, baru dicairkan Rp 11 Miliar. Padahal untuk memproduksi vaksin covid-19 sebanyak 400 juta dosis di Indonesia, LBM Eijkman membutuhkan sekitar Rp 500 Miliar.

"Memang anggaran penelitian Eijkman saat ini baru cair Rp 11 Miliar. Kita usul tambah lagi Rp 7 Miliar, alhamdulillah masih belum cair sampai saat ini sejak Januari. Masih dijanjikan. Padahal untuk pengembangan tahap awal vaksin sekitar Rp 50 Juta hingga Rp 1 Miliar. Sedang untuk masuk uji klinis fase 1, 2 dan 3, butuh sekitar Rp 400 Miliar. Nah hingga produksi, idealnya Rp 500 Miliar," jelas Prof Amin, kepada anggota Komisi VII DPR RI.

"Dari situ, Rp 500 Miliar, untuk 400 juta dosis. Harga per vaksinnya, cuma Rp 1.250. Jadi harganya murah sekali dibanding vaksin yang ada (impor, red) dan vaksin Moderna dan Pfizer," lanjutnya.

 

Butuh Political Will

Sementara itu, penggagas vaksin Nusantara, dokter Terawan Agus Putranto menjelaskan biaya yang dihabiskan untuk membuat Vaksin Nusantara. Dia menyebut pembiayaan dilakukan gotong-royong.

"Untuk Vaksin Nusantara selama ini adalah gotong-royong partisipasi dari masyarakat. Waktu di Undip juga dokter ikut urunan. Jadi memang ini hal yang kita salut sekali," katanya.

Hingga saat ini, total anggaran yang dihabiskan Terawan dalam pembuatan vaksin Nusantara sekitar Rp 2 miliiar. Namun dalam dana itu juga disertakan dengan perawatan laboratorium. "Kemudian di RSPAD juga pengeluaran tidak terlalu besar karena kami paling membayar labnya, dan kami memperbaiki laboratoriumnya supaya semua terpenuhi tinggal diajukan saja, itu juga tidak terlalu besar, yang besar memperbaiki lab. Kurang lebih sekitar Rp 2 miliar untuk itu semua. Dan saya harapkan kegiatan gotong royong ini berjalan terus sehingga tidak mahal untuk mewujudkan Vaksin Nusantara," lanjutnya.

 

Tetapi, Terawan justru berharap yang terpenting, adalah sebuah good political will dari negara agar bisa diberi lampu hijau untuk lanjut ke uji klinis tahap III. "Kalau masalah anggaran jujur saya tidak perlu anggaran, karena saya lihat komisi VII saja sudah mau urunan. Saya tidak butuh anggaran dari negara, yang saya butuhkan adalah good will dan political will," kata Terawan

"Jadi kami minta dukungan, kami boleh lah melakukan uji klinis III karena itu bagian dari kemerdekaan riset. Kalau itu saja dilarang, ya izin, saya tidak tahu harus berkata apa," lanjut dia.

Sementara, dari catatan Surabaya Pagi, Pemerintah sudah menyiapkan anggaran hampir Rp100 triliun untuk pengadaan vaksin Covid-19 di Indonesia pada 2020 dan 2021.

Perincian mengenai anggaran untuk pengadaan vaksin ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menkeu menuturkan bahwa pemerintah telah menganggarkan Rp53,1 triliun untuk pengadaan vaksin dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020. Adapun, alokasi pada 2021 sekitar Rp42,5 triliun sehingga total mencapai RpRp95,6 triliun.  Anggaran pengadaan vaksin itu telah diambil dari APBN 2021, yang totalnya 2.751 Triliun.

Vaksin yang didatangkan yakni vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax hingga Moderna. Namun yang telah tiba di Indonesia, baru Sinovac, AstraZeneca dan Novavax. erk/ana/rmc