SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menjelaskan rencana menyatukan sekolah negeri dan swata di wilayahnya menjadi keluarga besar. Hal itu agar jika ada kekurangan pada sekolah bisa dilengkapi secara bersama-sama.
"Ketika menjadi keluarga besar, pasti ada senyum dan kebersamaan, sehingga apabila ada kekurangan bisa dilengkapi secara bersama-sama," kata Eri di Surabaya, Rabu (24/11).
Baca Juga: Manfaatkan Aset, Pemkot Surabaya Bangun 8 Lokasi Wisata Rakyat
Dengan cara itu, lanjut dia, di Kota Surabaya ini tidak ada lagi yang tidak bisa sekolah, tidak ada sekolah yang kekurangan murid, tidak ada lagi sekolah yang tidak bisa membangun sarana dan prasarananya. Yang paling penting, tidak ada lagi persaingan guru antara negeri dan swasta. "Nah, itu tugasnya siapa? Ya tugas saya dan Pemkot Surabaya. Makanya saya berharap jadi satu kesatuan," katanya.
Ia pun menjelaskan lebih perinci berbagai rencana untuk menyatukan sekolah negeri dan swasta di Surabaya, salah satunya harus ada kesepakatan di awal terkait dengan jumlah guru. Ia mencontohkan, apabila ada seorang guru di sekolah A kekurangan jam mengajar, sedangkan di sekolah B kelebihan mengajar, maka bisa disesuikan.
"Terus ini mau diapakan? Nanti biar sekolah yang menghitung sendiri, nanti pindah ke sekolah B misalnya. Ini harus bisa terwujud dan saya yakin dengan MKKS (musyawarah kerja kepala sekolah) swasta, hal itu yakin bisa terwujud," ujarnya.
Eri juga menekankan agar para guru meningkatkan kemampuan personalnya dengan adanya berbagai literasi. Dengan cara itu, diharapkan murid-muridnya juga punya keinginan dan kemampuan untuk membaca berbagai literasi.
Selain itu, lanjut dia, apabila ada sekolah swasta yang butuh infrastruktur, maka sekolah negerinya mengalah dulu kalau memang sudah bagus, sehingga harus gantian. Bahkan, ia juga berharap sekolah negeri itu sadar bahwa sekolah swasta itu partnernya dan bukan saingannya.
"Kalau sudah begitu, maka anak-anak saya di Surabaya mau masuk negeri senang dan mau masuk swasta ya senang, karena antara SD dan SMP yang 9 tahun merupakan tanggungjawab saya," ujarnya.
Karena itu, ia juga menegaskan apabila masih ada anak SD dan SMP yang menyampaikan, sekolahannya jelek dan tidak nyaman, maka itu tanggungjawab Pemkot Surabaya. Meski begitu, ia menyampaikan bahwa harus ada kesepakatan bersama antara sekolah negeri dan swasta, terutama jika muncul sekolah baru. Sebab, kata dia, tidak mungkin dicover semuanya dalam satu tahun anggaran.
Ia mencontohkan sekolah yang akan dibangun hingga tahun 2018, dan sekolah yang baru dibangun mulai tahun 2018 ke atas, akan dibangun di tahun berikutnya. Jadi, harus ada memiliki timeline.
"Kalau sudah terbuka semuanya seperti ini, saya yakin konco-konco bisa mengerti. Makanya yang saya jelaskan tadi, kalau guru negeri dan swasta kumpul bareng dan ada tawa ceria dan renyah, maka itu berarti sudah ada kebersamaan. Saya yakin MKKS negeri dan swasta itu bisa bersatu," katanya.
Baca Juga: Dewan Minta Pemkot Surabaya Serius Tangani Pengelolaan Sampah TPA Benowo
Prokes
Di kesempatan yang sama, Eri Cahyadi meminta semua sekolah di Surabaya, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat. Makanya, ia menegaskan bahwa setiap sekolah yang akan melakukan PTM itu harus mendapatkan asesmen dari Satgas Covid-19 Surabaya.
“Jadi, saya inginnya semua sekolah di Surabaya dibuka, mulai dari SD-SMP saya ingin tatap muka (PTM). Tapi harus menjalankan asesmennya dulu, kalau lulus asesmen baru dibuka. Tapi kalau belum lulus asesmen, berarti sekolah itu belum siap melaksanakan PTM,” katanya lagi.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa saat ini boleh atau tidak boleh dibukanya sekolah itu bukan karena Pemkot Surabaya melarang. Akan tetapi, pemkot berusaha memastikan bahwa pihak sekolah sudah menjalankan asesmen dan mendapat persetujuan dari orang tua atau wali murid terlebih dahulu, sebelum melaksanakan PTM.
“Anak-anak yang ikut PTM harus melalui persetujuan orang tuanya, meskipun sedikit yang masuk harus tetap digelar PTM,” tegasnya.
Wali Kota Eri juga menjelaskan bahwa setelah dinyatakan lulus asesmen, maka masing-masing sekolah harus melakukan simulasi. Setelah simulasi dinilai berhasil, maka sekolah itu diperbolehkan untuk buka dan melaksanakan PTM.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Kebut Pengerjaan Estetika Kota Lama
"Maka dari itu, mulai saat ini kita belajar menerapkan prokes. Insya Allah, saya pastikan lagi harus ada izin dari orang tuanya. Kalau saya bilang hari ini buka, ya harusnya hari ini sudah bisa buka, masio (meskipun) siswanya 5 sampai 10 orang, ya kita buka. Kalau kita yakin melakukan ini (PTM), yang lainnya saya yakin akan ikut. Kalau nggak ada yang yakin, kapan mulainya? Bismillah saja,” kata dia.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran kepala sekolah serta guru dalam menjaga dan mengawasi prokes para siswa-siswinya saat di sekolah. Dia juga mengingatkan, agar para wali murid turut andil dalam mengawasi anak-anaknya setelah mengikuti PTM di sekolah.
"Karena untuk menjaga ini (prokes) tidak bisa sendiri. Saya nyuwun tulung (minta tolong) pengertiannya. Kenapa? Nanti muncul anggapan ada klaster sekolah, padahal anaknya sendiri kalau main keluar rumah tidak menggunakan masker. Nanti kalau kena Covid-19, bilangnya gara-gara di sekolah. Kan nggak fair juga," tuturnya.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeko) Kota Surabaya yang akrab disapa Cak Eri itu berharap, sebelum sekolah dibuka, ia meminta warga Kota Surabaya bisa mengedukasi diri sendiri soal pentingnya menjaga prokes. Bukan itu saja, ia juga ingin para wali murid, kepala sekolah dan guru SD - SMP se-Surabaya, turut serta mengedukasi anak-anaknya sebelum mengikuti PTM di sekolah.
"Bahkan, saya mengedukasi diri saya sendiri. Ayo, seluruh warga Surabaya mengedukasi dirinya sendiri, semua orang tua, guru, kepala sekolah dan semuanya mengedukasi. Ayo kita jalan bareng, tidak bisa saling menyalahkan dalam hal ini (menerapkan prokes). Insyallah bisa," pungkasnya.sem
Editor : Moch Ilham
