KABAR itu menghentak meski sudah menjadi tradisi klimatologis sebuah kawasan tentang banjir di nusantara. Jakarta sebagai Ibu Kota negara mengalami banjir yang tersebar di 17 titik di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan dengan ketinggian 10-160 cm dari Jumat 26 April 2019. Beribu-ribu orang, tepatnya 1.539 mengungsi. Muncullah sebuah “ejekan” bahwa di Jakarta ada pengungsi dan hal ini semakin meriuhkan suasana politik yang lagi bertensi tinggi. Ledekan emosi mengenai banjir Jakarta yang terketahui sebagai konsekuensi tata kelola ekologis DAS sekitarnya yang belum fungsional derjalan seiring dengan buncahan kabar soal kecurangan hitung pilpres 17 April 2019. Biarlah itu menjadi pelajaran bersama dalam memantulkan kedewasaan politik di kancah demokrasi para elite yang sedang gandrung berkuasa. Ini lumrah sebagaimana banjir yang “menyeret” Ibu Kota memasuki gelombang air yang kencang mengalir. Apresiasi saya berikan dengan kesigapan Gubernur DKI Jakarta berikut jajarannya dalam mengatasinya smabil memperkuat koordinasi dengan wialayah “atas” di Jawa Barat.

Memang soal banjir ini selaksa “hantu tahunan” di Jakarta dan daerah manapun yang meyakini mengenai “sebuah gambaran tragedi tahunan” banjir. Kita menjadi terhenyak atas peristiwa banjir dengan lelehan air mata warganya yang sampai mengungsi. Bencana itu bagi Republik ini terasa menyeruak menghunjam karena terlakonkan di jazirah Ibu Kota Jakarta. Sejak puluhan tahun lalu terdapat prediksi scientific mengenai masa depan Jakarta yang akan tenggelam. Melalui peristiwa genangan menjadi banjir yang menggelegak setiap masa hujan, tentu merupakan tragedi ekologi yang mendukacitakan. Warga hanya bisa mengerang dan partai hanya sibuk atas kadernya.

Simaklah kilasan sejarahnya dalam dasawarsa terakhir ini. Kita semua telah menyaksikan dan dapat merasakan betapa dahsyatnya banjir di Jakarta tahun 2001 maupun 2002. Dan 2007, 70% wilayah Ibukota tenggelam dalam kisaran yang sangat parah. Tahun 2016 sampai 2019 ini terpotret “banjir maraton” yang menyentuh untuk diberi solusi. Sungguh ini adalah mimpi buruk Jakarta yang diberitakan sebagai hasil siklus lima tahunan. Bukankah negara sudah berusia sangat dewasa dan berarti sangat paham dengan siklus cuaca. Kota Jakarta memang sedang mengalami kecelakaan perkotaan yang serius dengan banjir sebagai bentuk nyata penebusan atas ”dosa-dosa ekologinya” yang diproduk para penguasanya. Peristiwa ini secara awam memang tidak pernah dibayangkan sebelumnya meski dalam imajinasi yang paling liar sekalipun. Banjir kali ini semakin meneguhkan atas adanya dusta ekologis Jakarta yang selalu mengundang bencana. Inilah tugas berat Pemprov DKI Jakarta.

Publik Jakarta semestinya telah menyaksikan bahwa dalam kisaran kebijakan lingkungan (environmental policy), sesungguhnya tragedi tenggelamnya Jakarta adalah hasil dari kebijakan perkotaan Pemda DKI Jakarta sebelum periode ini. Pemda DKI Jakarta telah ”berinvestasi” agar banjir datang menghadang Jakarta pada suatu saatnya. Banjir diundang sebagai “tamu kohormatan” Jakarta. Ingatlah bahwa di awal tahun 2007 lalu serta kini diawal 2013, sampai 2019, warga Jakarta sedang ”memanen” perilaku “gerakan investasi” yang ugal-ugalan dalam mendesain Jakarta. Intinya dalam koridor hukum lingkungan (milieurecht) dan ilmu planologi dapat dikatakan bahwa banjir Jakarta kali ini adalah legal selegal-legalnya akibat dari tindakan “investor yang menjadi predator”.

Kejadian 2019 ini mengingatkan saja di tahun 2002, Jakarta telah mengalami banjir bandang. Pada saat itu banyak pihak berpaling pada rencana aksi yang terpola di Pantai Utara (Pantura) Jakarta. Terdapat aktivitas kecil-kecilan mereklamasi Pantura Jakarta yang disorot sebagai kausa banjir saat itu. Tahun 2003 Pemerintah Daerah Jakarta sibuk mengembangkan proyek raksasa yang begitu ambisius berupa Reklamsi Pantura Jakarta. Semua tahu bahwa reklamasi bukan sesuatu yang dilarang dan “haram” dilakukan. Reklamasi itu “halal” dan dapat diselenggarakan dengan pertimbangan matang. Tentu aspek ekonomi tidak boleh dikedepankan dalam konstelasi pereklamasian dengan ”menjungkalkan” visi lingkungan. Sejarah sudah menunjukkan bahwa menata kota dengan pertimbangan keuangan semata, ternyata meruntuhkan bangunan kota.

Lantas apa yang menjadi argumentasi utama reklamasi Pantura Jakarta yang membentang sepanjang 32 km dari Tanggerang sampai Bekasi itu? Pemda DKI melalui tangan Badan Pelaksana (BP) Reklamsi Pantai tampak tidak mau surut langkah. Demi pertimbangan pengembangan Kota Jakarta, reklamasi tetap dilakukan. Kemudian, dari kajian Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) saat itu, terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) untuk proyek reklamasi Pantura, terbukti tidak layak. Hal ini dapat dibaca dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta oleh Badan Pelaksana Pantai Utara Jakarta di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Keputusan inilah yang dalam “kisah” selanjutnya disengketakan di peradilan dan Mahkamah Agung memenangkan Kementerian Lingkungan Hidup.

Keputusan KLH tersebut sangat scientific mind dan bukan main-main. Reklamasi Pantura dengan “membumihanguskan” pesisir pantai sepanjang 32 dan beribu-ribu hektar jelas membawa dampak besar secara ekologis maupun planologis. Fungsi dasar Pantura Jakarta sebagai daerah tangkapan air dan lahan konservasi akan hilang dengan reklamasi. Reklamasi hanya boleh apabila tetap bertumpu pada basis dasar Pantura Jakarta sendiri. Warga Jakarta saat itu secara cerdas sudah menerka: dengan reklamasi, Jakarta pasti tenggelam. Semua sudah mafhum mengingat sebelum dilakukan reklamasi besar-besaran saja, Jakarta sudah tenggelam. Frekuensi banjir saat itu diprediksi akan meningkat. Dan kini di 2013-2019, bencana banjir di Jakarta tidak terelakkan menjadi “ritual akbar”. Hal ini wajar mengingat di Pantura itu bermuara lebih kurang 13 sungai. Kalau pantainya diuruk. Logikanya adalah terdapat pendangkalan Pantura. Akibat yang sudah terlihat adalah kerusakan habitat publik Jakarta.

Terhadap reklamasi Pantura itu memang berkembang pandangan bahwa reklamasi dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Dengan reklamasi akan terbuka lahan pembangunan bagi rakyat miskin perkotaan. Bukankah ini baik dan sepatutnya direalisir? Pikiran segmental demikian memang terkesan indah dan yahud. Tapi semua pihak dapat menduga dan meraba dengan terang kalau hal tersebut hanya isapan jempol. Kalau pembangunan Pantura selesai ke mana lagi mereka bekerja? Mereka akan menjadi beban perkotaan dan semakin menambah ”deret ukur dan deret hitung” kemiskinan warga kota.

Lebih dari itu, kebijakan pembuatan tol di kota Jakarta dan kota-kota lainnya pengembangan kawasan perumahan di tepian pantai, dikaji banyak pihak sebagai faktor yang juga memperparah banjir Jakarta ini. Dengan kondisi itu maka daerah resapan air Jakarta berkurang. Pertumbuhan gedung dan superblock di Jakarta juga tidak dibarengi laju pembuatan drainase perkotaan. Jakarta tidak mengenal kanal-kanal deainase perkotaan sebagaimana bisa kita ketemukan di banyak metropolitan dunia. Dengan demikian banjir Jakarta memang produk dari ”pabrik kebijakan” Pemdanya yang tidak memahami topografi dan karakter Kota Jakarta.

Banjir sekarang ini jelas merupakan peristiwa memilukan yang menelan korban manusia dan lingkungan yang tergelar serius di kawasan Jakarta. Bencana yang telah merenggut nyawa, ribuan warga terisolasi dan hancurnya tatanan ekologis seperti yang kini terus mengancam jiwa warga Jakarta bukanlah semata-mata bencana alam, act of God, melainkan “kiamat” kemanusiaan dan lingkungan yang terdesain. Hujan yang turun dari langit pada dasarnya adalah berkah, namun apabila hal tersebut ternyata dapat mengakibatkan terjadinya prahara berupa banjir dan tenggelamnya Jakarta, pasti ada yang salah dalam pengelolaan lingkungan perkotaan Jakarta dan daerah penyangganya. Dari kasus tersebut dapat diketahui betapa lemahnya “kinerja ekologi” Jabar, Banten dan Jakarta. Bahkan secara nyata terindikasi bahwa institusi pemerintahan tersebut seolah gagal melindungi rakyatnya dalam konteks pengelolaan lingkungan berkelanjutan, apalagi dikaitkan dengan kemacetan Jakarta. Tegasnya, bencana tersebut merupakan peringatan keras tentang “rendahnya mutu pengelolaan lingkungan di Ibu Kota”.

Terhadap ancaman banjir dan tenggelamnya Jakarta, tentu para korban tidak dapat meminta pertanggungjawaban kepada Tuhan. Untuk itulah perlu diketahui bahwa di Jakarta ini terdapat otoritas publik yang dinamakan Pemerintahan yang mempunyai kewenangan melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan UU Pemda dan UU PPLH maupun Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana). Bahkan berlakunya UU Pemda, UU PPLH, serta UU Penanggulangan Bencana dianggap sebagai dasar hukum bahwa Pemerintahan Jakarta mempunyai wewenang penuh mengelola lingkungannya dan menanggulangi bencananya.

Lebih dari itu, sehubungan dengan peristiwa tersebut secara politik kita berharap ada evaluasi kinerja oleh DPRD DKI Jakarta guna meminta pertanggungjawaban ekologis-yuridis Gubernur. Banjir yang melumpuhkan Jakarta itu jelas hanya sekadar akibat dari rusaknya tatanan kota-kota penyangga Jakarta. Terhadap hal ini kita meminta kepada jajaran kepolisian di seluruh wilayah Jakarta untuk segera melakukan penyidikan komprehensif terhadap para perusak kawasan pantai, baik yang liar (ilegal) maupun yang legal. Reklamasi pantai tanpa kendali dan tanpa diikuti dengan tahapan konservasi adalah tindakan kejahatan lingkungan yang dapat dijaring dengan UU PPLH maupun Undang-undang Terorisme.

Undang-undang Konservasi dan Undang-undang Penataan Ruang pasti dapat diterapkan dalam kasus ini. Kini telah tiba saatnya bagi kepolisian untuk melakukan penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Kalau tidak sekarang kapan lagi. Seret dan mejahijaukan para pengurug pantai dan menggerogoti pantai tanpa pertimbangan ekologis maupun yuridis. Dengan peristiwa tersebut, saatnya pula untuk melakukan evaluasi kinerja pemerintahan Jakarta. Institusi ini memikul tanggung jawab hukum lingkungan atas terjadinya peristiwa “banjir dan amblesnya tanah”. Apa yang mereka kerjakan dan lakukan untuk perlindungan lingkungan alam Jakarta? Hujan deras bukanlah sebuah alasan utama atas terjadinya amblesnya Jakarta. Gubernur Jakarta harus meninjau ulang prestasi kerja SKPD-SKPD-nya dalam melindungi kepentingan ekologis Jakarta.

Banjir telah terjadi di Jakarta, korban terus terintai, lingkungan terkoyak, habitat kehidupan ternoda sudah, maka merupakan suatu keanehan apabila tidak ada proses penegakan hukum terhadap peristiwa tersebut. Dengan kejadian ini kita semua ingin mengetahui “masih adakah nurani kemanusiaan dan visi ekologis Pemerintahan di Jakarta dalam melindungi rakyat dan tatanan ekosistemnya”? Melalui media ini saya sampaikan rasa bangga yang sedalam-dalamnya kepada semua keluarga Ibu Kota di manapun berada. Peristiwa ini semakin tampak adanya di daerah lainnya, terutama di kampung-kampung di Ibu Kota.


Suparto Wijoyo (Kolomnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga)