SURABAYA PAGI, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani, akui sudah kucurkan dana ke Kementerian Kesehatan sebesar Rp151,8 triliun . Mayoritas penggunaan dana ini untuk pengadaan vaksin maupun vaksinasi, dan perawatan pasien.
Kemenkes menyebut padahal tahun 2020 anggaran untuk vaksin sebesar Rp43 triliun. Lonjakan penggunaan dana negara Rp151,8 triliun menjadi tanggungjawab Menteri Kesehatan Budi Sadikin.
Menkeu menuturkan dana tersebut disalurkan melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai institusi terdepan dalam menangani pandemi.
“Kemenkes yang tahun lalu anggarannya sebesar Rp43 triliun melonjak menjadi Rp151,8 triliun. Ini mayoritas penggunaan dana untuk pengadaan vaksin maupun vaksinasi, dan perawatan pasien,” sambung Sri Mulyani, di Jakarta, kemarin.
Sebagai bendahara negara, Sri Mulyani mengungkapkan alokasi sumber daya yang digelontorkan melalui Kemenkes tersebut merupakan bagian dari belanja barang pemerintah periode tahun lalu yang sebesar Rp525,4 triliun atau meningkat 24,8 persen dari LKPP 2020 yang sebesar Rp421,2 triliun.
“Jadi anggaran (Kementerian Kesehatan) yang Rp151 triliun itu habis untuk penanganan COVID-19,” tutup Menkeu Sri Mulyani.
1,4 Juta Pasien Covid
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga melaporkan realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Dalam laporannya, Menkeu menyebut bahwa klaim pasien COVID-19 mencapai puluhan triliun.
Dia juga mengungkapkan jika hingga saat ini pemerintah masih menanggung biaya perawatan sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi warga masyarakat.
“1,4 juta pasien COVID-19 yang mendapat biaya perawatan senilai Rp83,3 triliun,” ujarnya ketika menggelar konferensi pers APBN Kita di kantornya, Senin (3/1/2022).
Dalam catatan VOI, pada 30 November 2021 realisasi biaya perawatan tercatat baru Rp49,6 triliun bagi 768.900 pasien. Ditengarai, melonjaknya klaim ini tidak lepas dari strategi pemerintah untuk segera menyelesaikan administrasi pembayaran di penghujung tahun.
Hemat Rp 310 Miliar
Dilaporkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah menghemat Rp310 triliun untuk penarikan utang. Sepanjang 2021, pemerintah menarik utang Rp867,4 triliun.
Penarikan utang ini lebih kecil dari proyeksi APBN 2021 yang mencapai Rp1.177,4 triliun.
"Pembiayaan utang kita lihat Rp310 triliun lebih kecil, yang tadinya di dalam APBN seharusnya Rp1.177,4 triliun realisasinya Rp 867,4 triliun atau Rp310 triliun lebih kecil," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (4/1/2021).
Sri Mulyani menjelaskan, pembiayaan utang yang dilakukan pemerintah turun hampir 30% hanya dalam satu tahun pada 2021 dibandingkan 2020.
"Ini artinya dibandingkan tahun lalu waktu kita dipukul pandemi tahun pertama yang menyebabkan mengalami defisit 6,14�ri GDP, di mana kita melakukan pembiayaan utang mencapai Rp1.229,6 triliun, ini sekarang hanya Rp 867 triliun. Jadi turun hampir mendekati 30%-nya hanya dalam waktu satu tahun," katanya.
Dia menambahkan kinerja perekonomian global mengalami penguatan di 2021, meskipun tertahan oleh penyebaran pandemi Covid-19 varian Delta, disrupsi di sisi supply serta meningkatnya tekanan inflasi di sejumlah negara maju dan negara berkembang lainnya. Pelonggaran restriksi sosial di banyak negara turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi global, tercermin pada menurunnya angka pengangguran, data PMI manufaktur yang terus berada di zona ekpansi, serta meningkatnya aktifitas perdagangan dunia.
"Kinerja pertumbuhan global diperkirakan mengalami rebound cukup kuat di tahun 2021," katanya. n jk, er, 07
Editor : Moch Ilham
