SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Indonesia membutuhkan biaya investasi jumbo hingga USD1 triliun atau setara dengan Rp15,32 kuadriliun untuk mengimplementasikan Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060. Adapun rinciannya untuk mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dan transmisi dan pemensiunan dini Pembangkit Listrik Bertenaga Batubara (PLTU).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengimbau dan mengajak mitra bisnis dan lembaga keuangan untuk ikut berkolaborasi dalam pembiayaan transisi energi di Indonesia.
Baca Juga: Pemerintah Bakal Produksi Bioavtur Pakai Komoditas Buah Kelapa
"Pembiayaan transisi energi makin meningkat karena kami akan menerapkan pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara yang membutuhkan biaya besar untuk membayar kembali pinjaman dan bunga kepada pengembang," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif, di Jakarta, Kamis (13/10/2022).
Lebih lanjut, Arifin menyampaikan, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah kebijakan spesifik terkait dengan perlindungan sosial untuk mengantisipasi peralihan dari industri pertambangan menuju energi bersih.
Menurutnya, kebijakan transisi energi juga membutuhkan dana perlindungan sosial untuk mengantisipasi dampak kepada masyarakat apabila PLTU dipensiunkan. Pemensiunan dini PLTU akan menggeser kebutuhan angkatan kerja di sektor pembangkit.
"Kami juga membutuhkan dana tambahan untuk memberikan pelatihan kepada pekerja sektor pertambangan agar dapat beralih ke energi bersih dan terbarukan," ujar Arifin.
Baca Juga: Kementerian ESDM: Pendaftaran Beli LPG 3 Kg Diperpanjang hingga Mei 2024
Berdasarkan laporan ESDM, Indonesia memiliki potensi 700 Gigawatt (GW) EBT dalam bauran energi di antaranya, energi surya, air, laut, geothermal, hidrogen dan nuklir. Sementara, Institute for Essential Services Reform (IESR) melaporkan rata-rata setiap tahun dibutuhkan untuk mencapai NZE sebesar USD30 - USD 40 miliar selama 30 tahun ke depan atau setara dengan Rp459,4 - Rp612,6 triliun.
Sebagaimana diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim Indonesia telah berperan aktif dalam upaya mitigasi emisi global untuk mengantisipasi perubahan iklim dengan mencanangkan target mencapai nol emisi karbon pada 2060 atau lebih cepat.
Airlangga menuturkan, komitmen Indonesia telah ditunjukkan dengan pemberian perhatian penuh pada pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui transformasi ekonomi hijau.
Baca Juga: Berkat Program Biodiesel Pasar Domestik, Negara Hemat Rp 120 Triliun
“Pengembangan PLTA Kayan Cascade yang bisa mengembangkan sampai sekitar 12 gigawatt (GW) ini sudah menjadi perhatian Bapak Presiden Joko Widodo, dan ini sudah menjadi bagian dari komitmen," ucap Airlangga.
Selain itu, Pemerintah juga menargetkan 23 persen dari keseluruhan sumber energi berasal dari energi terbarukan pada tahun 2026 mendatang. Ia pun berharap hasil dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kecepatan upaya transisi energi bisa mulai terlihat pada tahun 2023. jk
Editor : Redaksi
