Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Nyatakan Program Penyaluran Bantuan Sosial Masih Rendah Belum Menyasar Masyarakat Miskin Ekstrem
Baca Juga: Permendag Tentang Pengaturan Impor akan Direvisi Lagi
Menkeu: Pemerintah Tahun 2023 ini Siapkan Dana Rp470 triliun untuk 7 Bansos
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah Presiden Jokowi menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi 0% di 2024. Tapi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengaku berat untuk mencapai target tahun depan terkait kemiskinan ekstrem.
Suharso mengatakan kemiskinan ekstrem jauh dari target karena ada pandemi COVID-19. Meski tingkatnya berangsur turun, untuk benar-benar menghapusnya pada 2024 diakui berat.
"Deviasi target terjadi mulai 2021 karena adanya pandemi COVID-19. Meskipun tingkat kemiskinan terus menurun, masih berat untuk mencapai target," tulis bahan paparan Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (19/6/2023).
Penyaluran Bantuan Sosial Rendah
Akurasi data penerima program penyaluran bantuan sosial dinilai masih rendah sehingga tidak langsung menyasar masyarakat miskin ekstrem. Di mana pada 2020 realisasinya hanya 48%, 2021 43%, dan 2022 41%.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah tahun 2023 ini menyiapkan dana Rp470 triliun untuk bantuan sosial (bansos) . Setidaknya ada 7 bansos yang akan diberikan pemerintah yaitu BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), PIP Dikdasmen Kemendikbud Ristek, PIP Kementerian Agama, KIS PBI, BLT Dana Desa dan Prakerja.
Perbaiki Capaian kemiskinan Ekstrem
Menurut Suharso, diperlukan prasyarat utama untuk memperbaiki capaian isu strategis kemiskinan ekstrem yakni memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Registrasi Sosial Ekonomi (regsosek) dan integrasi program lintas K/L.
"Ini terus diperlukan pemutakhiran DTKS melalui regsosek dan integrasi program lintas K/L," ucapnya.
Kemiskinan ekstrem adalah kondisi masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, rumah layak, sanitasi, hingga akses ke layanan sosial.
Dikutip dari Sekretariat Kabinet, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada Maret 2022 sebesar 2,04% atau 5,59 juta jiwa, menurun dari data Maret 2021 yang sebesar 2,14% atau 5,8 juta jiwa.
Prediksi Bank Dunia
Bank Dunia mengungkapkan Indonesia dapat mencapai kemiskinan ekstrem nol persen sebelum 2024. Berdasarkan catatan Bank Dunia, sepanjang 2022 Indonesia mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem tersisa 1,5 persen.
"Pemerintah bisa memberantas kemiskinan ekstrem lebih cepat dari jadwal yang diharapkan pada 2024," tulis laporan Bank Dunia, Rabu (10/5/2023).
Bank Dunia meminta Pemerintah Indonesia memperluas kebijakan pengentasan kemiskinan, salah satunya memasukkan rumah tangga miskin tetapi tidak sangat miskin (menengah) ke dalam program pengentasan kemiskinan.
Indonesia sebenarnya sudah mencapai kemajuan yang luar biasa dalam pengentasan kemiskinan, sementara ketimpangan perlahan menurun," tulis laporan tersebut.
Kemiskinan Ekstrem di Jakarta
Baca Juga: Ramai-ramai Suarakan Jokowi, Jangan Pensiun
Masyarakat miskin ekstrem di Jakarta tahun 2023 semakin bertambah. Dari data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta dilaporkan, kemiskinan di DKI Jakarta mencapai 0,89 persen dari total 10,7 juta penduduk. Pemerintah Provinsi DKI mengambil beberapa langkah intervensi untuk upaya menurunkan angka tersebut. Pengamat menyebutkan, upaya tersebut perlu tepat sasaran dan efektif.
BPS DKI Jakarta pernah mengumumkan laporan tentang angka kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta pada periode Maret 2022. Sebanyak 0,89 persen atau setara 95.668 jiwa dari total penduduk DKI Jakarta berada di golongan kemiskinan tersebut. Dibandingkan dengan Maret 2021, angka persentase berada di 0,6 persen.
Kemiskinan Ekstrem di Jateng
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo optimistis problem kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah akan tuntas pada 2024.
“Optimislah kalau saya melihat Kades (kepala desa) saja punya ghiroh (semangat) untuk memperbaiki data, verifikasi, validasi sampai kemudian dia (para kades) memperbaiki. Itu yang bikin saya optimis,” ujar Ganjar.
Semangat para kades tersebut, lanjutnya, perlu didukung oleh camat masing-masing, dengan memberikan laporan tiap minggu, sebagai bahan analisa dan evaluasi.
“Agar bisa melaksanakan itu, teman-teman Camat kita minta untuk jadi supervisor. Tiap minggu kita laporkan, maka tiap minggu akan kita analisis, sehingga nanti kita akan terjun,” tuturnya.
Tindak lanjut di lapangan secara langsung itu, akan melibatkan perguruan tinggi.
“Penerjunan inilah perguruan tinggi akan kita libatkan. Contohnya, hari ini UGM nanti yang barat bisa Unsoed, dan kalau swasta ada UMP, sekitar Solo Raya ada UMS dan UNS. Untuk Semarang Raya banyak, bisa kita dorong. Untuk target pengentasan kemiskinan habis di 2024,” tegas gubernur berambut putih itu.
Untuk itu, Ganjar meminta pendataan dilakukan secara optimal. Sehingga, pengentasan kemiskinan ekstrem bisa dilakukan dengan cepat.
“Ya programnya sekarang pendataan dan percepatan,” paparnya.
Selain itu, Ganjar juga fokus penanganan stunting. Dalam kesempatan itu, Ganjar meluncurkan program asupan gizi dengan beras fortifikasi.
Baca Juga: Jokowi Bagi Bansos dan Selfie-an
Beras fortifikasi adalah beras yang diperkaya dengan zat gizi mikro tambahan. Kandungan nutrisi di dalam beras fortifikasi yakni vitamin A, B1, B3, B12, B9 (asam folat), zat besi, dan zinc.
Kemiskinan Ekstrem di Kaltara
Meski Banyak Wilayah Terpencil, provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang berbatasan dengan Malaysia, merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia. Upaya atasi masalah sosial kemiskinan ekstrem cukup progresif.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka stunting di Kaltara 22,1 persen. Angka tersebut mengalami penurunan cukup signifikan (5,4 persen) dari sebelumnya pada 2021 sebesar 27,5 persen.
Sementara, angka kemiskinan ekstrem di Kalimantan Utara pada tahun 2022 makin mendekati 0 persen. Yakni, sebesar 0,63 persen, turun sebesar 0,23 persen dari 0,86 persen pada tahun 2021.
Sembari memberikan apresiasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kaltara terus dipercepat. Kedua masalah tersebut harus ditangani secara terpadu dan beriringan.
"Keluarga miskin ekstrem itu memiliki potensi stunting yang besar. Artinya kalau menangani kemiskinan ekstrem akan menyelesaikan stunting juga. Karena itu intervensinya harus beriringan juga," ucap Menko PMK dalam seri Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kaltara, Senin (6/3/2023).
Menko PMK mengatakan, kondisi keluarga yang mengalami kemiskinan ekstrem dengan keluarga yang memiliki risiko stunting cukup tinggi. Intervensi sensitif dan spesifik untuk mengatasi keduanya mirip.
"Dalam arti intervensi spesifik adalah berkaitan dengan kondisi medis, kesehatan ibu, bayi, dan remaja untuk mencegah stunting. Dan intervensi sensitif seperti sanitasi ketersediaan air bersih, air minum, keterbatasan alat komunikasi atau sarana transportasi," ungkapnya.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, pemerintah daerah berupaya serius dalam rangka penghapusan kemiskinan. Langkah itu dilakukan dengan kolaborasi multi pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan lembaga-lembaga non-pemerintah.
Dia mengatakan, penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Kaltara membuat provinsi ke-34 ini optimis dapat mencapai target nasional pada tahun 2024. Yakni 0 persen kemiskinan, dan 14 persen prevalensi stunting. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
