.png)
Pengamat Juga Memberi Data Sudah Sejak Tahun Pertama Jokowi Menjabat Presiden, Kemelut Permasalahan Hukum Terus Menumpuk
SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Ganjar Pranowo, bakal calon presiden (bacapres) dari PDI-P mengakui penegakan hukum era Presiden Joko Widodo belum baik. Dirinya bila terpilih jadi Presiden tahun 2024 akan lakukan perbaikan.
Janji Pranowo, perbaikan akan dilakukan, tapi tak akan sama persis dengan kebijakan dari presiden sebelumnya. Dia menyebutkan kritik terhadap pemerintah seperti dalam hal penegakan hukum harus didengar.
"Ya iyalah masak plek ketiplek. Itu kan ada yang keliru, hari ini kritik kepada pemerintah soal penegakan hukum yang belum baik, kan kita dengerin," kata Ganjar dalam acara Talkshow: Hari Menjadi Manusia di Kuningan City Ballroom, Jakarta Selatan pada Sabtu (29/7/2023) malam.
Soroti Penegakan Hukum yang Adil
Berdasarkan hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), terdapat sejumlah aspek hukum dalam kinerja pemerintahan Joko Widodo yang belum tercapai dan menjadi catatan merah menurut para responden.
Hasilnya, 62,1% responden menilai bahwa Jokowi belum mampu mencapai proyek pemerintahan yang bersih dari korupsi/nepotisme.
Kemudian, sebanyak 55,9% responden menilai pemberatasan korupsi di era Jokowi belum tercapai. Lalu, sebanyak 54,5% responden menilai penegakan hukum yang adil belum tercapai di era pemerintah saat ini.
“Survei ini menunjukkan lemahnya kinerja pemerintahan Jokowi dalam menangani kasus rasuah. Penegakan hukum yang adil jadi aspek soal hukum ini menjadi catatan merah dari masyarakat untuk pemerintahan presiden Jokowi,” ujar Analis Komunikasi Politik KedaiKOPI Rosnindar Prio Eko Rahardjo dikutip dari konferensi online, belum lama ini.
Penegakan Hukum Masih Rendah
Survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di bidang penegakan hukum masih rendah yakni sebesar 55,1 persen.
Meski angka tersebut meningkat dari survei yang dilakukan pada Oktober 2022 lalu dengan angka 51,5 persen, masih ada tiga indikator yang mendapatkan angka rendah atau di bawah 50 persen, yakni: Memberantas suap dan jual beli kasus hukum: 37,9 persen, Memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme): 48 persen, dan Menjamin perlakuan yang sama kepada semua warga: 49,3 persen.
Menilik angka tersebut, artinya masyarakat belum cukup puas dengan kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum, khususnya di tiga indikator tersebut.
Tahun Pertama Sudah Disorot
Menanggapi hasil survei itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Joanes Joko, mengatakan bahwa hasil survei ini akan menjadi bahan masukan, kritik, dan evaluasi bagi pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin.
Pada tahun pertama Jokowi menjabat presiden periode awal, masalah penegakan hukum sudah disorot. Koordinator bantuan hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani, mengatakan sudah selayaknya pemerintah bersikap tegas. Terlebih Jokowi sudah berjanji politik dengan nawa cita dan akan memperkuat pemberantasan korupsi.
“Namun kenyataanya terkait masalah KPK dan rencana revisi UU KPK hanya ditunda. Bukan dengan tegas sebagai pemimpin untuk menghentikannya,” kata Julius.
Dia menegaskan, sikap presiden patut dipertanyakan. Sudah seharusnya presiden tegas menolak dan mengambil sikap guna membereskan satu per satu masalah di sektor hukum. Terlebih dalam RUU KPK, karena dalam hal legislasi posisi pemerintah dan DPR sejajar, karena sama-sama pembuat Undang-Undang.
Permasalahan Hukum Menumpuk
Ketidaktegasan Presiden Joko Widodo dalam menyikapi kemelut permasalahan hukum menjadikan permasalahan jadi menumpuk di Indonesia.
Sejak tahun pertama, masalah kriminalisasi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penggiat antikorupsi, wacana revisi UU KPK masuk ke prolegnas 2016, pencemaran nama baik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto, sampai pada kinerja Jaksa Agung, sudah berlarut larut.
Ketidaktegasan Presiden
Demikian juga pengamat hukum tata negara Universitas Brawijaya Malang Muhammad Ali Syafaat. Ia mengatakan fenomena kasus-kasus pada sektor hukum yang terjadi pada satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, jelas menunjukan ketidaktegasan presiden. Hal ini dipastikan akan menimbulkan keraguan terhadap komitmen presiden terkait upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Menurut Ali ketidaktegasan ini didasari oleh dua faktor. Pertama, Presiden Jokowi masih menggunakan isu-isu hukum sebagai salah satu senjata ataupun modal dalam bargaining politik tertentu. “Kalau masuknya RUU KPK ke prolegnas tahun 2016 dan kasus Setya Novanto memang sengaja ditarik ulur sesuai perkembangan politik, terutama dalam hubungannya dengan DPR,” ujarnya saat dihubungi antikorupsi.org.
Lanjutkan Program Presiden Jokowi
Selain itu, Ganjar Pranowo mengaku bakal melanjutkan program Presiden Joko Widodo jika menang di Pilpres 2024. Menurutnya, program dari presiden sebelumnya tak mungkin dihentikan.
"Kalau nggak dilanjutkan, mau diapakan? Dihentikan? Nggak mungkin dong," kata Ganjar.
Ganjar mengatakan program dari presiden sebelumnya akan dihentikan jika tidak benar atau tidak pas. Namun, jika program itu membutuhkan perbaikan maka akan dilakukan koreksi dan perbaikan.
"Kalau infrastruktur nggak dilanjutkan kamu mau lewat jalan apa untuk bisa membereskan seluruh masalah ekonomi, sosial. Kecuali kalau ada yang tidak benar, ya kita hentikan. Kecuali ada yang tidak pas ya kita koreksi," ujarnya
Harus Terbiasa Di-bully
Bacapres PDIP Ganjar Pranowo menyebut bahwa resiko menjadi seorang pemimpin adalah harus terbiasa di-bully dan dimarahi rakyatnya. Namun menurutnya, menjadi pemimpin juga tidak boleh ragu dalam mengambil keputusan.
"Yang pertama kita harus terbiasa untuk di-bully. Keputusannya tidak menyenangkan semua orang, dan saya orang yang percaya, namanya pemimpin itu nggak boleh ragu. Kalau sudah dianalisis, semua didengarkan, ada keputusannya, silakan diambil," kata Ganjar.
"Biasanya ini mereka ragu, nggak berani, karena kemudian akan mendapatkan arus tentangan. Buat saya biasa. Kalau jadi pemimpin, jangan ragu-ragu, pasti tidak bisa menyenangkan semua orang," sambungnya
"Sebenernya, risiko selanjutnya adalah kalau kita mitigasi nanti akan tidak senang ngamuk-ngamuk, marah-marah. Banyak kok. Saya jadi gubernur pertama ngurusin semen di Rembang didemo tiap hari. Hari ini masih ngurusi Wadas dimarahi lagi. Kemarin bicara U-20 dimarahin lagi saya," katanya.
Ganjar Bertemu Anies
Ganjar memasuki ruangan di talk show di Kuningan City Ballroom, Jakarta Selatan, Sabtu (29/7/2023) pukul 20.00 WIB.
Pada saat Anies selesai menjadi pembicara di 'Talkshow: Hari Menjadi Manusia'. Saat memasuki ruangan, Ganjar langsung disambut oleh Anies dan juga para tamu.
"Sek gentenan yo, Pak (sebentar, nanti gantian ya, Pak)," kata Anies sambil menyambut Ganjar.
Lalu keduanya terlihat langsung bersalaman satu sama lain dan memberi love sign dengan tangan. Ganjar terlihat berbincang dengan Anies beberapa saat sambil bersalaman dengan istri dan anak-anak Anies.
Saat bersalaman, Anies dan Ganjar langsung diteriaki oleh peserta diskusi yang hadir.
"Cocok, cocok, Pak!" teriak salah seorang peserta diskusi diikuti tawa dari Ganjar dan Anies.
"Gimana, cocok?," tanya Ganjar sambil tersenyum.
Selepas itu, Ganjar langsung menaiki panggung dan Anies keluar aula. n jk/erc/cr2/rmc
Editor : Desy Ayu
