Prabowo Bikin Jokowi "Pusing" Keluarkan Rp 14 Triliun

Presiden Joko Widodo saat meninjau saluran irigasi dan kegiatan penanaman padi di Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (3/1/2024).

Pupuk yang Jadi Bahan Debat Antar Capres Prabowo yang Pojokan Capres Ganjar, Kini Mengelinding Jadi Isu Politik Nasional dan Libatkan Menkeu Sri Mulyani Serta DPR

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Gegara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyoroti kesulitan petani di wilayah tersebut mendapatkan pupuk, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus urus pupuk yang secara nasional bermasalah.

Terkesan Jokowi kini "pusing" sebab untuk urus pupuk yang secara nasional, ia mesti ajak omong dua menteri dan DPR-RI. Maklum, gegara serangan Prabowo ke Ganjar, Jokowi minta dana Rp 14 Triliun dari APBN.

Jokowi Minta Kontrol Pupuk

Jokowi kini malah meminta distribusi pupuk terus dikontrol mulai dari distributor hingga pengecer. Jokowi mewanti-wanti jangan sampai pupuk subsidi dijual ke bukan petani.

"Ya itu harus dikontrol terus, distributor, pengecer, dikontrol jangan sampai pupuk subsidi dijual ke tempat yang bukan petani," kata Jokowi usai meninjau penanaman padi di Banyumas, Jawa Tengah, seperti dilihat di akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (3/1/2023).

Jokowi Bicara ke Menkeu

Jokowi berencana menambah anggaran subsidi pupuk. Dia sudah bicara ke Menkeu Sri Mulyani untuk menambah anggaran senilai Rp 14 triliun.

"Sehingga di 2024 ini, saya sudah ngomong ke Menkeu agar subsidi pupuk ditambah senilai, angka hitung-hitungan kita, Rp 14 triliun harus ditambah, untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan," ujar Jokowi dalam siaran di YouTube Sekretariat Presiden, Sehari sebelumnya.

Namun, pengajuan subsidi pupuk, kata Jokowi, harus melalui persetujuan DPR. Ia menyebut Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian sudah mendorong untuk merealisasikan tambahan subsidi pupuk.

"Tadi saya panggil tadi pak Dirut Pupuk Indonesia, stok untuk awal tahun ini seperti apa? sangat Siap pupuk bersubsidi sangat siap. Yang kita berusaha nanti untuk yang semester keduanya, artinya yang Rp 14 triliun untuk semester kedua," kata Jokowi

Jokowi Akui Ada Kebocoran

Jokowi lantas mengakui adanya kebocoran distribusi. Namun dia memastikan semua akan terus diawasi. "Memang ada kebocoran begitu tapi semua akan diawasi dan dikontrol," ujarnya.

Jokowi berencana menambah anggaran subsidi pupuk. Dia sudah bicara ke Menkeu Sri Mulyani untuk menambah anggaran senilai Rp 14 triliun.

Namun, pengajuan subsidi pupuk, kata Jokowi, harus melalui persetujuan DPR. Ia menyebut Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian sudah mendorong untuk merealisasikan tambahan subsidi pupuk.

Rabu (13/12/2023) kemarin, Presiden Jokowi meninjau penanaman padi dan menyerap aspirasi para petani di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah

Jokowi sempatkan berdialog dengan petani. Jokowi menyatakan dirinya akan akan menambah besaran subsidi pupuk.

Subsidi pupuknya, subsidi pupuknya akan saya tambah. Karena supply pupuknya juga ada. "Berapa? Nanti akan saya umumkan kalau saya sudah (bertemu) Menkeu. Sebentar, semuanya itu dihitung," kata Jokowi dilansir siaran pers Sekretariat Presiden.

"Kurangnya berapa, itu yang akan saya minta untuk diselesaikan oleh Menteri Keuangan. Pak Menteri Pertanian hitung dulu. Memang prosedurnya seperti itu. Minta persetujuan dari DPR RI. Baru Menteri Keuangan bisa menambah," lanjutnya

Kesanggupan Menteri Pertanian

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Menteri Pertanian Amran Sulaiman sudah menyanggupi mengontrol persoalan pupuk di lapangan.

Tujuannya agar tidak ada permasalahan di lapangan.

"Tapi saya janji pupuk akan ditambah subsidinya. Urusan pupuk karena saya saya ini ngerti Pak Menteri Pertanian itu juga bekas BPL, saya juga tiap hari masuk ke sawah, ke desa untuk bertanya kepada petani," ungkap Jokowi.

Beli Gunakan e-KTP

Jokowi juga mengatakan, saat ini para petani sudah bisa membeli pupuk dengan menggunakan e-KTP. Menurut dia, kebijakan itu diambil untuk menyederhanakan prosedur bagi para petani yang membutuhkan pupuk subsidi tanpa harus menggunakan Kartu Tani.

Namun, pembelian pupuk subsidi menggunakan e-KTP itu hanya berlaku di daerah tertentu.

“Yang dulu pupuk subsidi harus pakai kartu tani, sekarang pakai KTP bisa, lebih menyederhanakan, di tempat-tempat tertentu, tidak semuanya. Yang tidak memiliki kartu tani bisa menggunakan KTP sambil kita membenahi kartu taninya," ujar Jokowi.

"Saya Kira Bapak Njawab"

Asal usul masalah keruhnya pupuk diawali dari debat pertama Pilpres 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Saat itu, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyodok Ganjar kabar petani di Jawa Tengah kesulitan mendapat pupuk.

“Menurut pandangan saya juga kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat, setelah saya keliling khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sulit mendapatkan pupuk," kata Prabowo.

"Saya Kira bapak bisa menjawab masalah ini," ujar Prabowo, dengan mimik ceriah.

Kritik persoalan distribusi pupuk di Jawa Tengah (Jateng) diarahkan ke Ganjar Pranowo yang pernah menjadi gubernur.

Prabowo mengatakan dalam kunjungannya di Jawa Tengah dia mendapat laporan soal kesulitan petani mendapatkan pasokan pupuk. "Mereka mengeluh dengan kartu tani yang bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk, jadi sebetulnya mereka ingin pupuk pengadaannya disederhanakan," tutur Prabowo .

Jawaban Datar Ganjar

Menanggapi hal tersebut, Ganjar mengatakan persoalan pupuk tidak hanya dialami di Jateng, tetapi juga di daerah lain. "Untuk Pak Prabowo, saya harus mengingatkan bahwa pupuk langka di Papua, Sumatra Utara, dan NTT [Nusa Tenggara Timur] NTB [Nusa Tenggara Barat] Kaltim (Kalimantan Timur)," jawab Ganjar dengan datar.

Kuluhkan Dapatkan Pupuk Bersubsidi

Sejumlah petani di Jawa Tengah mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.

Dilansir Kompas.id, Ketua Kelompok Tani (Gapoktan) Akur Tani Jaya Kota Tegal Asmawi mengatakan, anggotanya sulit mendapatkan pupuk bersubsidi lantaran mereka tidak mendapatkan kartu tani.

Mereka pun terpaksa membeli pupuk bersubsidi dengan cara menumpang di kartu tani milik petani lain.

Hal senada disampaikan, Wakit salah satu petani di Sukoharjo. Diberitakan Kompas.com, ia mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi. Sehingga ia berharap pemerintah menyediakan pupuk non subsidi dengan harganya terjangkau.

Kekurangan Pupuk Anorganik

Data Kementerian Keuangan RI menunjukkan alokasi anggaran subsidi pupuk Indonesia sebesar Rp 24 triliun pada 2023. Nilai tersebut memang menunjukkan kenaikan dibanding 2022 yang sebesar Rp 23,5 triliun. Namun, anggaran subsidi pupuk periode 2020-2021 lebih rendah dibanding periode 2015-2021 atau sepanjang 7 tahun sebelum 2022.

Semakin rendah tingkat alokasi anggaran subsidi pupuk, artinya insentif bantuan pemerintah untuk mengendalikan harga pupuk lebih rendah semakin sedikit dan begitu pula sebaliknya.

Dilansir Kompas.id kekurangan pupuk terjadi pada jenis pupuk anorganik. Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tenfgah mencatat, kebutuhan pupuk anorganik di wilayahnya sebanyak 2.011.477 ton.

Selama ini, Jawa Tengah mendapat bantuan pupuk anorganik bersubsidi dari pemerintah, seperti urea dan NPK sebanyak 1.165.609 ton.

Persoalan kekurangan pupuk di Jawa Tengah ini juga diakui oleh Ganjar saat itu.

”Kami memang kurang untuk (pupuk jenis) urea. Maka, apa yang mesti kami lakukan? Di beberapa tempat mulai kami dorong (petani) untuk menggabungkan (pupuk anorganik) dengan pupuk organik,” ucap Ganjar.

Arahan Menteri Pertanian

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman resmi membolehkan seluruh petani penerima pupuk bersubsidi untuk menebus pupuk dengan cukup menggunakan kartu tanda penduduk (KTP).

Sebelumnya, para petani di sebagian daerah harus menggunakan kartu tani. Kebijakan tersebut dilakukan dengan merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Amran mengatakan, revisi peraturan ini menitikberatkan pada kemudahan petani mengakses pupuk bersubsidi dengan KTP.

Dengan begitu, kartu tani tidak menjadi satu satunya metoda penebusan pupuk bersubsidi, dan petani diberikan kemudahan menebus pupuk bersubsidi dengan berbagai cara.

Jawaban Ganjar Pranowo

Saat debat, capres Ganjar Pranowo membantah pernyataan Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto soal sulitnya petani Jawa Tengah mendapatkan pupuk.

Dalam kesempatan ini, Ganjar menjelaskan bahwa persoalan terkait ini sudah dilakukan pada 10 tahun masa kepemimpinannya di Jawa Tengah. Dia mengatakan bahwa dirinya selalu mengajak kelompok-kelompok tersebut sejak awal. "Kesetaraan dalam perencanaan Pembangunan itulah yang kita harapkan bisa merepresentasikan apa yang mereka harapkan," ingat Ganjar. n jk/erc/cr4/bs/rmc

Editor : Moch Ilham