SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kamis (21/3/2024) lalu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyatakan, TNI turut memperhatikan masalah stabilitas harga bahan pokok, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah atau 2024 masehi.
Pasalnya, kata Agus, harga bahan pokok yang tidak stabil dapat dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mendiskreditkan pemerintah.
Baca Juga: Cari SIM Dibawah 17 Tahun, Benchmark Gibran
"Hal ini berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik di masyarakat serta dapat dipolitisasi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk mendiskreditkan pemerintah," kata Agus dalam rapat dengan Komisi I DPR, Kamis (21/3/2024).
Agus membeberkan, ada sejumlah upaya yang dilakukan TNI untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil.
Salah satunya, setiap komando utama di lingkungan TNI dan satuan-satuan di bawahnya telah menggelar pasar murah. "Prajurit satuan komandan kewilayahan juga memantau harga bahan pokok lebih intensif menjelang Hari Raya Idul Fitri baik di pasar-pasar tradisional maupun agen penyalur kebuhtuhan pokok," kata dia.
Panglima memberi tahu pada awal Desember 2023 lalu, TNI sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional.
***
Menurut catatan jurnalistik saya, sejak reformasi, baru kali ini ada Panglima TNI cawe-cawe urusan bahan pokok. Panglima mengungkit ini ada kekhawatiran dipolitisasi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.
Sisi positif singgungan bahan pokok oleh Panglima, meringankan pekerjaan Menteri Perdagangan (Mendag) yang diberi kewenangan menetapkan kebijakan harga komoditas pangan utama.
Lalu komuditas apa saja yang masuk sembako?
Beras, Sagu, atau Jagung. Gula pasir, Sayur-sayuran dan Buah-buahan, Daging Sapi, Ayam, dan Ikan. Minyak Goreng dan Margarin, Susu,Telur Ayam,Minyak Tanah.
Sampai Maret 2024 ini, harga bahan pokok tak banyak berubah. Cabai, gula, hingga minyak goreng semuanya kompak mahal.
Bahkan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sampai harus mengerek harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng besutan pemerintah, Minyakita. Harga minyak jenis ini rencananya akan dinaikkan dari Rp14 ribu per liter menjadi Rp15 ribu per liter.
Sementara itu, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional mencatat harga gula pasir lokal naik 1,1 persen ke Rp17.450 per kg pada awal pekan ini. Kemudian, gula kualitas premium naik 1,4 persen ke Rp17.550 per kg.
Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian, melihat adanya kompleksitas biang kerok mahalnya harga bahan pokok. Setidaknya ada dua pokok alasan yang menjadi biang kerok kenaikan harga bahan pokok itu, yakni; El Nino dan permintaan yang meningkat.
"Stabil mahal karena beberapa komoditas, seperti beras dan cabai yang mayoritas dipenuhi dalam negeri disebabkan dua faktor, yakni supply terganggu akibat El Nino dan demand masyarakat relatif tinggi menjelang Nataru serta momentum pesta demokrasi (Pemilu 2024)," katanya kepada Cnn,Indonesia, Senin (4/12/2023).
Sedangkan beberapa komoditas lain, seperti gula, yang 60 persen dipenuhi dari impor harganya dipengaruhi kondisi di level global. Eliza menyinggung kini harga gula berfluktuasi karena India sebagai salah satu negara pengekspor membatasi pengirimannya. (CNN Indonesia, 05 Des 2023)
Baca Juga: Sengketa Pilpres 2024 Berakhir dengan Dissenting Opinion
***
Catatan jurnalistik saya mengemukakan kampanye calon presiden-calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang dihadiri Zulkifli Hasan di Kendal, Jawa Tengah, pada 26 Desember 2023, berbuntut panjang. Zulkifli, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Menteri Perdagangan, dituding “menjual” program bantuan sosial alias bansos pemerintah sebagai konten kampanye politik.
Dalam cuplikan pidato yang disiarkan stasiun televisi nasional dan beredar di media sosial, Zulkifli menyebut bahwa bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) adalah pemberian Presiden Joko Widodo.
Ia pun lantas mempromosikan PAN sebagai partai pendukung Jokowi sekaligus pendukung Gibran anak sulung Jokowi, sebagai calon wakil presiden.
“Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan! Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok?” kata Zulhas,panggilan Zulkifli Hasan, dikutip dari cuplikan video yang belakangan viral tersebut.
Akibat pernyataan itu, ia dianggap mempolitisasi program bantuan sosial pemerintah yang dananya berasal dari anggaran negara.
Juga Co-Captain Tim Nasional Anies dan Muhaimin (Timnas AMIN), Thomas Lembong atau Tom Lembong, soroti kenaikan harga beras hingga 7,7 persen.
Dia menilai, kenaikan itu terjadi karena pemerintah terlalu mempolitisasi kebijakan. Salah satunya, jor-joran menyalurkan bantuan sosial beras 10 kilogram (kg) yang menggerus cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,3 juta ton sebelum Pemilu 2024.
Mantan menteri perdagangan (Mendag) di periode pertama Presiden Jokowi itu, mengatakan, kebijakan pemerintah banyak yang tidak dikaji secara teknokratis dan profesional. Alhasil, memicu kekacauan di pasar.
Baca Juga: Peran Shin Tae Yong Bangun Team Work
Ini memperlihatkan bahwa roda-roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Sehingga kondisi kebutuhan pokok yang mendasar seperti beras saja, bisa sekacau ini," kata Tom di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Fenomena ini, kata Tom, tidak sejalan dengan rencana pemerintah yang terlalu bersemangat dalam membahas program makan siang dan susu gratis di tengah kekacauan kondisi pasar.
Jadi, itulah yang terjadi kalau pemerintahan dan kebijakan itu terlalu dipolitisasi, tambah Tom.
Ia juga ungkap banyak yang mengeluhkan telah terjadi politisasi bantuan sosial (Bansos).
Catatan jurnalistik saya menemukan bentuk politisasi bansos dengan menempel foto petahana pada sampul Bansos yang diberikan, baik pada karung beras, disinfektan, maupun bantuan lainnya.
Apakah ini masuk ranah etik dan hukum?.
Apakah politisasi bansos seperti itu merugikan perkembangan demokrasi politik kita?
Ada yang menyebut politisisasi bansos menimbulkan kerugian masyarakat?
Pertama, terjadi penyimpangan modal sosial karena kita kehilangan pendidikan politik; kedua, memunculkan kecemburuan sosial; ketiga, bakal calon lain dirugikan; keempat, muncul perasangka, melahirkan politik negatif, bahkan curiga pada penyelenggara; kelima, menggerus kepedulian sosial.
Apakah mempolitisasi Bansos bagian dari pendidikan politik? Mengingat politisasi Bansos merupakan wilayah etik? Makanya, anggota DPR-RI ikut soroti bansos. Apakah mereka mempolitisasi bansos? Walahualam. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
