SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Debat publik kedua dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2024 lebih panas ketimbang debat publik pertama. Bahkan, pasangan calon nomor urut 01, Luluk Nur Hamidah - Lukmanul Khakim, langsung ngegas soroti kemiskinan dan korupsi. Bahkan, langsung menyindir kantor pemerintahan sering digeledah oleh KPK.
"Buat apa terima banyak penghargaan, bila masih sulit mengurus perizinan," kata Luluk, dengan suara lantanya, Minggu (3/11/2024) malam.
Paslon nomor urut 01, Luluk-Lukman ini mengkritik paslon nomor urut 02, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, yang merupakan pasangan petahana. Khofifah memamerkan ratusan penghargaan yang mereka terima selama memimpin Jatim.
Luluk-Lukman malah membeberkan sederet pekerjaan rumah (PR) Jatim yang masih harus dibenahi, termasuk korupsi hingga sulitnya mengurus perizinan.
Beda dengan cagub Jawa Timur nomor urut 3 Tri Rismaharini. Ia membuka debat kedua Pilgub Jatim dengan berjanji transparansi soal keuangan. Nantinya jika terpilih sebagai Gubernur Jatim, Risma akan melibatkan masyarakat dalam penyusunan anggaran.
Lalu, Cawagub Jatim nomor urut 3 Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans mengatakan birokrasi harusnya mempermudah, bukan mempersulit. Untuk itu, Gus Hans ingin meningkatkan insentif para aparat yang berprestasi.
Lebih Ramai dari Pertama
Debat Publik Kedua, rangkaian Pemilihan Gubernur Jawa timur lebih ramai dibanding debat pertama. Debat kedua digelar di Grand City Surabaya pada Minggu malam 3/11/2024, dimana tiga paslon Gubernur Jatim didampingi sekitar 100 relawan pendukung masing-masing lengkap dengan seruan Yel-Yel masing-masing.
Aang Khunaifi Ketua KPU Jatim sebagai penyelenggara mengatakan Debat kali ini mengangkat Tema Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Inovatif serta Pelayanan publik yang inklusif untuk keadilan masyarakat Jawa Timur. Tema tersebut telah dirumuskan oleh tujuh Panelis. Untuk menjadi wawasan dan bahan pertimbangan dalam penguatan pilihan waktu di TPS 27 November nanti. “Kepada para pendukung calon, Kalau waktunya tahan Yel-yel diharapkan tidak melanggar aturan itu,” pinta Aang.
Pencapaian Kemajuan Jawa Timur
Debat Publik edisi kedua ini dimulai penyampaian calon Gubernur Nomer 02 Khofifah Indar Parawansa yang menyampaikan secara detail Pencapaian kemajuan Jawa Timur
dalam lima tahun terakhir. Salah satunya adalah peningkatan realisasi investasi di tahun 2023 sebesar Rp145 Triliun. “Ini adalah iklim investasi terbaik kedua setelah DKI Jakarta. Setiap tumbuhnya investasi berdampak bertambahnya lapangan kerja. Oleh karena itu TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Jatim lebih rendah dari TPT Nasional,” ungkap Khofifah.
Begitu juga terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim lebih tinggi daripada IPM Nasional. “Ini prestasi karena kolaborasi kita semua. Selama saya dan mas Emil memimpin Jawa Timur, hampir dua hari sekali kita mendapat penghargaan yang jumlahnya 738 lebih,” ungkap Khofifah.
Gubernur Terbaik se Indonesia
Cawagub Emil Dardak juga melengkapi bahwa pada Tahun 2024 Hanya Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan tertinggi pemerintah daerah. Penghargaan itu bernama Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha dari Presiden Joko Widodo. “Itu artinya beliau (Khofifah) adalah Gubernur terbaik se Indonesia di tahun 2024,” jelas Emil.
Selain itu, Emil menyebut pemerintahannya bersama Khofifah Indar Parawansa komitmen terhadap pemberantasan Korupsi. Itu dibuktikan ketika pertama kali bekerja di Februari 2024, Gubernur Khofifah langsung melakukan upaya pencegahan korupsi. Dengan ditandatanganinya Pergub 64 /2019 tentang zona integritas wilayah bebas korupsi sebagai upaya membangun Jatim yang bersih dan berintegritas. “Ini semuanya kita lakukan bersama setiap insan segala lini adalah sama, mari kita wujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Nusantara dan bebas Korupsi,” papar Emil Dardak.
Risma akan Resik-resik
Cagub berikutnya yang diberi kesempatan menyampaikan visi misi adalah Tri Rismaharini dan Gus Hans. Paslon nomer urut 03 ini kembali memastikan Jawa Timur resik demi tercapainya masyarakat Jatim adil dan makmur. Risma mengatakan, pada tema kali ini kami akan membahas progam resik birokrasi yang good governance, akuntable dan partisipatif. Layanan ini lebih dekat ke masyarakat karena Jatim sangat luas dan daerah terpencil. Karena itu layanan ini bisa didekatkan sampai ke kelurahan dan kecamatan menggunakan teknologi informasi. “Layanan di desa-desa yang bisa diakses masyarakat mulai pendaftaran anak sekolah, keluhan sakit, dan layanan publik,” sebut Risma.
Pemprov Jatim perlu memberikan pertanggungjawaban soal akuntability dengan menggunakan teknologi. “Kita bisa menjamin kapan selesainya selesainya perizinan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan masyarakat bisa ikut terlibat dalam penyusunannya. Itu yang akan kita lakukan bersama Gus Hans.
Sementara itu Gus Hans menambahkan untuk mendekatkan layanan pemerintahan provinsi lebih maksimal lagi, adalah kerjasama dengan Pemerintah daerah. “Saya dan bu risma, kita tidak hanya berkantor di Grahadi tapi juga berkantor di Bakorwil-Bakorwil, karena Birokrasi harus memudahkan layanaan masyarakat itu terjadi jika kita memiliki jiwa yang resik,” papar Cawaub yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura ini.
Luluk Langsung Menggeber
Paslon berikutnya yang menyampaikan pernyataan adalah Luluk Nur Hamidah. Seperti biasa mantan legislator senayan ini langsung menggeber bahwa Pemerintah harus memastikan tidak ada orang yang lapar dan 100 persen warganya punya jamban. “Saya bertemu pimpinan ponpes di Bangil Pasuruan, mereka mengatakan mengeluh selama bertahun-tahun ada perusakan limbah di desanya. Namun jangankan ada solusi, di dengar pun tidak oleh Pemerintah Provinsi,” ungkap Cagub yang diusung PKB itu.
Luluk Pastikan tak Digeledah KPK
Maka, lanjut Luluk, yang dibutuhkan kepemimpinan kedepan adalah Birokrasi yang solutif dan cerdas transparan dan anti korupsi. “Maka dari itu jangan terlalu bangga dengan penghargaan apalah artinya penghargaan kalau rakyat kita masih miskin. Ngurus KTP, gurus ijin susah,” sindirnya.
Tekad Luluk Terhadap Korupsi
Luluk juga menyoroti tingginya kasus korupsi yang terjadi di Jawa Timur. Mereka juga menyinggung sejumlah kantor pemerintahan di lingkungan Pemprov Jatim yang digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, pada tahun 2023, lanjut Luluk, Jawa Timur memiliki kasus Korupsi terbanyak di Indonesia.
"Data ICW (Indonesia Corruption Watch) tahun 2023 Jawa Timur ternyata juga memilki kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Oleh karena itu inilah realitas yang harus dituntaskan," kata Luluk.
Luluk menyebut, ia dan Lukman bertekad untuk menghadirkan birokrasi baru yang memecahkan masalah, bukan justru yang menjadi masalah. Untuk itu, Paslon nomer urut 01 ini berjanji akan menghadirkan birokrasi yang baru dan tidak bocor.
“Oleh karena itu apabila Masyarakat Jatim percaya Luluk-Lukman memimpin, kita pastikan lagi tidak ada lagi Kantor Pemerintahan yang digeledah KPK dan tidak ada Kepala Dinas yang menjadi tersangka,” ucapnya tegas. rko/rmc
Editor : Moch Ilham
