SURABAYA PAGI, Sidoarjo - Kepedulian pasutri wakil rakyat yakni anggota DPR RI H Rahmat Muhajirin dan anggota DPRD Sidoarjo Hj Mimik Idayana terhadap keluhan warga kembali ditunjukkan langsung secara konkrit. Ini dilakukan H Rahmat Muhajirin dan Hj Mimik Idayana saat meninjau produsen tempe yang mogok produksi di Desa Sedenganmijen Kec Krian, Rabu (23/2/2022).
Ketua Paguyuban Pedagang Tempe (PPT) Krian, Mukhromin mengatakan aksi mogok produksi dilakukan serentak oleh seluruh pelaku usaha tempe di wilayah Krian.
Baca Juga: Buruh Jatim Ancam Mogok Kerja Massal, Jika Kenaikan Hanya Rp22 Ribu
“Semua produsen tempe di Krian udah tutup dari kemarin. Ada puluhan pelaku usaha tempe yang di sweeping di Pasar Krian. Kalau tidak ditutup akan di sweeping teman-teman. Karena tutup produksi ini serentak, kami juga mengutarakan keluhan kami ke Rahmat Muhajirin anggota DPR RI dari Sidoarjo,” ujar Mukhromin.
Karena aksi mogok produksi dan keluhan pengrajin tempe tersebut, pasutri melakukan sidak ke produsen tempe Krian untuk mencari tahu penyebab dan menyerap aspirasi para produsen tempe.
Dalam sidaknya, pasutri wakil rakyat ini mendapat keluhan begitu tingginya harga kedelai impor yang mencapai Rp 11 ribu/kg, dari harga normal di kisaran Rp 8 ribu hingga Rp 9 ribu / kg.
“Harga kedelai yang menyentuh angka Rp 11 ribu, tidak sebanding dengan biaya pembuatan dan harga pasaran. Kita ingin pemerintah segera merespon keluhan kita ini,” ujar Kusnan.
Karena harga kedelai impor naik maka mau tak mau produsen tempe juga harus menaikkan harga jual tempe di pasaran dari Rp 2000 menjadi Rp 3000 dan tahu dari Rp 1000 menjadi Rp 1.500, namun ternyata kenaikan itu tak direspon oleh pembeli, sehingga banyak produksi tempe yang kembali ke produsen. "Terus terang kami rugi pak, karena tempe produksi kami tak laku, makanya kami mogok produksi," paparnya.
Bahkan tidak hanya menampung aspirasi, politisi Gerindra ini juga membantu para produsen tempe dengan memberikan subsidi Rp 10 juta untuk digunakan membeli kedelai. "Kita lakukan langkah ini agar para produsen tempe bisa kembali berjualan dengan harga normal," kata Rahmat Muhajirin anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra ini.
Baca Juga: Tak Digaji Selama 4 Bulan, 3000 Karyawan PT Hair Star Indonesia Gelar Aksi
Selain membantu uang tunai kepada produsen tempe untuk membeli kedelai dengan harga normal, Rahmat Muhajirin juga akan menghubungi importir kedelai membeli kedelai dalam jumlah banyak untuk kemudian dijual harga normal ke pengrajin tempe, sehingga warga bisa kembali menikmati tempe dengan harga seperti semula. "Ini saya lakukan sifatnya sementara sebagai wujud tanggung jawab kepada warga dapil saya, selebihnya saya serahkan ke pemerintah," paparnya.
H Kusnan salah satu pengrajin tempe selaku perwakilan yang menerima bantuan subsidi, mengungkapkan rasa syukurnya, atas kepedulian dari Rahmat Muhajirin ini.
“Kita ucapkan terima kasih, karena terbantu dana subsidi untuk membeli kedelai,” ucap H Kusnan yang diamini pengrajin tempe lainnya Abdul Ghofur.
Menurut Ghofur, para produsen tempe sesuai kesepakatan siap beroperasi kembali pada Kamis (24/2/2022). Namun begitu dirinya berharap, tetap ada langkah dari pemerintah untuk menormalkan harga kedelai di pasaran.
Baca Juga: Sukses Produksi Tempe hingga 2.500 Kilogram Per Hari
“Harga tempe tetap kita jual Rp 1.500 per potong (tidak dinaikkan). Kenaikan kedelai kami siasati dengan mengurangi ukuran dan bentuk tempe. Nanti kurang lebih ukuran seperti bungkus rokok,” paparnya.
Sementara itu H.Rahmat Muhajirin SH anggota komisi II DPR, menyatakan persoalan dasar pengusaha tempe ini akibat tingginya harga Impor kedelai yang ada.
Persoalan yang merupakan ranah kebijakan nasional ini, akan cepat terjawab jika ada upaya cepat dari Kementrian Perdagangan untuk menekan harga kedelai impor.
“Kebijakan harga kedelai impor ini merupakan kewenangan pusat. Kita melihat, persoalan ini terus terjadi setiap tahun dan mestinya ada solusi yang komprehensif dari pemerintah. Termasuk soal penyediaan lahan terpadu untuk para petani kedelai,” ucap Rahmat Muhajirin. sg
Editor : Mariana Setiawati
