Mafia Migor, Skandal Politik Terbesar di Indonesia

Ibu-ibu rebutan minyak goreng, di Surabaya,  meski harganya naik dua kali lipat. SP/Amin

PDIP Sinyalir Kelangkahan Minyak Goreng Terkait Pengumpulan Dana Penundaan Pemilu 2024. Faktanya, Petinggi Partai Golkar  Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Panjaitan, Minggu kemarin (24/4) Batalkan Konfrensi Pers Mendadak, Alasan Rapat Terbatas Soal Minyak Goreng

 

 

 

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta- Jokowi dituding alami kepanikan atasi kelangkahan minyak goreng di dalam negeri. Ia secara mendadak mengeluarkan pengumuman larangan ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO), Jumat lalu. Larangannya ini baru berlaku pada 28 April 2022 mendatang.

Saat ini, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengaku memiliki informasi terkait dugaan pengumpulan dana untuk mengongkosi wacana penundaan Pemilu 2024 dari kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (CPO).

Konsultan media dan politik, Hersubeno yang membuka pengakuan politisi PDIP itu meminta agar penyidik Kejaksaan Agung mendalami dugaan informasi yang diungkap Masinton Pasaribu.

“Kasus mafia minyak goreng  ini sebuah skandal yang harus ditangani Kejaksaan Agung sampai tuntas,” harap mantan wartawan senior Jakarta.

Ia menilai, kasus korupsi mafia minyak goreng itu ternyata hanya merupakan puncak gunung es. “Ada permainan antara penguasa dan korporasi besar untuk menunda Pemilu," ingat Hersubeno Arief, Minggu, (24/4/2022).

Pengamat politik Hersubeno Arief menambahkan kasus korupsi mafia minyak goreng yang kini ditangani Kejaksaan Agung ada permainan dari penguasa dan korporasi besar untuk menunda Pemilihan Umum 2024.

“Bila Kejaksaan Agung serius menanganinya berani membongkar sampai tuntas dipastikan kasus ini akan menjadi skandal politik terbesar di Indonesia. Adanya dugaan kasus korupsi minyak goreng ini untuk Fundraising penundaan pemilu disebut oleh Masinton Pasaribu,” kata wartawan senior ini seperti dikutip Optika.id dari channel YouTube-nya Hersubeno Point, Minggu (24/4/2022).

 

 

 

Pengumpulan Dana Tunda Pemilu

Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengaku memiliki informasi mafia minyak goreng diduga terkait pengumpulan dana untuk membayar penundaan Pemilu 2024.

Masinton berharap informasi tersebut dapat digunakan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mendalami kasus ini.

“Saya ada informasi menyampaikan bahwa dia memberikan sinyalemen, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal serta mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu,” tegas Masinton di Jakarta, Sabtu (23/4).

Menurutnya, pihak oligarki kapital atau kaum pemodal saat ini merasa sangat nyaman dengan kondisi sekarang.

Dikatakan, kaum pemodal sangat mudah memuluskan keinginan untuk penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Mereka tinggal menyiapkan uang dan meninggalkan parpol yang menyatakan penolakan.

“Bagi mereka ini gampang. Oligarki pemodal itu bisa diitung semua kok. Informasi yang saya terima PDIP itu tinggalin saja. Tinggal itung aja duitnya disiapin,” ucapnya.

Langkah oligarki kapital atau kaum pemodal itu bisa terlihat dari adanya mobilisasi-mobilisasi yang terjadi.

Misalnya adanya dukungan mengklaim petani sawit tiba-tiba menyuarakan 3 periode.

“Kemudian ada korelasi dukungan yang tiba-tiba dari petani sawit. Dukung 3 periode, siapa yang memobilisasi itu? Itu petani sawit apa? Petani yang dimobilisasi koorporat. Lah itu anggarannya untuk membayar yang namanya tadi sidang MPR. Ini kan bahayanya disitu. Kita harus sampaikan bahwa ini nggak bener,” terangnya.

Masinton menyebut PDIP menolak adanya isu-isu tersebut untuk menjaga konstitusi.

 

 

 

 

 

Kepentingan PDIP Beda Golkar

Sebelumnya, Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai bahwa partai koalisi di DPR sudah tidak kompak.

"Hal itu mengindikasikan partai koalisi sudah tidak solid. Kepentingan partai koalisi terkait penundaan pemilu tampak berbeda," kata Jamiluddin dalam keterangannya yang diterima Info Indonesia, Rabu (13/4/2022).

Menurutnya, kritikan keras yang disampaikan elit PDIP itu bukan tanpa sebab. Dia menilai, ada kepentingan yang berbeda antara PDIP dengan partai pendukung penundaan pemilu itu.

"Setidaknya kepentingan Golkar, PKB dan PAN tidak sama dengan PDIP, Nasdem, Gerindra, dan PPP dalam hal penundaan Pemilu. PDIP terlihat paling keras menyerang Golkar, PKB, dan PAN yang cenderung mengaminkan penundaan pemilu," ungkapnya.

 

 

 

Minyak goreng Hajat Hidup

Penelusuran Evello -platform pemantauan dan analisis digital- melalui kanal media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Instagram, menemukan jumlah tayangan menyangkut minyak goreng telah 220 juta kali ditonton.

Jumlah percakapan warganet di tiga kanal medsos tersebut mencapai 1,3 juta komentar dengan jumlah interaksi sebanyak 22 juta.

"Tingginya perhatian publik menunjukkan jika minyak goreng adalah soal hajat hidup warga. Wajar jika pernyataan apapun yang dianggap tidak empati terhadap persoalan mereka (rakyat) menjadi sangat sensitif," ujar pendiri Evello, Dudy Rudianto, kepada wartawan Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (21/4).

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menyebut mafia migor ini skandal pemufakatan jahat dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit (CPO) dan produk turunannya diduga tidak hanya melibatkan 3 perusahaan dan seorang pejabat Kementerian Perdagangan. Hampir pasti perusahaan besar lain juga melakukan penyimpangan yang sama.

 

 

 

Airlangga Rapat dengan Luhut

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Minggu kemarin siang (24/4), menjadwalkan gelar konferensi pers menjawab beragam pertanyaan seputar larangan ekspor dan kelangkaan minyak goreng. Namun, pelaksanaan konferensi pers yang sedianya pukul 14.00 WIB, mendadak dibatalkan.

Berdasarkan informasi yang diterima kumparan, batalnya konperensi pers siang kemarin,  diduga Airlangga masih menggelar Rakortas (Rapat koordinasasi Terbatas) larangan ekspor minyak goreng. Selain Airlangga, rapat tersebut diikuti juga oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.

 

 

 

Awas Kelompok Jimbaran

Kebijakan pemerintah yang melarang ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) bisa berdampak kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti dialami Soeharto 1998. Kejatuhan Soeharto tidak bisa dilepaskan dari pengusaha yang tergabung dalam kelompok Jimbaran melakukan boikot ekonomi.

“Sekarang akan kita lihat kelompok Jimbaran melawan lagi ngak atas larangan ekspor CPO ini atau malah seperti 98? kata politikus PDIP Beathor Suryadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Sabtu (23/4/2022).

Kejatuhan Soeharto, kata Beathor tak lepas dari kelompok Jimbaran yang memboikot ekonomi. “Boikot ekonomi 97 dan 98 adalah wujud perlawanan kelompok Jimbaran terhadap Soeharto,” ungkapnya.

Kata Beathor, kelompok Jimbaran ini memberikan dukungan politik dan finansial kepada Jokowi. “Kelompok Jimbaran berhasil melawan larangan ekspor batu bara Jokowi,” jelasnya.

Saat ini kelompok Jimbaran, katanya, memberikan dukungan politik dan finansial kepada Jokowi. “Kelompok Jimbaran berhasil melawan larangan ekspor batu bara Jokowi,” jelasnya.

 

 

 

Kerugian BLT Rp 5,9 Triliun

 Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyebut kerugian negara dari kasus mafia minyak goreng mencapai triliunan rupiah. Kerugian itu bisa dihitung dari total bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng yang dikeluarkan pemerintah untuk rakyat.

"Gampang kalau mau membaca keadaan, yaitu kerugiannya adalah negara harus menggelontorkan Rp5,9 triliun untuk BLT, gitu saja kok susah-susah banget," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam acara Chrosscheck by Medcom.id dengan tema 'Jokowi Terbukti Bikin Mafia Migor Mati?', Minggu, (24/4/2022).

 

 

 

Permainan Kotor

Boyamin mengatakan permainan kotor itu sangat merugikan masyarakat. Apalagi, permainan itu sampai membuat kelangkaan minyak goreng di Indonesia.

"Coba ini kalau enggak ada gejala, uang itu kan bisa dipakai membangun jembatan, membuat gedung sekolah yang roboh, membuat bendungan," ujar Boyamin.

MAKI juga meminta Kejaksaan Agung tidak hanya terfokus dengan kerugian negara dalam perkara itu. Kejaksaan Agung diminta melihat dosa para tersangka karena berhasil membuat Indonesia inflasi.

"Otomatis (jadi inflasi), kemarin kan teman-teman Kejaksaan sudah melakukan koordinasi dengan BPKP untuk menghitung kerugian itu. Kalau BPKP kan termasuk inflasi bisa dihitung nanti," ucap Boyamin.

 

 

 

Skandal Politik

Harsubeno pastikan kasus mafia minyak goreng akan menjadi skandal politik terbesar di Indonesia.

Hal itu akan terjadi jika pihak Kejagung berani membongkar kasus tersebut sampai tuntas.

"Bila Kejaksaan Agung serius menanganinya, berani membongkar sampai tuntas, dipastikan kasus ini akan menjadi skandal politik terbesar dalam sejarah politik di Indonesia," ungkap Hersubeno Arief.

Dia mengatakan adanya dugaan skandal besar dalam kasus mafia minyak goreng tersebut diungkap oleh Politikus PDIP, Masinton Pasaribu.

"Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengaku memiliki informasi terkait dugaan pengumpulan dana untuk mengongkosi wacana penundaan Pemilu 2024 dari kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (CPO)," ungkap Hersubeno Arief.

 

 

 

Pilih Mega atau Luhut

Sementara Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menyatakan dengan kasus minyak goreng, Jokowi harus mulai memilih di antara dua tokoh berpengaruh tersebut.

Keduanya yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri atau Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

 

 

 

Jagung Adik Tokoh PDIP

Catatan Litbang Surabaya Pagi, Jaksa Agung (Jagung) ST Burhanuddin adalah mantan Jaksa Muda Bidang Perdata dana Tata Usaha Negara. Dia dulu dipercaya Jaksa Agung Basrief Arief, menduduki jabatan itu sejak 2010 hingga 2014. Sebelum menjadi Jamdatun, ST Burhanuddin mengemban tugas sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

 

 

 

Jokowi Panik

Tudingan kepanikan Jokowi, diindikasikan sampai Minggu (24/4/2022) Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) Veri Anggrijono mengaku masih menggodok aturan lebih lanjut soal alokasi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang selama ini diekspor pasca dilarang Presiden Joko Widodo.

Veri Anggrijono mengaku saat ini belum bisa memberikan keterangan lebih jauh. Namun, hingga hari ini, pembahasan sudah dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait.

"Dari Jumat sampai dengan kemarin, kami bahas di level eselon satu dengan kementerian/lembaga terkait dan siang nanti (pembahasan) di tingkat menteri," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (24/4)

 

 

 

Mensponsori Klub Bola Kaesang

Konsultan Media Hersubento Arief.  mempertanyakan pernyataan ucapan Jokowi berkaitan dengan putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

Pasalnya, Wilmar yang menjadi salah satu tersangka dalam kasus mafia minyak sebelumnya menjadi sponsor tim sepak bola milik Kaesang Pangarep, Persis Solo.

Namun, sejak Wilmar ditetapkan sebagai tersangka, Kaesang Pangarep malah memutuskan hubungan kerja sama dengan perusahaan minyak tersebut.

Dari hubungan tersebut, Hersubeno Arief berujar jika banyak orang mencurigai Jokowi mengambil melarang ekspor minyak goreng dan CPO karena ada kepanikan.

“Kalau 100 persen dijual ke luar negeri tentu lebih banyak keuntungan. Kalau 20 persen dijual dalam negeri, sedikit keuntungan.

Tapi dari cost production mereka tidak rugi. Keuntungan 80 persen yang dijual ke luar negeri pasti akan menutupi yang 20 persen di dalam negeri.

Sekarang di distribusi, di pengawasan, oknum aparat ini harus diingatkan untuk menjaga itu. Supaya harga minyak goreng dalam negeri memenuhi kriteria harga terjangkau oleh masyarakat,” analisisnya.

Melansir Hindustan Times, Indonesia dicatat memproduksi lebih dari setengah pasokan minyak sawit dunia. Minyak dari Indonesia digunakan dalam segala hal mulai dari makanan olahan dan kosmetik hingga biofuel - dan menyumbang lebih dari sepertiga dari semua ekspor minyak nabati.

Reuters, Sabtu (23/4), melaporkan selain hilangnya peredaran minyak sawit Indonesia di pasaran global, juga ditambah hilangnya eksportir terbesar minyak bunga matahari dari Ukraina, dan keringnya ekspor minyak kedelai terbesar dari Argentina juga merupakan faktor utama lonjakan harga minyak goreng dunia.

Kini harga minyak kedelai melonjak ke rekor tertinggi pada Jumat (22/4), naik 4,5 persen menjadi 83,21 sen dolar AS per lb, menurut data Chicago Board of Trade. Data tersebut juga menyatakan bahwa harga minyak kedelai naik sebesar 50 persen pada tahun ini.

"Ini adalah berita buruk bagi konsumen minyak nabati di banyak negara yang saat ini. Mereka sangat bergantung pada minyak sawit, mengingat dunia kekurangan minyak bunga matahari, minyak lobak dan minyak kedelai," ujar Siegfried Falk, pejabat di Oil World yang berbasis di Hamburg, dikutip dari Reuters, Sabtu (23/4).

Sementara itu Pengamat Ekonomi Universitas Riau, Dr Edyanus Herman Halim, mungkin selama ini agak sulit bagi pemerintah untuk berkoordinasi untuk mendapatkan kontribusi dari perusahaan-perusahaan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Adanya 'mafia-mafia' minyak goreng, membuat pemerintah seperti dilecehkan oleh para pelaku ekonomi ini. Sehingga secara membabi buta keluar peraturan seperti itu.

"Tapi saya tidak yakin peraturan ini bisa diterapkan atau diimplementasikan. Banyak yang berkepentingan di situ. Ada tenaga kerja, ada perjanjian kontrak dengan asing yang mungkin sudah ditandatangani oleh perusahaan," paparnya.

Saat ini ada 107 produsen minyak goreng di Indonesia. Lima yang sudah bangkrut, karena tidak bisa melayani pasar dalam negeri. Padahal kebutuhan minyak goreng tinggi.

“Cost production memang naik, karena CPO naik. Makanya ada DMO, itu seharusnya semua bisa ditangani. Kenapa tidak efektif?

Yang saya prediksi tidak efektif, justru tutup total ekspor. Tentu penyelundupan juga bisa banyak terjadi. Semakin banyak pula peluang KKN dari aparat ini," ucapnya.

"Kemudian pengusaha tentu tidak mau rugi total. Karena mereka investasi. Kebanyakan perusahaan sawit khususnya di Riau, itu dari Malaysia. Tentu akan ada resonansi dari Pemerintah Malaysia kepada Pemerintah Indonesia," tutup Edyanus. n kml, erc, jk, ant, rtr, cnn