Dokter Spesialis Sebut Proses Vaksinasi Virus Corona Butuh Waktu 1-2 Tahun. Masyarakat pun Jangan Terlena dengan Protokol Kesehatan
Baca Juga: Politisi Jalin Politik Silaturahmi
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Saat ini Pemerintah Indonesia tengah berupaya mengembangkan dan menghadirkan vaksin Covid-19. Pemerintahan Jokowi juga merencanakan program imunisasi untuk melindungi Rakyat Indonesia.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengakui Masyarakat masih perlu mengetahui beberapa istilah terkait vaksinasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman informasi. Kamus kedokteran menyatakan vaksin adalah produk atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang akan menstimulasi sistem kekebalan tubuh manusia (imunitas). Vaksin akan melindungi manusia dari penyakit yang sedang mewabah, termasuk pandemi Covid-19.
Dalam praktik, vaksin bukan satu-satunya solusi untuk mencegah penularan Covid-19. Vaksin berbentuk intervensi kesehatan kepada masyarakat. Dan masyarakat tetap dituntut disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan. Hal ini lebih efektif menurunkan risiko penularan sampai 80 persen.
Sinovac Biotech Ltd sendiri, sampai awal Desember 2020 memberikan pernyataan terbaru mengenai efektivitas vaksin virus Covid-19 yang diproduksi perusahaannya belum dijamin kemanjurannya. Lha kok bisa? "Vaksin juga terkait adaptasi perubahan perilaku. Jadi memang tidak mudah. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama antar elemen masyarakat dalam upaya pengendalian Covid-19, termasuk dalam program vaksinasi yang akan kita hadapi," kata Wiku.
Nah, bagaimana pendapat dokter terhadap vaksin corona. Harian kita menurunkan pendapat dua dokter spesialis dari Surabaya, masing-masing dr Makhyan Jibril Al Farab, MSc., M,Biomed, spesialis Kardiologi dan Pembuluh Darah yang juga Tim Pakar Gugus Tugas Rumpun Kuratif Covid-19 Jatim. Serta dua dokter spesialis Paru-paru, dari RSUD dr Soetomo dr. Arief Bakhtiar, Sp.P(K),FAPSR, Spesialis Paru-Paru RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan dokter spesialis Paru-paru dari RS Universitas Airlangga, dr. Alfian Nur Rosyid Sp.P. Juga dua dokter spesialis dari Jakarta dan Bandung, yaitu Prof Dr. dr. Cissy Rachiana Sudjana Prawira-Kartasasmita, Sp.A dan Prof Dr dr Zubairi Djoerban SpPD (K).
Berikut pendapat para pakar dan spesialis yang semoga bisa memberi pemahaman yang benar pada masyarakat tentang vaksin corona Covid-19 yang akan beredar di Indonesia.
dr Makhyan Jibril Al Farab, mengatakan bahwa goal dari vaksin ialah membentuk imunitas komunitas. Artinya imunitas komunitas baru bisa tercapai ketika minimal 60 persen orang itu sudah memiliki kekebalan. "Ketika proses vaksinasi itu, kita tidak bisa sehari langsung selesai. Vaksinasi untuk masyarakat itu membutuhkan waktu 1 sampai 2 tahun," kata anggota tim Pakar Satgas Covid-19 Jatim, kepada Surabaya Pagi, Minggu (13/12/2020).
Sembari menunggu proses tersebut, menurut dr Jibril idealnya masyarakat masih menunggu ataupun sudah di vaksin harus tetap menggunakan protokol kesehatan. "Karena saat pandemi ini dan protokol kesehatan tidak bisa langsung dibiarkan, khawatirnya orang-orang yang belum di vaksin juga ikut-ikutan tidak menerapkan protokol kesehatan," ujarnya
Nantinya, tambah Jibril, budaya menggunakan masker ini akan hilang. Padahal belum semuanya tercapai oleh vaksin Covid-19. “Karena, proses vaksinasi tidak dalam sekejap. Kalau sudah membentuk kekebalan yang cukup dari populasi nanti, terus penularan sudah berhenti baru masker boleh di buka. Kalau penularan masih berjalan, idealnya tidak disarankan untuk membuka masker. Karena setiap orang punya kekebalan yang berbeda-beda," imbuhnya.
Vaksin Sinovac Belum Efektif
Lanjutnya, vaksin yang didatangkan juga masih di teliti dan belum diketahui berapa persen efektifitas. "Katakan ini masih studi, penelitian masih lanjut, sinovac ini juga masih belum (efektif), kira-kira efektifitasnya berapa persen," terangnya.
dr Jibril menambahkan bahwa vaksin memiliki dua kemungkinan, yaitu masyarakat terjangkit tetapi memliki gejala yang makin ringan atau masyarakat tidak terjangkit sama sekali karena sudah kebal.
Sebab, idealnya proses pembuatan vaksin berlangsung seharusnya 10 tahun, namun menjadi 1 tahun, maka masih belum bisa menyatakan berapa persen efektifitasnya.
Tetap Protokol Kesehatan
"Prinsip penghindaran Covid-19 ini kan semakin banyak layer perlindungan kita semakin kita terhindar. Menggunakan masker terhindar 60%-70%, cuci tangan 15%, jaga jarak bisa mencapai hingga 90% antisipasi penularan. Protokol kesehatan tetap melindungi dari luar dan vaksin perlindungan dari dalam. Jadi ada perlindungan dari luar dan dari dalam," jelasnya.
Ia berharap bila standart vaksin telah dibuat maka, Pemerintah dan tenaga kesehatan juga harus membuat dua model skenario.
"Pandemi bisa berakhir dengan sendirinya seperti influenza tanpa vaksin dengan lebih lama dan korbannya akan lebih banyak, atau dengan adanya vaksin kita membuat adanya penyebaran bisa kita segera hentikan, korban yang meninggal bisa di minimalkan," tegasnya.
Senada juga diungkapkan dr. Arief Bakhtiar, Sp.P(K),FAPSR, dokter Spesialis Paru-Paru RSUD Dr. Soetomo Surabaya. dr Arief Bakhtiar memiliki kekuatiran bahwa setelah mendapat vaksin, masyarakat akan berfikir bahwa bisa terbebas dengan protokol kesehatan. "Nah itu yang salah satunya kita kuatirkan, vaksin tidak mengganti protokol pencegahan penularan," keluhnya.
Baca Juga: Jokowi vs Mega, Prabowo vs Mega = Kekuasaan
Arief juga mendesak seluruh jajaran tim peneliti untuk segera memberikan laporan terakit uji klinis sebelum vaksin siap di edarkan kepada masyarakat. "Uji tahap vaksin harus selesai dulu, uji klinis sudah selesai dan laporannya baru diberlakukan ke masyarakat. Saya cenderung memastikan bahwa vaksin sudah aman dulu," terangnya.
Minta Vaksin Digratiskan
Satgas Covid - 19, Rumah Sakit Universitas Airlangga, dr. Alfian Nur Rosyid Sp.P juga menekankan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun telah mendapatkan vaksin dari Pemerintah. "Tetap harus menggunakan protokol kesehatan meskipun di vaksin," katanya.
Namun, vaksin sinovac yang telah di beli oleh Indonesia hingga hari ini belum dinyatakan efektif sebab masih masuk dalam tahap ujicoba. "Protokol kesehatan tetap harus dilakukan, karena kita tidak tau efektifitas dari vaksin tersebut. Nanti kalau uji klinis sudah selesai vaksin itu perlu di berikan," terangnya.
dr Alfian berharap, bila masyarakat dapat mengakses vaksin, maka Pemerintah harus memberikan pemerataan vaksin tanpa berbayar untuk seluruh elemen masyarakat. "Nanti kalau sudah dinyatakan bisa dan mana yang direkomendasikan, nanti ada penyediaan vaksin tersebut yang di tanggung oleh pemerintah, semua elemen masyarakat akan mendapatkan vaksin tersebut secara cuma-cuma," tandas dr Alfian.
Izin Penggunaan Darurat
Sedangkan, Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Prof. Dr. dr. Cissy Rachiana Sudjana Prawira-Kartasasmita meminta segera diberikan izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 yang dikenal dengan emergency use authorization (EUA).
Penggunaan darurat ini berguna untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Indonesia. Masalahnya, penggunaan darurat vaksin ini, tambah dr Cissy Rachiana, masih banyak ditemukan masyarakat yang tak patuh dalam penggunaan protokol kesehatan dalam kondisi pandemi.
"Masih banyak masyarakat yang tidak patuh melaksanakan protokol kesehatan dan masih senang berkumpul dan tidak menghindari kerumunan. Oleh karena itu dibutuhkan usaha lain untuk mengurangi transmisi virus yaitu dengan vaksin," kata dr Cissy, kemarin.
Baca Juga: Dinyatakan oleh Ketua Dewan Kehormatan PDIP, Sudah Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi tak Kaget
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran ini mengungkapkan, Indonesia saat ini membutuhkan sesegera mungkin vaksin untuk melindungi masyarakat dari penularan virus SARS-CoV-2 penyebab sakit Covid-19.
Meski demikian, ia menyadari bagaimana normalnya penelitian pada vaksin baru memerlukan waktu lama. Namun WHO memperbolehkan adanya percepatan pengembangan vaksin Covid-19 karena kebutuhan yang mendesak saat pandemi, jelasnya lagi.
Jangan Tergesa-gesa
Meski begitu, kini persiapan vaksinasi di Indonesia, mulai pemilihan jenis vaksin dan persiapan teknis lainnya diiminta jangan tergesa-gesa. Hal ini diungkapkan Ketua Satgas Covid PB IDI yang juga dokter spesialis Penyakit Dalam, Prof Dr dr Zubairi Djoerban SpPD (K).
dr Zubairi mengatakan, perlu diadakan persiapan yang baik dalam hak pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan serta persiapan terkait pelaksanaannya. "Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden agar program vaksinasi ini jangan dilakukan dan dimulai dengan tergesa-gesa," kata Zubairi.
Menurut PB IDI, dalam hal pemilihan jenis vaksin yang akan disediakan, ada syarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu vaksin yang akan digunakan sudah terbukti efektivitasnya, imunogenitasnya serta keamanannya dengan dibuktikan adanya hasil yang baik melalui uji klinik fase 3 yang sudah dipublikasikan.
Dari data yang ada, saat ini uji coba vaksinasi Sinovac di Brazil sudah selesai dilaksanakan kepada 9.000 relawan. Namun, hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah selesai dilakukan vaksinasi terhadap 15.000 relawan. "Kita bisa melihat bahwa unsur kehati-hatian juga dilakukan negara lain dengan tetap menunggu data lebih banyak lagi dari hasil uji klinis fase," ujar Zubairi.
Hal ini, lanjut dia, sekaligus menunjukkan bahwa program vaksinasi adalah sesuatu program penting namun tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. Zubairi menilai, dalam situasi pandemi, WHO memperkenankan pembuatan dan penyediaan obat atau vaksin dapat dilakukan melalui proses Emergency use Authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 oleh lembaga yang mempunyai otorisasi untuk itu. "Di Indonesia, lembaga tersebut adalah BPOM," kata dia.
Ia mengatakan, PB IDI sangat yakin bahwa BPOM tentu memperhatikan keamanan, efektivitas dan imunogenitas suatu vaksin, termasuk bila terpaksa menggunakan skema EUA. Selain itu, perlu mempertimbangkan rekomendasi dari Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO). "Pelaksanaan program vaskinasi memerlukan persiapan yang baik dan komprehensif, termasuk penyusunan pedoman-pedoman terkait vaksinasi oleh perhimpunan profesi, pelatihan petugas vaksin, sosialisasi bagi seluruh masyarakat dan membangun jejaring untuk penanganan efek simpang vaksinasi," tegas Zubairi. byt/erk/cil/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
