SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Penanganan pandemi Covid-19 masih belum meninggalkan kepentingan politik. Akibatnya, masyarakat melihat antara pemerintah pusat dan daerah tidak satu tujuan dan cenderung terdapat kebijakan yang tidak sejalan. Melihat dari kasus kisruh mobil laboratorium dari BNPB yang sedianya diperbantukan untuk Kota Surabaya namun dialihkan ke daerah lain oleh Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur, memunculkan spekulasi adanya sentimen politik. Silang pendapat antara pemerintah kota Surabaya dengan pemerinta Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari rivalitas keduanya. Perselisihan ini akibat dari perbedaan politik saat Pilgub Jatim. Melihat polemik ini banyak masyarakat berharap para kepala daerah itu dapat fokus dan saling kerja sama dalam mengatasi persoalan akibat virus corona, bukan malah menampilkan konflik yang justru merugikan masyarakat.
Merespon hal tersebut, tim Litbang Surabaya Pagi menggelar polling kepada masyarakat tentang pendapat mereka dengan pertanyaan terkait penanganan pandemi Covid-19 yang duduga ditumpangi motif politik kekuasaan.
Polling dilakukan tepat pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 17.00 WIB pada Kamis (25/06/2020). Dengan koresponden rentang usia 20 tahun sampai 56 tahun dengan background mahasiswa, pekerja swasta, dan wiraswasta, dengan domilisi tidak hanya di Kota Surabaya juga di Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Malang, Kediri.
Metode polling dilakukan menggunakan wawancara langsung menggunakan telepon dan WhatsApp. Selain media sosial Facebook dan Instagram. Jumlah total responden yang dihimpun sebanyak 60 responden. Hasilnya, diperoleh bahwa 45 responsen (75 persen) merespon dengan SETUJU tentang.penanganan covid-19 di Jatim dan Surabaya Raya agar di ambil pemerintah pusat. Sementara 15 responden (25 persen) memilih TIDAK SETUJU jika pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19 di Jawa Timur.
Selain itu, tidak ada satupun responden yang setuju bila penanganan covid-19 di Jatim khususnya Surabaya Raya ini ditumpangi motif politik kekuasaan. Justru sebanyak 100 persen, responden tidak setuju adanya motif politik kekuasaan di Surabaya Raya.
Seperti apa alasan para responden yang berhasil diwawancara secara random oleh tim litbang Surabaya Pagi.
Bagi mereka yang memilih SETUJU ada beberapa alasan yang disampaikan. “Ribuan orang jatuh sakit, ratusan meninggal dunia, dan jutaan masyarakat kelas bawah mulai terdampak sehingga mengalami kesulitan hidup. Menghadapi pandemi ini, dibutuhkan solidaritas nasional dan sikap saling bahu membahu seluruh elemen bangsa.Terlebih mengingat penanganan Covid-19 ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa” urai Antok saat diwawancarai secara langsung tim litbang Surabaya Pagi, Kamis (25/06/2020).
Baca Juga: KPU Kota Surabaya Mulai Seleksi Calon Anggota PPK dan PPS Pilkada 2024
“Saya memilih setuju karena mungkin nanti apabila diambil alih pemerintah pusat bisa lebih tegas dan banyak masayarakat yang lebih patuh” tulis salah satu akun sosial media instagram dengan nama pengguna @zonawijayap.
Seorang pengguna di sosial media instagram menuliskan untuk mendukung pemerintah pusat dalam mengambil alih penanganan covid-19 di Surabaya Raya.” Gak papa diambil alih, kan ini urusan bersama, permasalahan negara juga dan semakin baik jika aparat yang terlibat jadi banyak, masyarakat akan semakin terbantu. “ tulisnya
Sedangkan untuk masyarakat yang TIDAK SETUJU mengungkapnya fakta ketentuan yang terkandung dalam UU Kesehatan dan UU Pemerintah Daerah, bisa dibilang bahwa penanganan penyakit menular Covid-19 ini seharusnya tidak secara eksklusif berada di bawah kendali pemerintah pusat. “Jadi ya biar saja tetap di koridornya,biar pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kota Surabaya yang menangani pemerintah pusat cukup mengawasi saja” tulis salah satu responden di Facebook.
Baca Juga: Pokemon Run 2024 Ramaikan kota di Surabaya
Mengenai penanganan pandemi covid-19 di Jawa Timur, perselihan antara Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kota Surabaya, banyak warga yang memberikan respon beragam.
“Saya berharap para kepala daerah itu dapat fokus dan saling kerja sama dalam mengatasi persoalan akibat virus corona, bukan malah menampilkan konflik yang justru merugikan masyarakat. Jadi saya yang arek Suroboyo asli ini berharap keduanya bisa akur. Diakui atau tidak, memang ada efek pilgub yang dulu dalam hubungan keduanya," kata salah satu mahasiswa politik, Untag Surabaya yang tidak mau disebutkan namanya.
Selain itu warga Banyurip , Helmi juga meminta agar provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kota Surabaya menyatukan energi dan sumber daya untuk memperkuat upaya melawan Covid19. “Motif politik, sekat-sekat ideologi dan kepartaian, serta kepentingan-kepentingan sempit lainnya itu tolong dikesampingkan dulu. Ayo bu Khofifoh dan bu Risma yang rukun dan singkron” ujarnya.
Salah satu pengguna instagram pun juga menuliskan apabila menghadapi situasi saat ini tidak hanya urusan pemerintah saja tapi harus dihadapi bersama seluruh elemen masyarakat. Masyarakat harusnya tidak tercerai-berai, bekerja sendiri-sendiri. Saatnya bekerja sama agar bisa segera keluar dari krisis akibat Covid-19. "Saatnya bersatu rek, tidak saling menyalahkan, dan tidak terkotak-kotak. Ayo berjuang bersama agar seluruh rakyat Indonesia selamat dari wabah ini,"ajaknya. litbangSP/ana
Editor : Moch Ilham
