Sidak PTM 100 Persen, Bupati Ikfina Cek Penerapan Prokes

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati saat berkomunikasi dengan siswa berkebutuhan khusus di SDN Kebondalem. SP/Dwy AS

SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati melakukan inspeksi mendadak (sidak) di hari pertama Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen, Senin ( 10/1/2022).

Petinggi Pemkab ini mengecek protokol kesehatan (prokes) di tiga jenjang sekolah di Kecamatan Mojosari. Diantaranya, TK MBS, SDN Kebondalem, MI Negeri 2 dan SMP Negeri 2 Mojosari.

Bupati juga melihat penerapan aplikasi peduli lindungi yang harus disiapkan Satgas Covid-19 di masing-masing sekolah.

Kepada media, Ikfina mengatakan tujuan sidak ini untuk memastikan pelaksanaan PTM terbatas sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri berjalan sesuai protokol kesehatan ketat.

"Alhamdulillah semua satuan pendidikan terlihat sudah siap untuk melaksanakan PTM. Karena kita kan sudah melaksanakan PTM sebelumnya, hanya saja yang berbeda kali ini adalah anak-anak bisa masuk 100 persen," ujar Ikfina usai sidak di SMPN 2 Mojosari.

Pemimpin perempuan pertama di Kabupaten Mojokerto ini juga memastikan, terkait dengan sarana prasarana prokes dalam PTM 100 persen sudah terlaksana dengan baik. 

"Dalam satu kelas, isi ruangan jumlahnya sudah boleh 100 persen. Ketika kita tanya anak-anak semuanya menyatakan bahwa mereka lebih senang dengan kondisi saat ini karena bisa ke sekolah bersama-sama dengan teman-temannya," ucapnya.

Saat sidak ini pun, ia mengingatkan agar orang tua menyiapkan bekal selama siswa bersekolah. Lantaran, tidak ada waktu istirahat dan kantin masih belum diperbolehkan beroperasi.

"Anak-anak semuanya harus dalam kondisi sudah makan pagi dan untuk anak-anak yang lebih kecil sebaiknya semuanya membawa bekal. Karena memang tidak ada istirahat dan juga kantin belum diizinkan," katanya.

Tak hanya itu, Ikfina berpesan pada pihak sekolah agar memperhatikan kondisi di luar lingkungan. Sebab, biasanya ada penjual-penjual yang berada di luar sekolah yang berjualan. 

Selain itu, proses pulang sekolah juga jadi atensi Bupati karena dikhawatirkan menimbulkan kerumunan. Jika tak diatur oleh Satgas Covid-19 sekolah masing-masing.

"Aktivitas penjual-penjual yang biasanya di luar sekolah harus mendapatkan perhatian dari Satgas sekolah masing-masing. Sekolah harus bisa mengantisipasi terjadinya kerumunan pada saat pengantaran dan penjemputan ini," katanya.

Sekedar informasi, sebanyak 385 lembaga pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN), 33 Sekolah Dasar Swasta (SDS), 41 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan 85 Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) juga melaksanakan PTM 100 persen serentak. Dwi