SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai digitalisasi bisa menekan risiko korupsi dalam penyaluran bantuan sosial.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa digitalisasi atau adaptasi teknologi membantu banyak proses pengelolaan keuangan negara. Berbagai proses dapat lebih cepat dan hemat biaya karena berjalan secara otomatis.
Baca Juga: Dokternya Bisa Bisa Dibidik Halangi Penyidikan
Ia menyebutkan dengan digitalisasi ini maka semua akan menjadi transparan, akuntabel, semakin baik dan berkualitas secara keseluruhan.
Selain itu, teknologi digital memungkinkan pemerintah melakukan transaksi langsung kepada masyarakat dengan biaya minim. Bansos dari pemerintah pusat, kata Sri Mulyani, langsung ditransfer ke rekening bank penerima manfaat tanpa melalui perantara.
Dengan demikian, risiko korupsi atau pungutan liar bisa lebih sedikit dibanding sebelum adanya digitalisasi. Sri Mulyani juga membandingkan bahwa sebelum adaptasi teknologi secara masif, transaksi kepada masyarakat membutuhkan banyak sumber daya manusia, biaya, dan waktu.
"Rezim sebelum adanya teknologi digital, ada kekhawatiran setiap program pemerintah yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat akan melalui berbagai proses birokrasi administrasi yang kemudian sangat rentan terhadap korupsi atau pungutan liar, yang kemudian manfaatnya kepada masyarakat menjadi menurun," kata Sri Mulyani dalam Conference on Public Finance and Treasury 2022, Rabu (14/12/2022).
Baca Juga: Uangnya Rp 40 M Disita KPK, Mantan Mentan Panik
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mencontohkan bahwa penyaluran manfaat kepada masyarakat itu berjalan baik seperti dalam bansos ketika harga bahan bakar minyak (BBM) meningkat. Program kartu Prakerja pun memungkinkan pemerintah memberikan manfaat langsung kepada penerima.
Ia menyebutkan memang masih butuh perbaikan di segala sisi. Seperti target rumah tangga penerima.
"Apakah itu betul-betul berhak menerima, ini harus terus kita perhatikan," ujarnya.
Baca Juga: KPK tak Gentar Bupati Sidoarjo, Ajukan Praperadilan
Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga melakukan pengembangan platform pembayaran pemerintah (PPP) dan memanfaatkan kartu kredit pemerintah.
Kartu kredit pemerintah disebut mengurangi banyak sekali aspek administrasi dan pelaporan karena setiap pelaporan penggunaan uang menggunakan kartu kredit langsung tercatat. jk
Editor : Redaksi
