Sri Mulyani: Digitalisasi Cegah Korupsi Penyaluran Bansos

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: AFP.

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai digitalisasi bisa menekan risiko korupsi dalam penyaluran bantuan sosial.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa digitalisasi atau adaptasi teknologi membantu banyak proses pengelolaan keuangan negara. Berbagai proses dapat lebih cepat dan hemat biaya karena berjalan secara otomatis.

Ia menyebutkan dengan digitalisasi ini maka semua akan menjadi transparan, akuntabel, semakin baik dan berkualitas secara keseluruhan.

Selain itu, teknologi digital memungkinkan pemerintah melakukan transaksi langsung kepada masyarakat dengan biaya minim. Bansos dari pemerintah pusat, kata Sri Mulyani, langsung ditransfer ke rekening bank penerima manfaat tanpa melalui perantara.

Dengan demikian, risiko korupsi atau pungutan liar bisa lebih sedikit dibanding sebelum adanya digitalisasi. Sri Mulyani juga membandingkan bahwa sebelum adaptasi teknologi secara masif, transaksi kepada masyarakat membutuhkan banyak sumber daya manusia, biaya, dan waktu.

"Rezim sebelum adanya teknologi digital, ada kekhawatiran setiap program pemerintah yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat akan melalui berbagai proses birokrasi administrasi yang kemudian sangat rentan terhadap korupsi atau pungutan liar, yang kemudian manfaatnya kepada masyarakat menjadi menurun," kata Sri Mulyani dalam Conference on Public Finance and Treasury 2022, Rabu (14/12/2022).

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mencontohkan bahwa penyaluran manfaat kepada masyarakat itu berjalan baik seperti dalam bansos ketika harga bahan bakar minyak (BBM) meningkat. Program kartu Prakerja pun memungkinkan pemerintah memberikan manfaat langsung kepada penerima.

Ia menyebutkan memang masih butuh perbaikan di segala sisi. Seperti target rumah tangga penerima.

"Apakah itu betul-betul berhak menerima, ini harus terus kita perhatikan," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah juga melakukan pengembangan platform pembayaran pemerintah (PPP) dan memanfaatkan kartu kredit pemerintah.

Kartu kredit pemerintah disebut mengurangi banyak sekali aspek administrasi dan pelaporan karena setiap pelaporan penggunaan uang menggunakan kartu kredit langsung tercatat. jk