.jpeg)
Dipindah dari Rutan Medaeng ke Lapas Porong
Baca Juga: Terima Suap Rp 545 Juta, Hakim Itong Dituntut 7 Tahun Penjara
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Dalam tingkat banding, Hakim Itong Isnaini Hidayat yang tetap dihukum pidana 5 tahun penjara, ternyata menerima putusan hakim banding tersebut.
Hal ini diketahui saat jaksa eksekutor KPK, yang menyatakan perkara korupsi Hakim Itong Isnaini ini telah berkekuatan hukum tetap. Kini, Itong pun dipindahkan dari Rutan Kelas 1A Surabaya Medaeng ke Lapas Kelas 1A Surabaya di Porong, Sidoarjo. Itong akan menjalani hukuman pidananya selama 5 tahun penjara.
"Yang bersangkutan tidak lakukan kasasi, dan akan menjalani pidana penjara selama 5 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Ini sudah berkekuatan hukum tetap," kata juru bicara KPK Ali Fikri, Rabu (1/2/2023).
Putusan terpidana Itong berkekuatan hukum tetap setelah hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya itu menerima putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Surabaya menolak banding yang diajukan Itong. "Terpidana diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp 300 juta dan uang pengganti sebesar Rp 390 juta," ujarnya.
Tak Ajukan Kasasi
Pengacara Itong, Mulyadi mengakui bahwa pihaknya tidak kasasi karena meyakini putusannya nanti akan tetap sama. Meski begitu, Itong masih tidak mengakui dirinya telah menerima suap dari para pencari keadilan. "Kami tidak mengakui perbuatan itu. Tapi, mencari keadilan di Indonesia itu sulit sehingga kami memutuskan untuk menerima putusan banding," katanya.
Baca Juga: Jadi Saksi, Hakim Dede Akui Terima Uang Rp 300 Juta
Secara terpisah, jaksa penuntut umum KPK Wawan Yunarwanto juga menyatakan tidak kasasi karena pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dianggapnya sudah sesuai dengan pertimbangan jaksa. Itong dinyatakan terbukti menerima suap senilai Rp 545 juta terkait perkara yang ditanganinya.
Majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang diketuai Permadi Widhiyanto dalam pertimbangan putusan hakim menyebut perbuatan Itong seperti advokat dan tidak mencerminkan perilaku sebagai hakim yang dilarang berkomunikasi dengan para pihak.
Melanggar Kode Etik
"Terdakwa dinilai melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang bertindak seperti advokat. Berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan yang ditangani. Menerima hadiah atau janji terkait perkara yang ditangani," tutur majelis hakim PT Surabaya dalam pertimbangan putusan banding.
Baca Juga: Hakim Itong: Di PN Surabaya, Banyak Panitera yang Lebih Kaya dari Hakim...
Selain itu, majelis hakim PT juga menganggap bahwa berdasarkan fakta persidangan Itong telah terbukti menerima suap dari pihak yang berperkara agar perkaranya dimenangkan. Keberatan Itong dalam memori bandingnya yang menyebut bahwa hanya saksi Moch. Hamdan (panitera pengganti) dari sekian banyak saksi yang mengaku mengetahuinya menerima suap juga sudah berulang kali disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Hakim Permadi dan dua anggotanya juga menilai tidak ada bukti baru yang diajukan Itong dalam memori bandingnya. Karena itu, cukup beralasan pihaknya menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. "Dalil-dalil serta permintaan penasihat hukum terdakwa Itong dalam memori bandingnya dinilai tidak cukup kuat untuk dikabulkan," jelas majelis hakim PT.
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya sebelumnya menghukum Itong pidana pidana 5 tahun penjara. Dua tahun lebih ringan dari tuntutan 7 tahun penjara jaksa penuntut umum KPK. Itong juga dihukum membayar denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan. Uang suap Rp 390 juta yang sudah dinikmatinya harus dikembalikan.
Itong dinyatakan terbukti melanggar Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu alternatif pertama. Jaksa penuntut umum KPK tidak mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Meskipun pidana penjara yang dijatuhkan lebih ringan dua tahun dari tuntutan yang mereka ajukan. bd/ham
Editor : Moch Ilham
