SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Upaya perbaikan dan pemulihan ekonomi di Surabaya kini terus digalakan Walikota Surabaya Eri Cahyadi. Melalui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), politisi asal PDI Perjuangan itu berharap dapat memperbaiki kondisi pembangunan ekonomi di kota pahlawan.
"Alhamdulillah, dengan seluruh pimpinan parpol yang hadir hari ini (8/11), kami memiliki visi yang sama untuk menggerakkan seluruh aset pemkot untuk kepentingan umat di Kota Surabaya," kata Eri Cahyadi, Selasa (09/11/2021).
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Sambut Delegasi Perdagangan dari Tiongkok
Maksud hati ingin menggerakan seluruh aset pemkot, nyatanya sebagian aset pemkot khususnya dalam bentuk tanah masih belum jelas status hukumnya.
Data dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Kota Surabaya, jumlah aset pemkot Surabaya sebanyak 4.435 aset. Dari jumlah tersebut, 2.792 aset masih belum bersertifikat.
Bahkan Kepala DPUBMP Kota Surabaya Erna Purnawati, dalam keterangannya di berbagai media menyampaikan, saat ini pihaknya tengah mengajukan permohonan sertifikat untuk 934 aset. Artinya masih ada sekitar 1.858 aset yang belum diurus.
"Sampai saat ini, dari total 4.435 aset Pemkot Surabaya, ada sebanyak 1.643 aset yang sudah bersertifikat. Sedangkan, 2.792 lainnya masih belum bersertifikat," kata Erni dinukil dari Antara.
Selain masalah aset yang belum bersertifikat, ada pula problem lain seperti masalah surat ijo yang hingga kini tak ada kejelasannya. Surabaya Pagi menemukan, kurang lebih sekitar 46.811 warga Surabaya pemilik Sertifikat izin pemakaian tanah (IPT) alias Surat Ijo yang tersebar di 23 kecamatan, masih menunggu kebijakan dari pemkot.
Bahkan aset pemkot seperti di pasar Turi, nyatanya tidak dimanfaatkan untuk keuntungan masyarakat khususnya pedagang, melainkan justru merugikan mereka.
Proyek pembangunan pemkot di pasar Turi dinilai gagal total. Upaya gugatan hukum yang dilayangkan pemkot ke pihak pengembang dalam hal ini PT Gala Bumi Perkasa pada 2017 lalu, ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya.
Total kurugian dari kasus pasar Turi sendiri mencapai kurang lebih Rp 1,7 triliun. Bahkan pemkot Surabaya berpotensi kehilangan asetnya di pasar Turi. Mengingat, perjanjian kerjasama Pemkot dan PT Gala selaku pengembang pasar adalah BOT atau built, operate and transfer.
BOT sendiri adalah bentuk kerjasama antara pemerintah dan swasta, dimana suatu objek dibangun, dikelola atau dioprasikan selama jangka waktu tertentu lalu diserahkan kembali kepada pemerintah.
Dalam kerjasama pemkot dan PT Gala, lama waktu pengelolaan adalah 25 tahun. Setelah waktu tersebut, hak pengelolaan diserahkan kembali kepada Pemkot Surabaya. Sederhananya, status kepemilikan tersebut hanya dapat disewakan dan bukan untuk dijual. Namun pada kenyataannya, PT Gala, justru menjual lapak-lapak di pasar Turi kepada pedagang dengan status hak milik. Harganya pun bervariatif.
6.600 Stan
Investigasi yang dilakukan Surabaya Pagi pada Desember 2020 lalu, rerata lapak atau stan di pasar Turi dijual dengan harga Rp 500 juta hingga 1,5 miliar tergantung letak stan di lantai berapa dan ukuran stan yang dibeli.
Jumlah stan di gedung pasar Turi sendiri sebanyak 6.600 stan, dengan jumlah pedagang sebanyak 5.578 pedagang yang terdiri dari pedagang lama berjumlah sekitar 3.578 orang dan pedagang baru sekitar 2.000 orang.
Pemanfataan aset pemkot yang gagal dan tak ada juntrungnya juga terjadi pada proyek revitalisasi pasar Tunjungan yang sudah lebih dari 10 tahun mangkrak.
Bahkan dalam investigasi Surabaya Pagi pada 30 September 2021 lalu, Pasar Tunjungan kini bak kota mati. Aktivitas perdagangan di sana, tidak terlihat sama sekali.
Desain gedung berlantai 3 itu, kini dimanfaatkan sebagai gedung perkantoran. Di lantai 1 pasar, terlihat sekitar 5 hingga 6 toko yang masih beroperasi. Sisanya tutup dan bahkan sebagian telah dibongkar. Toko yang beroperasi pun, tidak menjual barang laiknya pasar rakyat pada umumnya.
Di sisi utara pintu masuk, terdapat toko yang bergerak dalam bidang ekspedisi yang dibuka. Sedikit ke tengah, ada cv yang bergerak dalam penjualan bahan bangunan khususnya seng.
Di lantai, aktivitas justru hampir tidak ada sama sekali. Hanya ada 1 toko yang buka yakni toko pelelangan barang. Selain itu tidak ada sama sekali. Beberapa stan yang tutup bertuliskan kantor advokat dengan berlabelkan nama pendiri masing-masing.
Parahnya lagi, lift untuk menuju ke lantai 3 tidak berfungsi sama sekali. Bahkan terdapat karat pada lift yang menandakan, lift tersebut telah lama tak berfungsi. Aktivitas di lantai 3 tidak ada sekali. Pintu masuk menuju lantai 3 ditutup total.
Plafon pasar Tunjung baik di lantai 1 hingga lantai 3, mengalami kerusakan yang cukup parah. Ditambahlagi, beberapa sisa-sia bongkaran stan masih berserakan di lantai 2.
Padahal sejak masa kepemimpinan Walikota Tri Rismaharini, pemkot Surabaya telah menganggarkan Rp 10 miliar untuk revitalisasi pasar Tunjungan. Namun hingga kini, tak ada kejelasan kemana uang tersebut berputar dan bagian mana saja yang telah direvitalisasi.
Proyek mangkrak lainnya seperti jembatan bambu yang dibangun di Kawasan Wisata Mangrove, Wonorejo, Rungkut, Surabaya. Jembatan yang dibangun dengan APBD Kota Surabaya senilai Rp 1,2 miliar itu saat ini tidak terawat dan beberapa sisinya ambruk.
Adapula proyek Terminal Kedung Cowek yang kondisinya sudah sekian tahun mangkrak. Padahal pembangunannya menyedot APBD Surabaya tahun 2010 hingga Rp 13 miliar.
Gagal
Anggota komisi C Surabaya Buchori Imron, menyebut, banyak proyek pembangunan pemerintah khususnya di masa Bu Risma yang dianggap gagal dan tidak menguntungkan masyarakat.
"Banyak proyek pemerintah yang gagal. Sentra Ikan Bulak juga menjadi deretan proyek gagal Pemkot Surabaya, sedikit sekali manfaatnya. Modal yang dikeluarkan tidak sesuai dengan manfaat yang dirasakan warga. Adalagi cable car yang 800 meter di Tambak Wedi, mangkrak juga. Kalimas juga bangun rumah pompa saja enggak selesai-selesai, banyak sekali proyek pemkot itu yang manfaatnya enggak dirasakan masyarakat," aku Buchori Imron.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah Tinjau Pencairan Marbot Musala dan Penjaga Rumah Ibadah
Menariknya, Pemkot Surabaya sendiri memiliki BUMD yang mengelola aset-aset pemkot khususnya aset pada pasar-pasar tradisional. BUMD ini adalah Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya.
Dari data yang dikumpulkan di lapangan, kurang lebih 67 pasar tradisional Surabaya dikelola oleh PD Pasar Surya. Namun hingga kini, tak ada program revitalisasi untuk pasar tradisional, tak terkecuali pasar Tunjungan.
Padahal pemerintah kota Surabaya pada tahun 2015 telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat. Dalam Bab IV Perda tersebut, secara implisit menyebutkan terkait revitalisasi pasar.
Dalam pasal 15 secara verbatim menyebutkan; setiap Pengelola Pasar Rakyat wajib melakukan revitalisasi pasar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan daya saing. Untuk kasus pasar rakyat di Surabaya yang menjadi pengelolanya adalah BUMD yakni PD Pasar Surya.
Lucunya, Humas PD Pasar Surya Zaeni, saat dihubungi terkait revitalisasi pasar menjelaskan, pihak direksi PD Pasar Surya memiliki pertimbangannya sendiri. Mengingat, untuk revitalisasi pasar membutuhkan anggaran yang cukup besar.
"Ya itu kembali ke pertimbangan direksi ya. Tapi yang jelas pemeliharaan selalu kita lakukan," kata Zaeni kepada Surabaya Pagi.
Kendati tak ada revitalisasi pasar, ia mengaku, saban tahun pihaknya melakukan pemeliharaan rutin secara bergilir untuk ke-67 pasar tersebut.
"Kita lakukan pemeliharaan. Tapi tidak semua dapat, karena anggarannya terbatas. Misalkan di Pasar Genteng liftnya rusak, terus di pasar yang lain juga alami kerusakan, tapi yang lebih urgen pasar yang lain tadi maka pemeliharaan akan kita lakukan di pasar membutuhkan," ucapnya.
Tak Ada Anggaran
Mengenai klaim tak adanya anggaran, Surabaya Pagi mencoba menelusuri pendanaan atau investasi yang ada di kota Surabaya.
Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya, menyebutkan, penanaman modal Surabaya berasal dari 2 kategori. Pertama adalah penanaman modal asing (PMA), berikutnya penanaman modal dalam negeri.
Secara keseluruhan PMA hingga pertengahan triwulan IV sebesar Rp 99,497,963,763 dengan jumlah proyek sebanyak 36 dan penyerapan TKA sebanyak 327 orang.
TKA terbanyak berasal dari Singapura sebanyak 205 orang, urutan kedua ada China dengan jumlah 76 orang, diurutan 3 ada Jepang dengan jumlah 44 orang dan terakhir ada Malaysia 2 orang.
Investasi PMA tahun 2021 berasal dari 6 sektor. Pertama Sektor penyediaan makanan dan minuman dengan total investasi sebesar 60,51% atau sebesar Rp 60,201,769,146.
Baca Juga: Manfaatkan Aset, Pemkot Surabaya Bangun 8 Lokasi Wisata Rakyat
Pada sektor ini, pemkot Surabaya melakukan kerjasama dengan dua negara yakni Korea selatan dan Singapura. Total proyek secara keseluruhan sebanyak 17 proyek, dengan pembagian Korsel 4, Singapura 11 dan gabungan negara ada 2 proyek.
Untuk total investasi Korsel sebesar Rp 50,314,803,876. Dan Singapura sebesar Rp 6,372,005,358, sementara gabungan negara sebesar Rp 3,514,959,912. Jumlah tenaga kerja asing yang diserap dari PMA ini sebanyak 188 TKA yang semuanya berasal dari Singapura.
Kedua adalah sektor Industri makan dengan total investasi 15,16% atau sebesar Rp 15,083,626,794. Kerjasama masih dilakukan dengan gabungan negara baik Korsel, Singapura dan beberapa negara lainnya.
Ketiga ada sektor perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor dengan total investasi 11,05% atau sebesar Rp 10,993,569,699 dengan total 10 proyek. Negara penyumbang terbesar adalah China dengan jumlah investasi sebesar Rp 7,797,483,602 dengan jumlah proyek 5. Berikutnya ada India dengan total investasi Rp 2,298,685,568.
Selain India, ada juga Hongkong dengan jumlah Rp 778,295,633. Negara lain seperti Singapura juga ikut investasi dengan jumlah Rp 87,623,600 dan terakhir Korsel sebesar Rp 31,481,296. TKA yang terserap pada sektor ini sebanyak 29 orang semuanya berasal dari China.
Keempat ada sektor pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan dengan total investasi 6,78% atau Rp 6,746,904,340. PMA sektor ini berasal dari negara China. Total TKA yang terserap sebanyak 47 orang yang berasal dari China.
Berikutnya adalah sektor aktivitas kesehatan manusia dengan total investasi 3,02 persen atau sebesar Rp 3,006,076,602. PMA berasal dari negara Australia. Terakhir adalah sektor lain-lain sebesar 3,48 persen.
Angka PMA tahun 2021 mengalami penurunan, bila dibandingkan dengan 2 tahun terakhir. Investasi PMA tahun 2020 sebesar Rp 1,507,080,597,587 dan 2019 sebesar Rp 2,439,028,778,990.
Hal serupa juga terjadi pada daya serap TKA. TKA yang tersesap tahun 2019 sebanyak 7,518 orang dan tahun 2020 sebanyak 1,699 orang.
Selain PMA adapula Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Total investasi dalam negeri di Surabaya tahun 2021 sebesar Rp 2,537,772,900,471 dengan jumlah proyek 191.
Investasi Dalam Negeri
Adapun sektor yang mendapatkan investasi dalam negeri diantaranya adalah sergudangan dan aktivitas penunjang angkutan dgn total investasi 52,68% atau sebesar Rp 1,336,846,734,868, sektor perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor dengan total investasi 11,82% atau sebesar Rp 299,886,788,548 dan sektor Industri alat angkutan lainnya dengan total investasi 6,41% atau sebesar Rp 162,696,299,450.
Selain itu, ada pula sektor angkutan perairan dengan total Rp 95,365,255,106 atau 3,76%, Industri makanan sebesar Rp 94,364,566,504 atau 3,72% serta sektor lainnya sebesar 21,62%.
PMDN tahun 2021, juga mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2020 misalnya, PMDN sebesar Rp 20,636,039,176,575 dengan jumlah proyek 466. Sementar tahun 2019 sebesar Rp 16,636,240,416,875 dengan total proyek 282. sem
Editor : Moch Ilham
