SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Jawa Timur (Jatim) menjadi fokus Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak di tahun terakhir masa kepemimpinannya.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak usai menghadiri rapat paripurna laporan dan rekomendasi pansus atas hasil pembahasan LKPj tahun anggaran 2022, Rabu (3/5/2023).
Baca Juga: UNICEF, Unusa, dan Pemprov Jatim Kompak Perangi Wasting hingga Stunting
Emil menyampaikan ucapan terima kasih kepada Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) atas kinerjanya. Ia mengatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia saat ini belum kembali ke level prapandemi. Demikian halnya dengan kemiskinan di Jatim.
“Kami berterimakasih pada pansus LKPj. Kita tahu bahwa angka kemiskinan di seluruh Indonesia belum kembali ke level prapandemi, dan Jawa Timur pun sama,” kata Emil.
“Meski demikian, kita mensyukuri ternyata angka kemiskinan di pedesaan hari ini lebih rendah daripada prapandemi. Jadi, ini menunjukkan ada progres di pedesaan,” imbuhnya.
Ia menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim saat ini tengah fokus pada proses pemulihan ekonomi paska pandemi dan penyesuaian struktural yang terjadi karena disrupsi serta perekonomian masing-masing usaha.
“Nah, ini tentunya kita mendorong misalnya sektor pertanian bagaimana pembiayaan berjalan lancar karena sepertiga masyarakat kita masih kerja di sektor pertanian,” ujarnya.
Menurutnya, jika ekonomi masyarakat lancar, maka akan ada efek multiplayer sehingga ada penyerapan tenaga kerja di sektor lain.
“Ini yang kita harapkan sekaligus di semua lini sektor kita tahu penyumbang terbesar itu masih industri,” tuturnya.
Maka dari itu, Pemprov Jatim akan terus memastikan bahwa kegiatan industri bisa berjalan dengan lancar dan kondusif.
Baca Juga: Pemprov Jatim Melalui Dishut Jatim Siap Dukung FOLU Net Sink 2030
“Kami juga berterima kasih kepada sahabat sahabat buruh karena melakukan aksinya dengan damai dan tentunya aspirasi buruh Jatim akan diperjuangkan oleh Gubernur Jatim ke pemerintah pusat,” ucapnya.
Sejak dilantik pada 13 Februari 2019, banyak capaian positif yang diraih Pemprov Jatim. Kendati demikian, Khofifah-Emil mengakui bahwa masih ada sejumlah pekerjaan besar yang ingin diselesaikannya pada tahun kelima masa jabatannya.
Salah satunya yakni memperkuat sektor perekonomian. Pasalnya, sektor itu menjadi salah satu prioritas utama selama setahun ke depan.
Lebih lanjut, ia menambahkan, kontribusi inflasi di Jatim potensinya berada di 8 daerah. Namun, sejatinya potensi terbesarnya berada di dua kota yakni Surabaya dan Malang. Oleh sebab itu, angka inflasi ini bukan mencerminkan situasi di seluruh daerah di Jatim alias tidak bisa dipukul rata.
Mantan Bupati Trenggalek itu bersyukur pada rentang Januari hingga April 2023, inflasi Jatim turun rata-rata di kisaran 0,43 persen dibanding rata-rata tahun lalu yakni 0,59 persen.
Baca Juga: Perkuat Ekspansi Bisnis, Bank Jatim Tanda Tangani MoU dengan Pengelola JIIPE
“Saya yakin kalau ritme ini bisa kita pertahankan insyaAllah akan turun jauh lebih besar lagi dibandingkan tahun lalu,” tukasnya.
Menariknya, 20 diantara 40 item yang digunakan untuk mengukur inflasi itu ternyata banyak bukan dari sektor pangan. Seperti sewa rumah kontrakan, biaya pendidikan, biaya bensin, kebutuhan air bersih dan lain sebagainya.
“Karena itu fokus kami adalah bagaimana biaya hidup masyarakat khususnya di lapisan terbawah jangan sampai mereka terpukul karena beban harga pangan,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga berupaya menjaga daerah produsen pangan terjaga logistiknya. Maka dari itu, operasi pasar terus dilakukan.
“Alhamdulillah, kalau kita melihat angka bulan Maret year on year 6,9 tapi bulan April ini sudah 5,35. Dan kami melihat potensi ini akan terus turun year on year dibanding tahun lalu,” pungkasnya. sb
Editor : Redaksi
