SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Jokowi ungkapkan bahwa permasalahan pembebasan lahan Rempang Eco-city, dipicu karena adanya salah komunikasi.
Dalam acara Infrastructure Forum and Edutainment Expo di Jakarta Selatan, Rabu (13/09/2023) kemarin. Jokowi mengatakan bahwa dirinya sudah menelepon kapolri agar masalah terkait pembebasan di Rempang ini segera diselesaikan. Ia juga menyampaikan untuk tidak melakukan pendekatan yang represif kepada masyarakat.
Baca Juga: Politisi Jalin Politik Silaturahmi
"Saya sudah sampaikan urusan yang di Rempang, tadi malam tengah malam saya telepon Kapolri, ini hanya salah komunikasi aja, di bawah itu salah mengkomunikasikan saja. Mau diberi ganti rugi, diberi lahan, diberi rumah tapi mungkin lokasinya belum tepat, nah itu yang seharusnya diselesaikan," ujar Jokowi
Ia pun menegaskan bahwa urusan tersebut tidak seharusnya sampai Presiden turun tangan.
"Masa urusan kayak gitu sampai presiden," imbuhnya.
Baca Juga: Jokowi vs Mega, Prabowo vs Mega = Kekuasaan
Sebelumnya, Jokowi juga mengingatkan agar Proyek Strategis Nasional ini jangan sampai ada yang mangkrak. Ia juga menghimbau untuk mengkomunikasikan permasalahan proyek dan mengawasi pembangunan dengan ketat.
"Jika ada persoalan, jika ada permasalahan baik soal lahan, pembiayaan anggaran, urusan perizinan, tolong segera dikomunikasikan. Segera cari solusi-solusi inovatifnya dan ini selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan yang represif kepada masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: Dinyatakan oleh Ketua Dewan Kehormatan PDIP, Sudah Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi tak Kaget
Jokowi menegaskan bahwa tujuan PSN adalah memberikan manfaat untuk masyarakat, bukan sebaliknya.
"Masyarakat kalau ada ganti rugi senang gitu lho yang kita inginkan, bukan ganti rugi tapi ganti untung karena memang harga yang ditujukan adalah harga terbaik. PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaliknya menderitakan masyarakat," tegasnya.
Jika ada yang tidak mampu diselesaikan, Jokowi meminta agar segera dilaporkan kepada direktur jenderal atau menteri terkait. jk-03/Acl
Editor : Redaksi
