.jpg)
Cak Imin Sebut Kebijakan Tambang Dilakukan secara ugal-ugalan. Tercatat ada 2.500 Tambang Ilegal
Baca Juga: Mimik Bibir Gibran dan Emil Dardak Mirip saat Debat, Netizen Tuding Pakai Bone Conduction Earphone
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Debat keempat pilpres yang diikuti cawapres di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu semalam (21/1/2024) berlangsung menarik. Kembali terjadi ada "kolaborasi" antara cawapres Cak Imin dan Prof Mahfud. Kedua cawapres ini mengkritik program Food Estate. Program ini dinilai memprihatinkan. Terutama dikaitkan dengan kondisi pengadaan pangan di Indonesia saat ini.
"Di sisi lain kita sangat prihatin upaya pengadaan pangan nasional diadakan melalui food estaste. Menghasilkan konflik agraria bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan," pinta Cak Imin.
Ia mengungkit hasil sensus pertanian BPS. Menurutnya, 16 juta petani hanya memiliki setengah hektare tanah.
"Hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem, rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare," ucap Cak Imin.
Dia kemudian menyindir soal seseorang yang memiliki kuasa atas tanah 500 ribu hektare.
"Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," ucapnya.
Cak Imin, mengkritik program hilirisasi di sektor tambang. Cak Imin mengatakan kebijakan itu dilakukan secara ugal-ugalan."Salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal. Sementara tambang yang ilegal saja tidak membawa kesejahteraan," kata Cak Imin.
Food Estate Rusak Lingkungan
Cawapres Mahfud Md menilai food estate tidak menjaga kelestarian lingkungan dan menimbulkan kerugian.
Dia tidak melihat pemerintah dalam melakukan langkah-langkah menjaga kelestarian lingkungan, seperti program petani di laut jaya dan nelayan sejahtera.
"Tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Kita punya program petani, bank bertani di laut jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang bener aja rugi dong kita," tutur Mahfud.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan bahwa petani semakin berkurang namun subsidi pupuk semakin besar. Mahfud menyebut pasti hal ini ada yang salah.
Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md juga soroti soal tambang ilegal yang banyak terjadi di Indonesia. Mahfud mengatakan tak mudah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) lantaran banyak mafia hingga dibeking aparat dan pejabat negara.
Baca Juga: Hilirisasi Nikel itu Makmurkan Segelintir Orang
Dua Moderator Wanita
Debat cawapres kedua kali ini kembali mempertemukan Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud Md.
Ketiga cawapres bahas tema debat tentang Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa.
Kali ini moderator debat penyiar TV wanita yaitu Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar.
Sementara panelis debat keempat tetap ada 11 pakar yaitu:
1. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H, M.H (Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Universitas Hasanuddin).
2. Dr. Arie Sujito, SP M.Si, (Sosiolog Pedesaan/Dosen Fisipol UGM).
3. Prof. Dr. Arif Satria, SP. MSi (Ahli Ekologi Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Rektor Institut Pertanian Bogor).
Baca Juga: Singgungan Gibran Sebut "Profesor", Dibahas TPN
4. Dewi Kartika (Ahli Agraria/Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria).
5. Fabby Tumiwa (Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform atau IESR).
6. Prof. Dr. Ir. Haryadi Kartodihardjo, MS (Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor).
7. Prof. Dr. Ir. Ridwan Yahya, M.Sc, (Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu).
8. Rukka Sombolinggi, SP, M.A (Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/Ahli Masyarakat Adat).
9. Prof. Sudharto, P. Hadi, Ph.D, (Pakar Manajemen Lingkungan/Rektor Universitas Diponegoro 2010-2015).
10. Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto, M.A, (Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
11. Ir. Tubagus Furqon Sofhani, M.A, Ph.D (Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan Institute Teknologi Bandung). n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
