Menteri-Menteri Jokowi Saling Kritik, Kabinet Pecah Belah

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, masih menjawab tudingan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia soal gagal menyelesaikan target investasi.

Padahal, sebutan nama Thamas Lebong, dilakukan Gibran, saat sesi debat cawapres sudah beberapa minggu lalu.

Menurut Tom Lembong, data-data soal investasi saat ia menjabat bisa dilihat langsung oleh publik. Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) ini mempersilakan publik membandingkan data-data dan memberikan penilaian.

"Saya kira data-datanya semuanya publik. Kami mempersilakan publik saja menganalisa dan membandingkan data-data, dan kami mempersilakan masyarakat menilai," katanya saat ditemui di Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Enam hari sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyindir Mantan Kepala BKPM Tom Lembong karena dirinya mendapatkan warisan investasi mangkrak sebesar Rp 708 triliun.

"Saya masuk di BKPM bulan Oktober 2019, saya diwariskan oleh pemimpin terdahulu saya dengan investasi mangkrak Rp 708 triliun," ucap Bahlil dalam Konferensi Pers di Kantor BKPM Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Namun menurut Bahlil, investasi mangkrak tersebut mampu diatasinya hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun.

Juga Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan masih melontarkan kritikan kepada Thomas Lembong soal pemberi contekan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 7 tahun.

"Setiap kepala negara yang saya pernah lihat, tidak ada pembantunya di belakang itu tidak kasih catatan-catatan, ya mengingatkan. Saya misalnya (saat) bilateral, deputi saya ada saja satu atau dua yang mengingatkan. Kau dibayar untuk itu kok," kata Luhut di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

Luhut menyebut pemberian catatan atau contekan itu mungkin terjadi karena dua hal. Pertama, ada bidang yang presiden tidak atau kurang tahu. Kedua, sang anak buah khawatir atasannya tak ingat.

Itu kutipan bagaimana ada tiga menteri kabinet Jokowi, terlibat saling sindir. Thomas Lembong, meski mantan menterinya Jokowi, ia direshaffle bukan terkena kasus seperti memperindag M Lutfi. Akal sehat saya bilang antar pembantu presiden mulai menampakan ada perpecahan. Ini diketahui publik. Ada apa?

Minggu ini Menteri Sosial yang juga kader PDIP Tri Rismaharini membuat testimoni. Mantan Wali Kota Surabaya ini menyebut di tubuh kabinet Jokowi tak lagi kondusif.

Risma menyebut, kini untuk rapat diperiksa semuanya. (surabayapagi.com, Selasa, 30 Jan 2024)

Terlihat saat Presiden Joko Widodo membagikan bansos, mensos Risma tak ikut. Begitupun saat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto

mengumumkan pemerintah akan membagikan bantuan langsung tunai (BLT) 2024, Risma tak terlihat.

Tak lama, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menanggapi absennya Menteri Sosial Tri Rismaharini saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagi-bagi bantuan sosial (bansos). Menurut Bahlil, Bansos sudah ada di pemerintahan sebelumnya sehingga bukan jadi alat politik.

Bahlil menyebut jumlah penerima bansos mencapai 18 juta. Bahlil meragukan jika Risma tidak diajak bagi-bagi bansos. Pernyataan Bahlil disampaikan saat ia ditemui wartawan di The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

Testimoni Risma dan urusan bansos menambah kegaduhan di kabinet. Muncul kesan terkotak-kotaknya menteri dari PDIP dengan Gerindra, PAN dan Partai Golkar.

Sekjen PDIP Hasto menyebut kabinet Jokowi saat pilpres 2024 terfragmentasi. Sebagai jurnalis saya bertanya kok bisa? Siapa yang menciptakan perpecahan ini?

***

Juga urusan Mahfud MD yang resmi mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) pada Rabu (31/1), direaksi Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Bahlil cawe-cawe. Padahal Bahlil bukan menteri dibawah Menkopolhukam.

Menariknya, Bahlil malah mengatakan, rencana mundurnya Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tidak akan mempengaruhi soliditas Kabinet Indonesia Maju (KIM) di bawah Presiden Joko Widodo. Luar biasa kewenangan berbicara Bahlil mewakili presiden Jokowi. Ia mengabaikan sopan santun di kementerian.

Sayang, Bahlil tidak menyentuh substansi alasan pengunduran Mahfud yaitu demi menghindari konflik kepentingan di Pilpres 2024. Apakah Bahlil ingin menciptakan politik pecah belah di kabinet pemerintahan Jokowi.

***

Politik pecah belah, adalah politik adu domba, atau divide et impera. Literasi yang saya baca, Politik pecah belah adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi. Tujuannya untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan.

Dalam sejarahnya, politik pecah belah termasuk strategi yang digunakan oleh penjajah kolonial Belanda mengadu domba antara kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan anggota-anggota kerajaan (pangeran-pangeran) yang tidak puas dengan pemerintahan raja kerajaan-kerajaan tersebut.

Setahun lalu, Presiden Joko Widodo sudah menilai kompetisi dalam politik di Indonesia. Ia juga menyampaikan bahwa bertanding dalam pemilihan umum (pemilu) untuk meraih kemenangan sesuatu yang wajar. Namun, menurutnya tidak perlu ada saling fitnah atau menjelek-jelekan.

"Yang harus ditunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas, tidak memecah-belah, tidak saling menjelekkan dan saling fitnah," ujar Jokowi saat hadir dalam Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 Partai Golkar di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (6/11/2023) lalu.

"Demokrasi yang kita bangun adalah demokrasi yang membangun. Menghasilkan solusi bagi masalah bangsa. Menghasilkan strategi untuk kemajuan bangsa," imbuhnya.

Ia menilai akhir-akhir ini ada banyak drama menjelang pemilu. Menurutnya pemilu semestinya merupakan ajang pertarungan gagasan dan ide dari para calon.

Ini pernyataan seorang presiden. Akal sehat saya tergelitik bertanya ada apa Jokowi, menyampaikan ditengah persaingan politik ada temuan drama politik. Dan ini disampaikan di acaranya Partai Golkar? Apa memang telah ada drama politik yang mengganggu stabilitas negara? Apa narasi drama politik itu ada yang menyusun seperti lazimnya sebuah drama?

Presiden Joko Widodo, tidak menjelaskan rinci. Ia hanya mengingatkan bahwa politik tidak boleh memecah belah bangsa, sehingga harus ada kerja sama antarpartai politik dalam segala aspek kebangsaan demi persatuan dan kesatuan serta kemajuan bangsa.

“Jadi memang dalam politik kalau yang namanya kerja sama itu wajib, jangan justru politik itu memecah belah kita,” ujar Presiden Joko Widodo dalam pembukaan workshop dan Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN) di Semarang, Jawa Tengah, Minggu, yang disaksikan secara daring melalui tayangan langsung Youtube PAN TV dari Jakarta.

Catatan jurnalistik saya dalam satu tahun 2023 lalu menunjukan Presiden Jokowi, kadang membuat pernyataan bias. Apakah ini ada kaitannya dengan conflic of interest sebagai kepala pemerintahan dengan kepala rumah tangga?

Sebagai ayah dari Gibran, ia adalah kepala keluarga, berbeda dengan posisi kepala pemerintahan. Bagaimana menurut pendapat Anda? ([email protected])

Editor : Moch Ilham