SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Senin (5/2/2024) kemarin, ternyata sivitas akademika Surabaya, yang merasa resah terhadap situasi Pemilihan Umum 2024 termasuk Pemilihan Presiden. Tidak hanya dari sejumlah sivitas akademika dari Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Total ada empat kampus yang bergolak di Surabaya, Termasuk Institute Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) serta Universtas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya.
Hanya saja, suara para akademisi dari Unair terbelah. Pasalnya dari 120 orang yang berasal dari akademisi dan alumni Unair yang mengkritik pemerintahan Jokowi, dinyatakan oleh pihak Unair merupakan mewakili institusi Universitas Airlangga.
Baca Juga: Jokowi Ikut Siapkan Program Makan Siang Gratis
Sementara dalam orasinya yang mewakili 120 akademisi dan alumni dari Unair, Guru Besar Sosiologi FISIP UNAIR, Prof. Hotman Siahaan, mengecam praktek pelemahan demokrasi yang terjadi pada Pemilu 2024.
Dimana, pernyataan sikap ini mencakup empat poin kritis antara lain, yang pertama tentang pelemahan demokrasi, UNAIR mengecam segala bentuk praktik pelemahan demokrasi, mendesak Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harus merawat prinsip-prinsip etika republik dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan fasilitas dan alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu, maupun berpihak dalam politik elektoral dan menghentikan segala praktik kelanggengan politik kekeluargaan.
Kedua, Prof Hotman juga mendesak Presiden dan Aparat Negara untuk menghormati hak-hak sipil dan politik warga, serta kebebasan berbicara dan ekspresi. "Karena Negara Indonesia milik segenap rakyat Indonesia, bukan segelintir elite penguasa," ujar Prof Hotman, Surabaya, Senin, (5/2/2024).
Kemudian yang ketiga, Prof Hotman menuntut penyelenggaraan Pemilu Luber-Jurdil tanpa intervensi, kecurangan, kekerasan, dan mengutuk politik uang. "Partai Politik harus mereformasi diri dalam menjalankan fungsi-fungsi artikulasi, agregasi, dan pendidikan politik warganegara," paparnya.
Serta yang poin keempat, Prof Hotman turut menggarisbawahi soal intervensi dan intimidasi terhadap kebebasan mimbar akademik di Perguruan Tinggi, menegaskan perlunya menjaga rasionalitas dan kritisisme para civitas akademika di Perguruan Tinggi.
"Perguruan Tinggi harus senantiasa menjaga marwah, rasionalitas dan kritisisme para insan civitas akademika demi tegaknya republik," jelasnya.
Setidaknya dalam deklarasi pagi itu, ada 120 sivitas akademika asal Unair yang mengecam tindakan pelemahan demokrasi dalam Pemilu 2024 yang dilakukan pemerintahan Jokowi.
Unair Membantah Kritik Pemerintahan Jokowi
Hanya saja, gerakan moral sejumlah sivitas akademika yang mayoritas pengajar FISIP Unair ini menekankan bahwa gerakan ini tidak mewakili kampus Unair. Melainkan pribadi masing-masing.
Hal ini ditegaskan Direktur Sekolah Pascasarjana Unair Prof Badri Munir Sukoco dan Wakil Direktur Sekolah Pascasarjana Prof Suparto Wijoyo, di hari yang sama.
Prof Badri Munir Sukoco menegaskan kegiatan ratusan orang yang mengatasnamakan Unair bukan inisiasi pihaknya. Ia juga menyesalkan penggunaan gedung tanpa seizin kampus.
"Kami menyesalkan penggunaan tanpa izin gedung pasca atas aktivitas publik tanpa pemberitahuan," kata Badri di gedung sekolah pascasarjana Unair kampus B, Senin (5/2/2024).
Dalam kesempatan itu juga Unair menyampaikan tiga poin pernyataan sikap yang disampaikan terkait dengan pesta demokrasi. Poin-poin tersebut disampaikan akademisi Unair, Prof Imam Mustofa.
"Pertama, kami mendorong menyerukan terselenggaranya pemilu yang partisipatif. Kami menyerukan jangan golput, mari beraktif. Mari kita jaga kondusivitas bebas dari provokasi dan tekanan," kata Imam.
Kedua, pihaknya menjunjung tinggi netralitas dan integritas institusi sembari menghormati kebebasan akademik dalam beropini dan menentukan pilihan. Pihaknya sebagai akademisi, dosen, tenaga pendidikan, mahasiswa hingga alumni siap mewujudkan demokrasi yang berkualitas, bermartabat tanpa provokasi tekanan, tanpa kecurangan dan tanpa politik uang.
"Terakhir tentu saja semua ini dalam rangka kita semua ingin tetap menjaga keutuhan persatuan NKRI. Jangan sampai kontestasi ini memecah belah kita. Harus satu kesatuan sebagai warga bangsa negara NKRI," tandas Imam.
Untag Tolak Intimidasi Pemilu
Sivitas akademika Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya layangkan sikap tegas atas kondisi demokrasi pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Rektor Untag Surabaya, Prof. Mulyanto Nugroho, menyampaikan kekhawatiran atas kemunduran demokrasi di Indonesia yang terjadi belakangan ini khususnya terkait Pemilu 2024 kali ini.
Baca Juga: Politisi Jalin Politik Silaturahmi
Dalam orasinya di Plaza Proklamasi Untag Surabaya, Prof. Nugroho menyatakan penolakan terhadap politik dinasti dan intimidasi yang meruncing.
Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama menegakkan netralitas pejabat demi kelancaran Pemilu 2024 yang jujur dan adil.
"Bangsa Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu bahwa pada era terakhir ini banyak kekuasaan pemerintah yang digunakan untuk memenangkan salah satu paslon. Artinya, keberpihakan ini tidak netral. Untuk itu, kami mengajak masyarakat membentak pejabat agar netral," ujar Prof. Nugroho, Surabaya, Senin, (5/2/2024).
Tak hanya itu, mewakili 14 guru besar (Gubes), Prof. Nugroho menyoroti pencederaan nilai fundamental demokrasi dalam UUD Negara Republik Indonesia, menegaskan pentingnya kearifan dan etika dalam berbangsa dan bernegara. "Ini berhubungan erat dengan telah terjadi pencederaan nilai fundamental demokrasi dalam UUD Negara Republik Indonesia, kearifan dan etika dalam berbangsa dan bernegara," jelasnya.
Sivitas akademika Untag Surabaya juga menolak keras praktik politik dinasti dan mendesak para pemimpin untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.
"Masa depan bangsa dan negara ini tidak boleh dipertaruhkan di atas kepentingan sekelompok orang dengan mengabaikan nurani dan penalaran yang kritis dan rasional. Di bawah Bendera Merah Putih, mari kita wujudkan jiwa patriotik demi kelangsungan kehidupan generasi kita di negeri yang damai dan sejahtera," tandas Gubes Akuntasi itu.
Kendati demikian, pernyataan sikap Untag Surabaya menyerukan penolakan terhadap politik dinasti, politik uang dalam pemilu, dan menuntut pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan menambah daftar akademisi yang kritisi pemerintahan Jokowi ini.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya mengembalikan netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam menjalankan tugas negara.
ITS dan Unesa Kampanye Pemilu Damai
Sedangkan, Unesa dan ITS mengeluarkan pernyataan sikap terkait dinamika demokrasi Indonesia menjelang pemilihan umum 2024 yang kurang 7 hari ini. Kedua kampus itu menekankan bahwa bukan hanya untuk mengawal demokrasi, tetapi juga sebagai kontribusi moral untuk menjaga keutuhan NKRI menuju Indonesia Emas 2045. Serta berjalannya pemilu damai, adil dan sejahtera.
"Kami sebagai civitas akademika yang menjadi moral force (suri tauladan) untuk keberlangsungan bangsa ini, dan ingin berkontribusi untuk memastikan dan menjaga agar dinamika politik hari ini berkembang," kata Direktur Lembaga Pendidikan dan Sertifikasi Profesi (LPSP) Dr. Martadi, Senin, (5/2/2024).
Baca Juga: Jokowi vs Mega, Prabowo vs Mega = Kekuasaan
Ia menambahkan bahwa dinamika politik saat ini harus diawasi agar tidak memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. "Guru besar Unesa merasa perlu mengingatkan semua lapisan masyarakat bahwa Pemilu bertujuan untuk menciptakan NKRI yang adil dan sejahtera," ungkapnya.
Selain itu, deklarasi ini juga tidak berpihak pada satu kelompok tertentu, melainkan untuk semua lapisan masyarakat. Tentunya ini bertujuan untuk Pemilu aman, damai, jujur, dan adil.
"Itu tugas kami mengingatkan, karena itu dijamin dalam undang-undang kebebasan akademik. Maka kami hari ini memanfaatkan kebebasan akademik yang dijamin undang-undang untuk memberikan pesan moral kepada semua pihak agar kita tetap ingin menjaga kebersamaan dan persaudaraan untuk menjaga NKRI," pungkasnya.
Senada dengan Unesa, 44 Gubes ITS juga menyerukan pemilu damai dan meminta pemerintah Presiden Jokowi bersikap netral dalam Pemilu 2024 kali ini.
Profesor Harus Laksana Guntur, Koordinator Keluarga Besar ITS Peduli Negeri, menyampaikan keprihatinan terhadap situasi politik saat ini yang kian memanas dikalangan sivitas akademika. Namun, ITS tetap menyerukan dalam koridor tata kelola perguruan tinggi yang baik.
"Kita menyerukan tentang apa yang terjadi saat ini di pentas politik nasional, namun tidak liar, dan tetap pada koridor kami di kampus ITS. Jadi ini adalah seruan moral dari kami, yang bukan partisan ataupun kelompok pendukung capres dan cawapres," ungkap Prof Harus Laksana Guntur.
Sementara itu dua mantan Rektor turut hadir dalan deklarasi keprihatinan tersebut, yaitu Profesor Priyo Suprobo dan Profesos Joni Hermana.
Dua mantan Rektor, Profesor Priyo Suprobo dan Profesor Joni Hermana, juga hadir dalam deklarasi tersebut. Priyo Suprobo menekankan bahwa ITS berharap kondisi saat ini bisa disadari oleh pemerintah untuk perubahan yang lebih baik di masa depan.
"Kita ingin bahwa kedepan kondisi yang mungkin sekarang dinilai kurang baik bisa disadari presiden. Sehingga bisa berubah menjadi lebih baik lagi," ungkap Prof Priyo.
Selaras dengan Prof Priyo, Profesor Joni Hermana, mantan Rektor ITS juga ingin Pemilu berlangsung jujur dan adil. Serta tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia menjadikan pemilu berjalan dengan baik dan bermartabat.
"Muara kita sama yaitu mengingatkan pemerintah agar pemilu berlangsung damai, jujur dan adil serta menjaga kesatuan Republik Indonesia," pungkas Profesor Joni. ain/rmc
Editor : Moch Ilham
