SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memaksimalkan program-programnya di tahun 2024 ini. Karena masih ada beberapa program yang belum tuntas sejak 2023 dan harus menjadi fokus tahun ini.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mengatakan, terdapat dua permasalahan utama yang harus jadi prioritas. "Yakni, terkait pengendalian banjir serta pengentasan kemiskinan yang selaras dengan pengurangan pengangguran,” ungkap Reni Astuti saat diwawancara di kantor dewan Senin (26/2) kemarin.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Sambut Delegasi Perdagangan dari Tiongkok
Reni melanjutkan dua hal itu banyak disampaikan oleh masyarakat saat dirinya turun ke lapangan dan saat menggelar reses (serap aspirasi masyarakat).
Terkait pengentasan kemiskinan, Reni menerangkan agar pengentasan kemiskinan ekstrem di Surabaya ini bisa mencapai 0 persen dan senada dengan target dari pemerintah pusat. Pemkot Surabaya dihimbau untuk memaksimalkan programnya.
Salah satunya, akurasi data kemiskinan. Angka kemiskinan di Surabaya terus berubah, hal itu harus diiringi dengan kecepatan Pemkot dalam meng-upgrade data warga miskin (gamis). Update data bisa dilakukan tiap bulan atau maksimal tiga bulan sekali sehingga lebih akurat. Sebab, bisa jadi ada warga miskin yang sudah mendapatkan penghasilan mumpuni sehingga tak masuk indikator kemiskinan. Di lain sisi, ada kemungkinan pula data gamis baru.
Baca Juga: 5.000 Properti di Rusia Terendam Banjir
“Akurasi data ini perlu melibatkan pejabat RT/RW yang tahu secara langsung kondisi warganya. Sehingga seluruh warga miskin di kampung-kampung bisa terdata, tak ada yang tertinggal. Bantuan juga bisa tersalurkan dengan efektif,” kata Reni.
Reni menambahkan, jika data yang akurat sudah dipegang, pemkot harus melakukan intervensi. “Pemkot sudah punya rumah padat karya, itu program yang bagus. Namun memang harus banyak disosialisasikan agar masyarakat dapat menikmati manfaatnya dengan maksimal. Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga menjadi salah satu yang masih harus diterapkan. Yang harus dipastikan oleh pemkot adalah program-program tersebut wajib tepat sasaran,” tutur Reni.
Lantas, permasalahan lainnya adalah penanganan banjir. Beberapa langkah sudah diambil Pemkot Surabaya. Diantaranya, memperbanyak sumur resapan, membangun rumah pompa, dan lainnya. Namun hingga kini Surabaya masih kerap dilanda banjir. Hingga bulan ini, tercatat masih ada 265 titik genangan di Surabaya yang belum dituntaskan.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah Tinjau Pencairan Marbot Musala dan Penjaga Rumah Ibadah
Salah satu yang cukup banyak titik genangan dan dilanda banjir adalah wilayah Surabaya Barat. Reni menilai permasalah disana punya kaitan dengan daerah lain, yakni Kabupaten Gresik. Untuk itu, Pemkot perlu menjalin kerjasama dengan BBWS dan kementerian terkait untuk bersinergi dengan Pemkab Gresik. Selain di Surabaya Barat, Reni juga mendapati di Surabaya Timur masih banyak titik genangan yang cukup parah.
“Selain mengganggu aktivitas anak sekolah, pekerja, dan masyarakat umum, dampak pasca banjir juga harus jadi perhatian. Jalanan akan banyak berlubang dan rusak, sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas,” papar Reni. Alq
Editor : Moch Ilham
