SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang, ada tanda-tanda sejumlah elite parpol cari cuan lima tahunan. Makanya, elite parpol yang dalam pilpres lalu berseberangan, kini mulai cair. Ya sama sama menguber satu kepentingan, cuan.
Wajar para calon kepala daerah, kini mulai uber uber partai politik . Tentu buat perahu tumpangannya. Jargon politiknya, menyelaraskan antara kebutuhan dan kepentingan masyarakat agar pemimpin yang terpilih nanti mampu menampung serta mengeksekusi aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Polri tak Antikritik, Lamban Tangani Kasus Tanpa Fulus?
Goal politiknya, pembangunan dapat berjalan secara efektif dan merata.
Saya amati, parpol mulai memperhatikan potensi internal dan eksternal. Ini untuk menjaring calon yang harus berpotensi linear dengan karakteristik masyarakatnya.
Sebab pilkada merupakan aspek penting bagi partai politik, karena kepala daerah yang akan mengeksekusi kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat.
***
Catatan jurnalistik saya mengungkap ada pernyataan Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar, tahun 2019, yang masih relevan untuk menyegarkan kita.
Saat itu Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri itu mengungkapkan, pasangan calon kepala daerah bisa mengeluarkan biaya ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk biaya pemilihan kepala daerah (pilkada). Menurut Bahtiar, biaya minimal yang harus dikeluarkan paslon di kisaran Rp 25 miliar hingga Rp 30 miliar.
Ada daerah keluarkan minimal Rp 30 miliar sampai ratusan miliar. Ini untuk pemilihan bupati. Sedang untuk pemilihan gubernur bisa sampai triliunan.
Juga ada kajian Litbang Kementerian Dalam Negeri yang menyebutkan biaya politik untuk menjadi bupati atau wali kota rata-rata Rp30 miliar. Sedangkan biaya menjadi gubernur bisa mencapai Rp100 miliar. Howww mahal juga. Bagaimana kembalikan modal saat mencalonkan jadi Gubernur? Apa saat menjabat mesti korupsi proyek, seperti Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Ia menjadi tersangka korupsi ikut serta dalam menentukan kontraktor untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur di propinsinya.
Ada studi KPK, yang mengungkap, umumnya paslon menutup kekurangan biaya nyagub dengan mencari dana tambahan melalui donasi.
Padahal rata gaji kepala daerah hanya sekitar Rp5 miliar satu periode. Ini berdasarkan kajian Litbang Kemendagri. Angka ini lebih kecil dari nilai mahar politik yang harus disetor paslon oleh kepada parpol.
Elih Delilah dkk dalam Benturan Kepentingan Pendanaan Pilkada (INTEGRITAS: 2019) menyebutkan, secara umum pengusaha mendominasi sebagai donatur paslon dalam pemilihan gubernur.
“Penyandang dana perorangan pengusaha/pebisnis selalu mendominasi sejak Pilkada 2015 (18 persen), Pilkada 2017 (26,6 persen),” tulis Elih Delilah dkk.
Dan pada Pilkada sejak tahun 2018, dominasi pengusaha berasal dari keluarga sebesar 38,1 persen dan di luar keluarga sebesar 40,9 persen.
Kontribusi besar donatur itu bukanlah tanpa kepentingan. “Tidak ada yang namanya makan siang gratis,” demikian idiom yang sering terdengar di politik.
Dari riset itu juga terbaca bahwa penyandang dana “tetap mengharapkan balasan di kemudian hari”. Harapan itu disampaikan “secara jelas dalam bentuk lisan maupun tertulis (perjanjian) dan sebagian besar calon kepala daerah akan memenuhi harapan itu ketika dia memenangkan pilkada atau menjabat.
Sementara itu, kajian Litbang Kementerian Dalam Negeri menyebutkan biaya politik untuk menjadi bupati atau wali kota rata-rata Rp30 miliar. Sedangkan biaya menjadi gubernur bisa mencapai Rp100 miliar.
Anggaran itu termasuk untuk biaya politik antara lain “mahar politik”.
Hasil menguping saya pada pilkada 2018, mahar politik merujuk sejumlah uang yang diberikan kepada partai politik agar seseorang dipinang atau dicalonkan dalam pemilihan.
Artinya, tanpa “mahar politik”, seseorang bisa terancam gagal maju dalam pemilihan. Mahar politik ini praktik elite parpol cari cuan 5 tahunan.
Dalam praktik, mahar untuk mendapat ‘stempel’ dan restu dari partai politik. Konon mahar politik ini untuk menggerakkan mesin politik.
***
Saya punya arsip pernyataan Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akbar Ali. Ia pernah mengatakan, anggaran daerah terkuras untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Tak hanya itu, kepala daerah pun kesulitan menjalankan visi-misi pemerintah pusat karena dana terpakai separuh untuk pilkada, ditambah biaya rutin 75 persen yang tidak bisa diganggu gugat.
Ia menyebutkan, anggaran daerah bisa terpakai 40-45 persen untuk pilkada sehingga ada beberapa kepala daerah yang mengungkapkan kepadanya bahwa dua hingga tiga tahun setelah pilkada sulit mengimplementasikan visi dan misi pemerintah pusat.
Ini pernyataan dari dua pejabat di Kemendagri. Pernyataan yang menurut saya hasil memotret realita pilgub di Indonesia .
Angka ini lebih kecil dari nilai mahar politik yang harus disetor paslon oleh kepada parpol.
Baca Juga: Mantan Mensos vs Mensos, Beradu Atasi Kemiskinan
**
Konon sampai pilkada 2019, biaya yang dikeluarkan oleh calon kepala atau wakil kepala daerah dalam pilkada mencapai miliaran rupiah. Bahkan, biayanya bisa di atas Rp100 miliar, untuk cagub.
Konon, sebagian pasangan calon ada yang harus mengeluarkan dana pilkada melebihi harta kas (total uang tunai, deposito, giro, tabungan) dan total harta kekayaan (sesuai LHKPN).
Kondisi itulah, menurut studi KPK, menyebabkan paslon menutup kekurangan biaya dengan mencari dana tambahan melalui donasi.
Juga kajian Falguera et al (2014) dan Bryan dan Baer (2005).
Dalam buku Pembiayaan Pemilu di Indonesia (2018) yang dipublikasikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menyebutkan, beberapa alasan uang politik begitu tinggi.
Pertama, biaya politik yang mahal disebabkan oleh semakin berkembangnya fenomena profesionalisasi politik dan kampanye.
Kedua, karena kian rendahnya dukungan finansial dari kelompok akar rumput terhadap para politisi. Inilah yang berimplikasi ketergantungan peserta pemilu kepada donatur swasta dan negara.
Analisis Falguera & Bryan dan Baer juga senada dengan temuan KPK, bahwa faktor pemicu biaya politik tinggi, karena “keinginan kelompok bisnis dalam memberikan dukungan pembiayaan untuk kampanye kepada para calon dengan kompensasi dan harapan akan adanya keuntungan kepada kelompok- kelompok bisnis itu manakala calon-calon tersebut berhasil mendapatkan jabatan- jabatan publik.”
***
Kini, muncul figur-figur yang berminat ikut dalam kontestasi pemilihan gubernur Jatim. Paslon Khififah -Emil paling solid. Kini sudah kantongi dukungan dari 6 parpol.
Calom lawanya dari PKB
Baca Juga: Si Tamak SYL, Ngaku Bukan Bapak yang Baik
statusnya masih 'menggantung'.
Sebelumnya, santer beredar bahwa KH Marzuki Mustamar
'mengajak' Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB yakni Arzeti Bilbina. Kini mulai dijodohkan dengan
Menteri Sosial yang juga kader PDI Perjuangan, Tri Rismaharini.
***
Jatim berpenduduk 41,15 juta jiwa. Logikanya setiap Cagub mesti mengerti apa itu "keistimewaan" Jawa Timur.
Juga mengerti peran anak muda dalam Pemilu 2024.
Dalam pemilu 2019, jumlah pemilih pemula di Jawa Timur mencapai 2.287.176 dari total 30.912.994 pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Tampak pemilih pemula telah terbukti memberikan pengaruh juga.
Apakah menghadapi petahana Khofifah-Emil, calon dari PKB KH Marzuki Mustamar , akan melakukan positioning, menyerap aspirasi masyarakat?
Apakah ia juga mengharapkan masyarakat dari kelas menengah terdidik, agar mewujudkan pilkada yang berintegritas. Maklum, "pasar" Khofifah dan KH Marzuki nyaris sama, kaum nahdliyin.
Saya pantau jelang pilkada Jatim terdapat banyak aktor yang berperan. Mereka cenderung memperjuangkan kepentingan sebagian kelompok berduit. Apa begitu bu Khofifah, mas Emil dan KH Marzuki? Hehehe....
Editor : Raditya Mohammer Khadaffi
