Kajian Tim DPRD, Sarankan untuk Tutup PT Puspa Agro

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Salah satu hasil kajian DPRD Jatim mendorong Pemprov Jatim menutup anak perusahaan PT Jatim Grha Utama (JGU) yakni PT Puspa Agro. Karena perseroan yang memyedot APBD Jatim hampir Rp 600 miliar era Gubernur Imam Utomo, setiap tahun memberi kerugian kepada induk perusahaannya.

Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur akan merekomendasikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau anak perusahaan PT JGU, ditutup, sebab terus merugi dan membebani APBD Jatim.

Sumber di Pemprov dan DPRD Jatim, yang dihubungi Surabaya Pagi, Kamis (19/12/2024) mengakui dorongan menutup dari salah satu anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim.

Diungkapkan, pernah ada tim yang membuat kajian terhadap semua BUMD termasuk anak perusahaannya. Kajian tersebut untuk mengetahui BUMD dan anak perusahaan yang perlu disupport APBD Jatim. Sebaliknya, BUMD dan anak perusahaan yang perlu ditutup karena hasil kajian terus membebani APBD.

Tim DPRD Jatim membeberkan, salah satu hasil kajiannya adalah mendorong Pemprov Jatim menutup anak perusahaan PT JGU yakni PT Puspa Agro.

Jawaban Dirut JGU Mirza

Diwawancarai soal nepotisme di jajaran direksi BUMD di Jatim, Mirza Muttaqien, sebagai Direktur Utama BUMD PT JGU, induk dari Puspa Agro, malah "nglambyar" dengan menjawab soal pangan. Sementara pertanyaan soal tudingan Mendagri adanya nepotisme di jajaran direksi BUMD, jawabannya tidak klop alias nyambung dengan pertanyaan wartawan Surabaya Pagi.

Kamis (19/12/2024) siang pukul 13:25 WIB, Surabaya Pagi mengajukan pertanyaan tertulis melalui pesan WhatsApp yang selengkapnya sebagai berikut:

"Selamat siang pak Mirza,

Saya Raditya Khadaffi, Surabaya Pagi, izin mohon konfirmasi dari pak Mirza.

1) Terkait pengelolaan Puspa Agro yang dibawah JGU, saat ini bagaimana pak Mirza? Bahkan ada sorotan dari DPRD Jatim, Puspa Agro tidak profit, stagnan dan cenderung “nyusu” terus ke JGU. Ini apakah salah pengelolaan atau salah pilih direksi atau ada faktor lain?

2) Bagaimana menurut Bapak, terkait usulan Puspa Agro di spin-off menjadi BUMD Pangan.

Jadi Puspa Agro dilepas dan tidak 'nyusu' terus ke PT JGU terus. Karena rugi terus.

Apalagi selaras dengan program makan gratis, Apakah optimis bisa meraih profit bila di spin-off nantinya?

3) Kemudian terkait tudingan Mendagri Tito Karnavian dalam Rakernas BUMD kemarin, menuding dalam penunjukan direksi BUMD di daerah, masih berbau nepotisme? Apakah di Puspa Agro, juga sama seperti tudingan Mendagri? Terima kasih."

Tapi Mirza Muttaqien, pria yang juga Ketua Umum Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Jatim, menjawab pukul 15:50 WIB, yang selengkapnya seperti ini:

"Urgensi Pembentukan BUMD Pangan di Jawa Timur

Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam sektor pangan nasional karena berperan sebagai:

1. Produsen Utama Produk Agro:

• Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jawa Timur menghasilkan berbagai produk agro seperti beras, jagung, gula, cabai, bawang merah, susu, dan hasil perikanan.

• Namun, pengelolaan surplus dan distribusi hasil agro masih menghadapi tantangan, seperti fluktuasi harga, ketergantungan pada rantai distribusi swasta, serta ketidakseimbangan distribusi di daerah.

2. Konsumen Besar Pangan:

• Dengan jumlah penduduk lebih dari 40 juta jiwa, Jawa Timur menjadi pasar pangan yang besar. Ketergantungan pada mekanisme pasar swasta dapat menyebabkan harga yang tidak stabil dan kesulitan akses bagi kelompok rentan.

3. Kunci Stabilitas Pangan Nasional:

• Sebagai produsen dan konsumen besar, ketidakstabilan pangan di Jawa Timur dapat berdampak luas secara nasional.

Alasan Pentingnya BUMD Pangan

1. Optimalisasi Pengelolaan Pangan Daerah

• BUMD dapat menjadi alat pemerintah daerah untuk mengelola produksi, distribusi, dan pemasaran hasil pangan secara lebih efektif dan terintegrasi.

• Mengatasi kendala surplus produksi di musim panen yang sering menyebabkan penurunan harga drastis.

2. Stabilitas Harga dan Pasokan

• BUMD pangan dapat berperan sebagai pengendali harga, khususnya pada saat terjadi kelangkaan atau lonjakan harga akibat permintaan musiman (seperti jelang Lebaran atau bencana alam).

3. Pengelolaan Surplus untuk Ekspor

• Jawa Timur sering mengalami surplus hasil agro, tetapi belum dikelola secara optimal untuk ekspor. BUMD dapat menjembatani petani dengan pasar internasional.

4. menjaga kepentingan publik

• BUMD dapat menjaga kepentingan publik dengan menyediakan pangan yang terjangkau bagi masyarakat.

5. Mendukung Ketahanan Pangan Nasional

• Jawa Timur dapat menjadi penyokong ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan cadangan pangan strategis yang dikelola oleh BUMD.

Manfaat BUMD Pangan bagi Jawa Timur

1. Bagi Pemerintah Daerah:

• Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD):

Dengan mengelola bisnis pangan yang efisien, BUMD dapat memberikan kontribusi keuangan signifikan bagi provinsi.

• Alat Intervensi Pasar:

BUMD dapat menjaga stabilitas harga dan mengatasi gejolak pasar yang merugikan produsen atau konsumen.

2. Bagi Petani dan Nelayan:

• Harga Jual yang Lebih Adil:

BUMD dapat bertindak sebagai pembeli langsung hasil panen petani dan tangkapan nelayan dengan harga yang layak, mengurangi dominasi tengkulak.

• Akses Pasar yang Lebih Luas:

BUMD dapat membantu petani dan nelayan menjual hasil mereka ke pasar nasional atau internasional.

3. Bagi Konsumen:

• Harga Pangan yang Stabil dan Terjangkau:

BUMD dapat menjaga harga pangan tetap wajar, terutama untuk kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan daging.

• Ketersediaan Pangan yang Merata:

Dengan jaringan distribusi yang terkelola baik, BUMD dapat memastikan ketersediaan pangan hingga ke pelosok daerah.

4. Bagi Ekosistem Agro Jawa Timur:

• Peningkatan Nilai Tambah Produk:

BUMD dapat mengembangkan industri pengolahan agro untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi (seperti tepung jagung, gula cair, atau produk olahan perikanan).

• Diversifikasi Pasar:

Membuka peluang ekspor yang lebih luas dan mendorong produk lokal bersaing di pasar internasional.

Urgensi dari Perspektif Global

1. Menghadapi Ancaman Krisis Pangan:

• Perubahan iklim dan ketidakstabilan geopolitik global meningkatkan risiko krisis pangan. BUMD dapat menjadi garda depan untuk memastikan ketahanan pangan daerah.

2. Meningkatkan Daya Saing Daerah:

• Dengan pengelolaan pangan yang baik, Jawa Timur dapat memperkuat posisinya sebagai sentra agro nasional yang berdaya saing global.

Kesimpulan: BUMD pangan di Jawa Timur adalah kebutuhan strategis untuk memastikan ketahanan pangan, stabilitas harga, dan keberlanjutan distribusi pangan, sekaligus mendukung kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, BUMD pangan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kestabilan sosial dan mendukung peran Jawa Timur dalam ketahanan pangan nasional.

Cadangan Pangan Provinsi yang dikelola BUMD, menjadi salah satu hal yang strategis untuk itu"

Deviden BUMD Jatim Kalah

Sejak Tahun 2019, Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur sudah meminta kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat meningkatkan setoran 55 % dari laba sebagai deviden untuk dimasukan ke APBD Pemerintah Provinsi Jatim sebagai pemilik saham.

Anggota komisi C DPRD Jatim, Giyanto di DPRD Jatim mengatakan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jatim ini harus lebih profesional dan memberikan pendapatan yang signifikan bagi pemerintah propinsi sebagai kekuatan APBD Jatim. Sebab fungsi, BUMD adalah perusahaan yang dituntut untuk bisa mendapatkan keuntungan dari hasil kegiatan usahanya.

Kepala Biro Perekonomian Jawa Timur Aftabuddin, pernah ungkapkan kinerja BUMD Jatim dengan.

"Jawa Tengah yang jumlah BUMDnya tidak jauh beda dengan kita devidennnya sudah Rp600 miliar per tahun, sedangkan kita baru Rp457 miliar per tahun. Harapan kita kedepan ada potensi-potensi yang masih bisa manfaatkan," kata Aftabuddin, dalam acara BUMD OUTLOOK 2025.

PT JGU, BUMD Terjelek

Data Litbang Surabaya Pagi, mencatat PT JGU (Jatim Grha Utama) yang dikomandoi oleh Ir. Erlangga Satriagung, pernah tercatat sebagai perusahaan daerah terjelek kinerjanya. Ini dibanding 10 BUMD milik Pemprov Jatim. Penilaian ini didasarkan dari setoran deviden (PAD) PT JGU yang hanya Rp 22,1 miliar. Padahal modal penyertaan dana rakyat (APBD) yaitu tertinggi. Jumlahnya mencapai Rp 785 miliar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung hanya 2,8 persen. Erlangga Satriagung, yang kini menjadi Komisaris Utama di PT JGU, menjadi bahan pembicaraan anggota DPRD Jatim dan sejumlah direksi BUMD plat merah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Bisnis PT Jatim Grha Utama

Kantor PT Jatim Grha Utama (JGU) beralamat di Jalan Musi No. 23, Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Perseroan ini didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 14 Tahun 2005 Tentang Perseroan Terbatas (PT) PT Jatim Grha Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 13 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama, yang kemudian dituangkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT Jatim Grha Utama” No. 10, tanggal 24 November 2006, oleh Notaris H. Kosidi Wirjohardjo, S.H. Notaris di Surabaya dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI No. W10-00233 HT.01.01-TH.2007 pada tanggal 15 Februari 2007.

Pembangunan, pengembangan, pengadaan dan jasa properti dalam arti yang seluas-luasnya, bidang usaha konstruksi, jasa, perdagangan umum, industri, pertanian/hortikultura, dan investasi dalam arti seluas-luasnya dengan prioritas di daerah-daerah di Jawa Timur. Modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 99,98%. Dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Setdaprov. Jawa Timur sebesar 0.02%. rmc

Editor : Moch Ilham