Komisi D Soroti Tingginya Kasus HIV/AIDS di Surabaya

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Tjutjuk Supariono meminta Dinas Kesehatan  agar tahun 2022 ini penanganan kasus HIV/AIDS lebih diperhatikan.SP/DPRD

SURABAYAPAGI, Surabaya -  Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Timur menyebutkan Surabaya menjadi kota dengan kasus baru HIV AIDS tertinggi di provinsi setempat sepanjang 2021.  Dinkes Jatim mencatat ada 323 pasien AIDS baru di Kota Pahlawan, disusul Banyuwangi 186, dan Jember 174. 

Melihat tingginya kasus HIV/AIDS di Kota Surabaya ini mendapat sorotan dari Anggota Komisi D DPRD Kota  Surabaya. Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Tjutjuk Supariono mengkritik Dinkes setempat dalam pencegahan dan penanganan HIV/AIDS agar tahun 2022 ini langkah pencegahan dan penanganan lebih efektif.

Karenanya, Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya meminta dinkes untuk lebih menggiatkan tes HIV pada populasi berisiko di Kota Pahlawan.

Pada 2030 ditargetkan harus Three Zero. Tidak ada infeksi baru HIV, tidak ada kematian karena AIDS, dan tidak ada diskriminasi. Tjutjuk menilai bahwa Informasi dan sosialisasi terkait HIV/AIDS tidak efektif.

"Tentu dalihnya karena pandemi. Perlunya pendidikan seksual untuk anak-anak sekolah. Saya memahami penanganan Covid-19 merupakan prioritas utama, tapi bukan berarti mengesampingkan kasus HIV/AIDS. Kota Surabaya ini tertinggi di Jatim," katanya, kemarin.

Berdasarkan laporan Ditjen P2P, Kementerian Kesehatan RI, selama pandemi Covid-19 tahun 2020, telah terdeteksi 50.626 kasus HIV/AIDS. Angka ini berpotensi lebih tinggi, sebab estimasi kasusnya adalah sebanyak 640.000.

Kasus yang tidak terdeteksi ini dapat menjadi rantai penyebaran HIV/AIDS di masyarakat, terutama melalui hubungan seksual beresiko. Sementara itu, tercatat kasus HIV tertinggi adalah umur 20-29 tahun. Maka, dari sini bisa dilihat bahwa penularan HIV sudah terjadi pada masa remaja atau anak yang umurnya kurang dari 20 tahun.

“Miris melihat data ini karena mayoritas kasus ini terjadi pada anak-anak muda. Hal ini bisa dikatakan bahwa pendidikan seksual sejak dini yang kurang efektif. Media sangat efektif untuk Sosialiasi," kata Tjutjuk.

Terutama terkait penggunaan kontrasepsi yang menyebabkan kebijakan kita menjadi tidak tegas dan terkesan abu-abu. Kemudian di lingkungan kerja, pemanfaatan digitalisasi dan media sosial, advokasi publik dan serikat pekerja serta sosialisasi program HIV untuk perusahaan juga perlu secara gencar dilaksanakan.

Tidak hanya untuk mengurangi angka HIV, namun juga untuk mematahkan stigma dan diskriminasi pada ODHA.

Agar upaya pencegahan HIV berhasil, orang yang hidup dengan, atau berisiko infeksi HIV perlu memiliki akses alat pencegahan yang efektif, seperti akses kontrasepsi dan jarum suntik steril.

"Saya minta agar pelaksanaan mobile VCT atau tes HIV pada populasi berisiko dapat digalakkan di tahun 2022, untuk menekan kasus HIV di Surabaya. Saya optimis di tahun 2022, Surabaya bisa nol angka HIV selama ada kerjasama yang baik,” kata Tjutjuk.sb3/na