SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menggelar rapat koordinasi (rakor) high level meeting (HLM) di Ballroom Hotel JW Marriot Surabaya pada Senin (20/2/2023). Rapat tersebut membahas upaya pengendalian inflasi di beberapa daerah di Jatim.
Di hadapan jajaran Forkopimda se-Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan kegeramannya melihat situasi kenaikan harga beras di Jatim dalam beberapa waktu terakhir.
Pasalnya, Provinsi Jatim selaku lumbung pangan di Indonesia justru tengah mengalami krisis stok beras di lapangan. Padahal, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan stok beras di Jatim surplus 3,1 juta ton.
Ia pun mengaku jika pihaknya pernah disinggung Jokowi soal keberadaan beras di Jatim saat krisis beras terjadi di sejumlah daerah Indonesia. Fenomena kelangkaan beras tersebut membuat Khofifah geram sebab berimbas pada kenaikan harga beras dalam beberapa waktu terakhir.
"Data BPS menyebut kita surplus 3,1 juta ton tapi barang di lapangan susah ditemukan," kata Khofifah, Senin (20/2/2023).
Kenaikan harga beras ini kemudian berdampak pada inflasi yang akan membuat daya beli masyarakat menurun. Beras sendiri sejak per Januari 2022 hingga Januari 2023 menjadi pendorong inflasi tertinggi kedua di Jatim dengan andil 0,39 persen.
Menurutnya, masalah pangan ini bisa menjadi problem serius, sebab beras menjadi makanan pokok masyarakat yang jika masyarakat tidak mampu membeli akan berdampak pada peningkatan kasus stunting dan naiknya angka kemiskinan.
Khofifah pun meminta penanganan stok beras wajib dilakukan secara komprehensif dan solutif atas persoalan produksi beras. Sebab kondisi ini berdampak terhadap ketahanan pangan nasional.
Maka dari itu, ia mendorong setiap daerah mempersiapkan stockist di area pasar-pasar rakyat untuk menampung beras. Stockist semacam ini sudah berdiri di Surabaya, Malang Raya dan Gresik. Keberadaan stockist tersebut dinilai mampu menstabilkan harga jauh di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Kalau ada kebutuhan maka tidak perlu lagi menggerakkan dari Kantor Bulog," tuturnya.
Ia menuturkan, posisi Bulog saat ini bukan lagi buffer stock pangan nasional. Secara rinci, market share Bulog hanya berada di kisaran angka 5-7 persen dan kemudian mengalami perluasan sampai 10 persen atau stok minimal 1,2 juta ton. Sementara 90 persen ada pada distributor.
"Kita harus paham betul bahwa kalau Bulog 10 persen, maka yang 90 persen adalah distributor," ucapnya.
Orang nomor satu di Jatim tersebut meminta bupati maupun wali kota memberikan intervensi secara pro aktif lewat cara tersebut. Terlebih jika mereka bisa mempersiapkan dukungan transport sebagaimana tiga wilayah di atas.
"Stockist itu disubsidi transportnya oleh Pemkot yang menstabilisasi harga di bawah HET. Jadi kalau HET 9.450 per Kg, harga beras di sebagian pasar di Surabaya Rp8.800 per Kg. Saya harap potensi ini bisa diakses pula oleh kabupaten/kota yang lain," harapnya.
Intervensi program stockist yang telah berjalan berlangsung hingga minggu ketiga Februari. Karena pada Februari minggu ketiga, petani padi sudah memasuki musim dengan prediksi hasil 60.000 ton beras. Kemudian pada minggu keempat, potensi panen sebesar 70.000 ton beras dan Maret 1.050.000 ton beras.
Selain itu, Khofifah juga menyampaikan pentingnya Pemprov Jatim, Pemkab dan Pemkot bersama Satgas Pangan melakukan sinergi dan koordinasi dengan Gapoktan, PERPADI, Distributor dan Perum Bulog agar terwujud stabilisasi pasokan dan harga pangan (komoditas beras) di Jatim.
Normalnya, kata Khofifah, penggilingan memiliki stok untuk 30 hari. Namun, saat ini hanya mampu memasok untuk 2-3 hari.
Di samping itu, Gubernur yang juga Ketua PP Muslimat NU itu juga mengharapkan penguatan fungsi Bulog sebagai penyedia cadangan beras pemerintah sebagai CBP (Cadangan Beras Pemerintah) yang tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton.
“Stok di Bulog tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton. Semua orang tahu. Tapi stok itu (Jatim) 700 (kwintal), 750 semua juga tahu,” ujarnya.
"Ini belum, ketambahan empat provinsi baru di Papua bisa jadi 20 provinsi. Untuk itu, kebutuhan di Jatim harus dipastikan aman sebelum produk kita dikirim ke daerah lain," imbuhnya.
Kemudian secara on-farm, peningkatan ketersediaan pasokan dilakukan dengan menggalakkan masa tanam lebih cepat, serap gabah beras petani, penyusunan pola tanam dengan pendekatan teknologi pertanian terpadu, optimalisasi pengamanan produksi.
Selanjutnya, digitalisasi pemasaran produk pertanian dan mendorong adanya food station, peningkatan kerja sama antar daerah dan pelaksanaan operasi pasar dilakukan sewaktu-waktu oleh semua kabupaten/kota apabila komoditas tertentu mengalami kenaikan harga yang signifikan dan optimalisasi penggunaan BTT untuk subsidi ongkos angkut barang.
"Terakhir sosialisasi penggunaan BTT untuk subsidi ongkos angkut barang," tutupnya. sb
Editor : Redaksi
