SURABAYAPAGI.COM, Banyuwangi - Pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu benchmark atau tolak ukur penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengungkapkan bahwa pencapaian tersebut dapat dipertahankan dengan cara menjaga stabilitas ekonomi kerakyatan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi sengaja memilih sektor pariwisata sebagai lokomotif untuk mewujudkan kesejahteraan di Banyuwangi. Menurutnya,pariwisata akan mendorong berbagai sektor untuk tumbuh bersama. Mulai dari pendidikan, pertanian, kesehatan dan lain sebagainya.
“Kebijakan pariwisata ini menjadi umbrella bagi pembangunan di Banyuwangi. Sehingga, tidak hanya Dinas Pariwisata yang mengurusnya. Tapi, semua SKPD juga turut serta mengambil peran untuk mewujudkan hal tersebut,” kata Ipuk, Rabu (12/04/2023).
Dengan fokus yang sama, Ipuk meyakini pertumbuhan wisata di Kabupaten Banyuwangi dapat dicapai dengan cukup baik.
“Pertumbuhan pariwisata tersebut berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan dan penurunan angka kemiskinan,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia memberi contoh bagaimana Pemkab Banyuwangi konsisten melarang berdirinya hotel berbintang 3 dengan alasan memproteksi iklim usaha rakyat. Kebijakan ini mengafirmasi tumbuhnya homestay-homestay di desa yang dikelola oleh warga.
“Dengan cara tersebut, secara perlahan ekonomi di daerah mulai bergeliat. Kunjungan wisatawan Banyuwangi dari tahun 2010 sekitar 670 ribu, kini terus melonjak tajam. Bahkan pada tahun 2018 dan 2019 sempat tercatat 5 juta wisatawan berlibur ke Banyuwangi.,” terangnya.
Dengan tingginya jumlah wisatawan tersebut,kata Ipuk, pendapatan perkapita rakyat Banyuwangi yang semula tahun 2010 tercatat Rp 20,86 juta per tahun, tahun 2023 ini naik menjadi Rp 53,87 juta per tahun.
“Dan hal ini juga berdampak pada pengurangan kemiskinan di Banyuwangi. Bila pada tahun 2010 tercatat 11,25 persen, kini angka kemiskinan Banyuwangi 7,51 persen (2023). Ini adalah terrendah dalam sejarah Banyuwangi,” jelasnya.
Sebagai informasi, RB Tematik sendiri merupakan instrumen untuk mempercepat pencapaian agenda prioritas pemerintah terutama penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi. Hal ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang memberikan dampak. bny
Editor : Redaksi
