.jpg)
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo akui untuk urusan alutsista memang modernisasi alutsista sangat diperlukan. Tapi keuangan negara, anggaran negara, APBN kita sangat terbatas.
Jokowi meminta seluruh anggota TNI memiliki kepekaan dan kesadaran terkait urusan pangan. Masalah pangan, kata presiden, sangat penting dan menjadi penentu stabilitas bangsa.
Dalam kesempatan ini, ia juga meminta pemerintah bijak dalam membelanjakan anggaran untuk penyediaan alat utama sistem senjata (alutsista).
Belanja Alutsista Harus Bijak
"APBN kita sangat terbatas dan untuk kebutuhan kesejahteraan dan untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar. Sehingga belanja alutsista harus dilakukan bijak, baik caranya maupun peruntukannya," kata Jokowi dalam amanatnya di HUT TNI ke -78 di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (5/10/2023).
Defisit Dibawah 3%
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa defisit APBN pada tahun 2023 berada di bawah 3 persen, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Defisit APBN tahun 2023 makin mengecil, yaitu sebesar Rp598,2 [triliun] atau 2,84 persen," kata Menkeu dalam keterangan pers, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (01/12/2022).
Sri Mulyani memerinci alokasi anggaran pada APBN 2023 yakni untuk sektor pendidikan mencapai Rp612,2 triliun yang terdiri atas pemerintah pusat Rp237,1 triliun, transfer ke daerah sebesar Rp305,6 triliun, dan pembiayaannya Rp69,5 triliun.
“Untuk bidang kesehatan, tidak hanya anggarannya Pak Menkes yang disampaikan, ada anggaran Rp178,7 triliun di mana belanja dari pemerintah pusat Rp118,7 triliun, transfer ke daerah 60 triliun,” imbuhnya.
Sri Mulyani melanjutkan, anggaran untuk bantuan-bantuan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada saat guncangan terjadi adalah sebesar Rp476 triliun yang terdiri atas anggaran pemerintah pusat Rp454,7 triliun, transfer ke daerah Rp17 triliun, dan pembiayaan Rp4,3 triliun.
Belanja Ketahanan Pangan
Sementara itu, untuk ketahanan pangan Menteri Keuangan mengalokasikan Rp104,2 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp81,7 triliun dan transfer ke daerah Rp22,5 triliun. Untuk bidang energi, termasuk subsidi dan kompensasi, sebesar Rp341,3 triliun. Dan subsidi kompensasi mencapai Rp339,6 triliun. Sementara pengeluaran di bidang energi lainnya Rp1,7 triliun.
Menkeu menyampaikan pendapatan negara pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp2.463 triliun yang berasal dari pemasukan perpajakan sebesar Rp2.021 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp441,4 triliun, dan hibah Rp0,4 triliun. Sementara itu, belanja negara tahun depan mencapai Rp3.061,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.
Proyek Strategis Nasional
“Untuk belanja negara, seperti disampaikan oleh Bapak Presiden, fokusnya pada yang pertama dan paling penting adalah belanja untuk meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia),” ungkapnya.
Selain itu, kata Menkeu, belanja negara juga difokuskan pada penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), infrastruktur untuk mendukung transformasi ekonomi, dan pengembangan ekonomi hijau, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
APBN 2023 Sehat
Sementara itu, untuk bidang energi, termasuk subsidi dan kompensasi, sebesar Rp341,3 triliun.
“Infrastruktur mencapai Rp392,1 triliun di mana belanja pusat adalah Rp211,1 triliun, transfer ke daerah Rp95 triliun, dan pembiayaan Rp86 triliun. Terakhir, pertahanan keamanan, TNI-Polri, dan seluruh yang melaksanakan itu termasuk tahapan pemilu mencapai Rp316,9 triliun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 kini terbukti sehat. Hal ini dikarenakan pemerintah mulai mengurangi penarikan utang seiring dengan berakhirnya status pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa realisasi pembiayaan utang turun 15,4% secara tahunan (year on year/yoy) DW mengalami penurunan 15,4% atau penurunan 15,4% atau dalam hal ini kita melakukan penerbitan hanya Rp157,9 triliun untuk SBN (surat berharga negara) neto, lebih kecil dari tahun lalu," papar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin (10/7/2023).
TNI Punya Naluri Pangan
Jokowi menekankan, modernisasi alutsista harus menjadi bagian penting dari pengembangan investasi industri pertahanan dalam negeri. Karena itu, ia mendorong agar dilakukan transfer teknologi, peningkatan SDM, dan mengutamakan produk dalam negeri.
"Saya minta seluruh anggota TNI punya naluri terkait ini karena urusan pangan adalah urusan perut, sangat penting dan penentu stabilitas bangsa," kata Jokowi. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
