SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Acara debat cawapres yang diselenggarakan KPU RI, sudah berlangsung lima hari lalu. Tapi reaksi atas penampilanya tak henti bersautan di media sosial. Ada seorang guru besar dari Universitas Hassanudin (Unhas) Makasar menilai kemunculan anak sulung Jokowi di debat Jumat (22/12/2023) malam lalu, tendensius.
Inilah reaksi publik. Tiap pemirsa punya interpretasi dan persepsi atas tampilan ketiga cawapres yang berlaga. Ada yang memperhatikan sampai gestur dan substansi tema. Ada yang menyimak cara bertanya dan menjawab. Sampai ada yang mengamati gaya bicara tiap cawapres. Terutama Gibran, yang sejak awal jadi sorotan, karena ada yang menggangap ia dipaksakan oleh pamannya yang saat itu Ketua Mahkamah Konstitusi, untuk jadi cawapres.
Baca Juga: Jokowi-Mega, Hanya Relasi Politik
Meski demikian, ada yang memuji penampilan Gibran. Siapa dia?
Sekjen Gibran Center Fathul Nugroho memuji gaya komunikasi cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Atas tampilan malam itu, Fathul Nugroho, meyakini Gibran akan menggandeng lebih banyak lagi generasi muda.
"Mas Gibran tampil sangat memukau di acara debat, dan berhasil mematahkan keraguan banyak pihak tentang kemampuan artikulasinya. Sehingga, kami semakin yakin kalau Prabowo-Gibran akan memenangkan Pilres 2024 dalam satu putaran," ujar Fathul yang juga Founder dari gerakan Orde Muda, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/12/2023).
Menurut Fathul, pemenang debat cawapres malam itu jelas adalah Gibran Rakabuming Raka. Fathul menilai gaya komunikasi Gibran di debat jelas dan argumentatif, namun tetap santun. Dia yakin banyak pemilih yang tadinya mengambang akan memilih Prabowo-Gibran pasca debat kemarin.
"Mas Gibran adalah lokomotif gerakan Orde Muda, yang akan menggandeng lebih banyak lagi generasi muda untuk memegang peran sentral di Indonesia. Ini kunci untuk mencapai Indonesia Emas 2045," kata Fathul.
Soal gestur malam itu menurut saya ada gaya sombongnya. Ia tampil bak penyanyi opera jalan ke kanan-kiri mendekati lawan debatnya. Terkesan amat pede? Apalagi Gibran , menyebut dari 3 cawapres, hanya dirinya yang tahu format dan trik debat. Masya Allah.
Anak sulung Presiden Jokowi sampai mengklaim format debat? Apakah ada bocoran dari KPU?
Tak heran pakar telematika ini menyoroti penampilan calon wakil presiden. Roy Suryo mengkritik penggunaan tiga microphone (mic) sekaligus yakni clip-on, hand-held, dan headset pada diri Gibran.
Sedangkan soal trik debat adalah skill. Apakah untuk debat sekelas calon orang nomor 2 pimpinan negara berpenduduk 280 juta mesti bermodal trik-trik jatuhkan lawan debat adu gagasan?
Kesan saya malam ini Gibran saya amati ingin mengubah format adu gagasan menjadi adu ketangkasan. Seperti Gibran bertanya kepada cawapres Cak imin bergaya 'ngetes’. Ia bertanya dengan memancing gunakan istilah asing dengan singkatan SGIE.
YouTube Najwa Shihab, bereaksi Gibran gunakan formula yang sama bertanya menggunakan singkatan dan istilah asing. (dikutip dari YouTube Najwa Shihab pada 23 Desember 2023).
Publik pasti paham serangan Wali Kota Surakarta ini merupakan upaya untuk mengetes Cak Imin, lawan bicara.
Apakah debat sekelas adu gagasan memimpin negara berdebat mengandalkan dan pancingan? Dalam debat kali ini, pasangan dari capres Anies Baswedan, sempat kerepotan menjawab pertanyaan dari pesaingnya, Gibran Rakabuming Raka tentang State of the Global Islamic Economy (SGIE).
Sebagai wartawan usia milenial, logika saya berkata pernyataan Gibran, yang bercampur bahasa asing cocok untuk sesama milenial, bukan milenial ke baby boomer.
***
Saya menyimak beradu gagasan dalam debat yang digelar di Jakarta, Jumat (22/12/2023) malam lalu bervariasi.
Ada cawapres yang menyampaikan gagasan memang untuk merebut hati rakyat. Ada pula yang sekaligus acting performance?
Cawapres oleh KPU ditugaskan paparkan program-program unggulan, khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi yang bermanfaat bagi rakyat. Ternyata ada cawapres yang menyerang lawan memanfaatkan tema ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, misalnya menjadi perdebatan yang panas dalam Debat Pilpres 2024 seri kedua malam itu.
Pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak 100 persen menggunakan APBN. Jelas membela orang tuanya. Gibran menyebut hanya 20 persen dari APBN dan sisanya dari investor swasta dan luar negeri .
Baca Juga: Sandra Dewi, Perjanjian Pisah Harta, Sebuah Strategi
Jawabannya ini mengundang reaksi dari cawapres Mahfud Md. Menurut Mahfud, berdasarkan informasi yang dia baca dan ketahui, belum ada satu investor pun yang masuk ke IKN.
“Coba kalo ada, anda sebutkan dua, atau satu investor mana yang sudah masuk kesana,” tanya Mahfud MD. Menko Polhukam malah mendengar ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu.
Kata Mahfud MD, IKN tetap harus diteruskan namun dengan catatan bahwa pendanaan harus seusai dengan kesepakatan awal bahwa mayoritas anggaran dari investor.
Sebelumnya, Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud Sony B. Harsono mengatakan, salah satu penyebab belum maunya investor menggelontorkan dananya untuk proyek IKN adalah pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak memperhatikan detail dari proyek itu, seperti tidak adanya studi kelayakan atau feasibility study (FS).
"Contohnya yang kebetulan yang saya tahu belum ada, feasibility study," kata Sony (dikutip dalam program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, Kamis (23/11/2023)
Dia menyoroti, 300 LoI ( Letter of Intent) yang telah diserahkan berbagai investor kepada Presiden Joko Widodo terkait IKN menurutnya bukan sesuatu yang harus dibanggakan, sebab LoI itu sifatnya tidak mengikat dan hanya sebatas ungkapan ada minat untuk ikut berinvestasi di IKN.
Minat itu tentu bisa terealisasi atau tidak tergantung cara pandangan investor terhadap proyek itu, apakah pembangunan ibu kota di suatu hutan Kalimantan Timur akan memberikan keuntungan atau tidak? Ini tergantung penilaian mereka terhadap studi kelayakan yang harusnya sudah ada.
"Namanya LoI, surat keinginan, sifatnya non binding, ada orang ah gue suka mau ke Jakarta besok, there is no legal obligation whatsoever attach to letter of intent," tutur Sony.
***
Sebagai jurnalis yang tiap hari berjibaku dengan program digitalisasi, saya kira masyarakat UMKM yang praktikan ekonomi kerakyatan menggunakan digitalisasi belum terlalu tajam dan banyak. Omongan Gibran, soal digitalisasi ekonomi kerakyatan dalam debat malam itu menurut pandangan saya masih "belum membumi dan menyentuh pada inti persoalan yang dihadapi masyarakat-UMKM".
Baca Juga: Budi Said, Dituding Mafia Tanah, Apa Iya??
Gagasan yang dibawa mulai dari hilirisasi hingga digitalisasi pajak terkesan pesan politik ayahnya .
Soal pajak, misalnya, Gibran berencana mendirikan Badan Penerimaan Pajak. Badan untuk meningkatkan penerimaan pajak atau rasio pajak ini akan dipimpin secara langsung oleh presiden, sehingga koordinasi dengan berbagai kementerian terkait dapat dilakukan dengan lebih efisien.
Tujuannya untuk mempermudah koordinasi kementerian-kementerian terkait DJP dan Bea Cukai .
Badan ini dijanjikan fokus penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi pengeluaran. Apa benar? Apa ini tidak mewadahi biaya makan siang gratis, dana nonbugeter?
Sebagai jurnalis saya bertanya pernyataan-pernyataan Gibran ini, kira-kira mana yang paling menarik dan bermanfaat untuk rakyat banyak?
Contoh keluhan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Lembaga ini menilai kebijakan makro, terutama fiskal dan moneter, yang ditetapkan pemerintah belum memihak sektor pertanian, sehingga merugikan petani dalam negeri.
Benny Pasaribu, Ketua HKTI mencontohkan, kebijakan pemerintah untuk melakukan penguatan rupiah terhadap dolar justru mendorong masuknya produk impor pertanian sehingga memukul hasil petani dalam negeri.
Saya mencatat, perpajakan tetap memberikan sumbangsih besar bagi pendapatan negara. Dan ketentuan perpajakan selalu berkaitan dengan tarif pajak, insentif pajak, dan aturan-aturan pajak lain. Hal yang saya tau, para pebisnis, selalu mengikuti mengenai perubahan ketentuan pajak, sebab hal ini akan berpengaruh terhadap strategi bisnisnya. Termasuk meminimalkan pengeluaran pajaknya.
Saya mencatat Gibran, juru bicara sentralisasi pengelolan pajak. Dengan begitu segala keputusan pajak, tanggung jawab, dan wewenangnya dikendalikan seluruhnya oleh presiden.
Padahal, kini sudah ada aturan otonomi daerah. Urusan sentralisasi saya teringat era presiden Soeharto.
Praktik yang saya catat penerapan sentralisasi kerap kali tidak mempertimbangkan sejumlah faktor yang berisiko dapat mempengaruhi pengambilan suatu keputusan.
Saya mencatat malam itu, Gibran, tampknya telah dijadikan jubir sentralisasi pengelolaan pajak pasca Jokowi lengser. Mari kita lihat siapa yang menuai terbanyak dari sentralisasi perpajakan. Ini tentu bila Prabowo-Gibran, jadi Presiden dan Wakil Presiden. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
